Pemerintah Optimal Kawal Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Dari Gangguan KST Papua

Pemerintah Optimal Kawal Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Dari Gangguan KST Papua

Oleh : Norri Margareth

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pemberian bantuan warga terdampak kekeringan di Papua yang terhambat akibat ulah Kelompok Separatis Terorisme (KST) Papua.

Bencana kelaparan di Papua membutuhkan banyak suplai makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun karena ulah KST Papua, bantuan tersebut mengalami keterhambatan, untuk itu pemerintah saat ini hendak memberikan solusi dan perhatian untuk kesejahteraan masyarakat Papua dalam menghadapi bencana.

Peneliti Utama Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas mengatakan penanganan dengan mengirimkan bantuan juga tidak akan menyelesaikan persoalan pangan di wilayah Papua, oleh sebab itu dibutuhkan pengembangan riset pangan lokal. Pasalnya bencana kelaparan di Papua yang memakan korban sudah berulang kali terjadi, untuk itu masalah ini sebenarnya perlu perbaikan di tata kelola.

Kendati demikian, solusi lain tetap diupayakan oleh pemerintah untuk menangani kasus di Papua ini yaitu dengan melakukan penanaman tanaman penguat atau food estate di sejumlah wilayah Papua yang rawan terdampak kekeringan inilah bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan lokal yang terpinggirkan. Memang riset mengenai pangan lokal di Papua perlu dikembangkan lebih jauh, khususnya saat musim dingin tiba.

Seperti diketahui, kekeringan di Papua menyebabkan enam orang meninggal dunia yang ditambah dengan suhu dingin ekstrem, serta akibat bencana tersebut menyebabkan gagal panen tanaman pokok. Menurut catatan Kementerian Sosial (Kemensos), sekitar 7.500 orang yang terdampak kelaparan di Papua saat ini.

Saat seperti ini, bantuan yang dikirimkan oleh Pemerintah terhambat dengan persoalan lain yakni urusan politik Papua yaitu KST. Bagaimana tidak, bantuan yang dikirimkan terhambat akibat ulah yang dilakukan oleh KST dengan segala aksi terornya itu, hal inilah yang menyebabkan warga sulit menerima bantuan dengan cepat.

Terkait hal ini, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri memberikan solusi agar bantuan tersebut sampai ke seluruh warga yang terdampak, diantaranya Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Solusi tersebut yaitu memobilisasi bantuan masyarakat di lokasi bencana menuju Distrik Sinak dengan berjalan kaki. Masyarakat diharapkan mengambil bantuan yang berupa bahan-bahan pokok ke Distrik Sinak, pasalnya memang lokasi tersebut terdekat dengan pos keamanan.

Persoalan tersebut memang bukan tanpa hambatan, faktor resiko seperti adanya gangguan dari KST Papua juga perlu diperhatikan, bisa saja mereka menyelundup untuk mengambil bahan-bahan pokok makanan yang diperuntukkan warga. Namun, hal ini diharapkan memang tidak terjadi, sebab sudah seharusnya KST Papua mampu memfilter kepentingannya dan oknum-oknum tersebut tidaklah melakukan hal demikian.
Meskipun ada kendala, penanganan darurat tetap dilaksanakan, diantaranya dengan melakukan penyelidikan epidemiologi ke korban yang telah meninggal dunia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, kemudian distribusi bantuan makanan dan obat-obatan juga terus digencarkan, lalu penyuluhan mengenai kesehatan yang terus dilakukan secara berkala.
Emergency Medical Team (EMT) Regional Papua turut mendampingi operasi pemantauan dan penanganan kesehatan para korban tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Puncak juga mendistribusikan bantuan logistik hingga peralatan yang meliputi, makanan siap saji sebanyak 4.000 paket, makanan anak 4.000 paket, lauk pauk siap saji sebanyak 2.000 paket, tenda gulung 500 lembar, sarden 25 dus, kornet 32 dus, sosis 83 dus, abon sapi 15 dus, pakaian dan seragam anak sekolah 3.000 stel, pakaian dewasa 4.000 stel, celana dewasa 4.000 lembar, dan selimut sebanyak 4.000 lembar.
Tidak berhenti sampai disitu, untuk mendukung penanganan darurat kekeringan yang melanda kawasan Papua Tengah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai representasi Pemerintah Pusat akan bertolak ke Kabupaten Papua Tengah pada Rabu 2 Agustus 2023 besok dini hari.
Paket bantuan dukungan logistik dan peralatan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua berupa makanan siap saji sebanyak 10.000 paket, rendang kemasan 3.000 paket, susu protein 3.000 paket, sembako 3.000 paket, tenda gulung 2.000 paket, selimut 10.000 lembar, matras 2.000 lembar, kasur lipat 2.000 buah, pakaian anak 2.000 stel, pakaian dewasa 2.000 stel, tenda pengungsi 4 unit, genset listrik 20 unit, motor trail 3 unit dan beras sebanyak 50 ton.
Pendistribusian bantuan logistik untuk para warga yang terdampak kekeringan ini juga dibantu oleh sejumlah TNI dan Polri. Kepala BNPB juga memastikan bahwa bantuan tersebut nantinya akan sampai langsung di tangan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah mengupayakan dengan optimal bantuan-bantuan kepada warga meskipun di tengah gangguan ancaman KST Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Kupang