⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua

⁠Bappenas Libatkan Aparat Keamanan untuk Pemerataan Pembangunan Papua

Oleh: Alia Kayame

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan peranan aktif dari aparat keamanan untuk mewujudkan kesuksesan program Pemerintah Republik Indonesia (RI), yakni melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara hingga ke Tanah Papua.

Mengenai hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Maruli Simanjuntak mengaku bahwa pihaknya sudah sangat siap dan memiliki komitmen kuat untuk bisa dilibatkan dalam perumusan konsep pembangunan di berbagai hal, mulai dari infrastruktur, pembangunan masyarakat hingga menjaga keamanan di Bumi Cenderawasih.

Sejatinya, bagaimana posisi Pemerintah RI saat ini di Tanah Papua memang sudah sangat kuat meski masih saja ada beberapa serangan yang digencarkan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. kemudian untuk porsi dari tugas TNI sendiri sebagian besar di Bumi Cenderawasih adalah sebagai pihak pengamanan akan program pembangunan.

Sejauh ini, dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak TNI, salah satu yang menjadi persoalan mendasar yang juga terus memicu munculnya konflik di Provinsi paling Timur Tanah Air itu adalah karena kurangnya pemenuhan akan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik.

Kemudian mengetahui hal tersebut, sebenarnya pihak aparat keamanan juga telah melakukan upaya pendekatan secara informal dengan memperbaiki fasilitas dasar itu. Bahkan, upaya yang dilakukan tersebut juga telah mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari masyarakat di Papua.

Bukan hanya dari pihak TNI saja, namun Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki sumbangsih yang besar atas keberhasilan pemerataan pembangunan yang selama ini terjadi di Bumi Cenderawasih dengan upaya mereka untuk menjaga keamanan di sana, khususnya terhadap kehadiran atau aksi KST.

Bahkan pihak Polri melakukan perpanjangan pada Satuan Tugas di wilayah Papua, yakni Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz sebagai program dari Markas Besar (Mabes) Polri untuk memberikan keamanan di seluruh Tanah Papua atas ancaman gerombolan separatis tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggotanya yang terlibat pada Operasi Damai Cartenz untuk terus memastikan supaya tidak terjadi gangguan akan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas) di Papua.

Pihak aparat keamanan dari pasukan gabungan TNI, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) memang sampai saat ini terus menjadi barisan di garis terdepan untuk mengawal seluruh kesuksesan program pembangunan dan pemerataan oleh Pemerintah RI di wilayah Papua. Kehadiran aparat keamanan paling utamanya adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan gangguan di sana.

Pelaksanaan seluruh program pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di Bumi Cenderawasih memang harus terus dikawal dan disukseskan, termasuk salah satunya adalah program khusus pemekaran wilayah melalui keberlakuan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai bukti keseriusan dan hadirnya negara untuk memperhatikan nasib masyarakat orang asli Papua (OAP).

Keamanan di seluruh wilayah Papua merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga dalam upaya memajukan pemerintahan dan membangun atau menciptakan pemerataan di Bumi Cenderawasih. Maka dari itu, pihak aparat keamanan TNI, Polri hingga BIN terus dioptimalkan untuk mencegah adanya berbagai potensi gangguan yang mungkin saja bisa terjadi dari KST.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas juga memiliki komitmen sangat kuat untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi biru berkelanjutan di Papua. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa ekonomi biru memang sangat berpotensi bagi pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang mana hal itu telah sejalan dengan target transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 hingga 2045.

Menurutnya potensi akan ekonomi bitu sangat luar biasa, sehingga optimalisasi hal tersebut di Papua akan terus didorong dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konkret, yang mana tidak hanya sebatas pada penjualan ikan laut saja, namun juga melakukan hilirisasi sumber daya laut berkelanjutan dan inklusif.

Bappenas juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk semakin mengoptimalkan ekonomi biru itu, sehingga banyak sekali langkah strategis dilakukan, bukan hanya pada penjualan hasil laut saja, namun mencakup beragam peluang inovasi ekonomi seperti bioteknologi, wisata bahari hingga digitalisasi kekayaan alam.

Upaya percepatan pemerataan pembangunan di Papua juga dilakukan oleh Bappenas melalui Bappeda leway adanya pelatihan anaslisis perencanaan dan kebijakan pembangunan. Direktur Regional III Kementerian PPN, Ika Retna Wulandary menjelaskan bahwa adanya pelatihan itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Pemerintah RI melalui Kementerian PPN atau Bappenas memang selama ini terus berupaya mewujudkan dan menyukseskan pemerataan pembangunan di Papua bahkan melalui berbagai langkah termasuk optimalisasi peran Bappeda hingga optimalisasi ekonomi hijau. Tidak ketinggalan pula, mereka melibatkan peranan aktif aparat keamanan TNI dan Polri untuk mendukung dan membantu upaya pemerataan pembangunan itu berjalan dengan lancar.

)* Penulis merupakan aktivis Papua