Kesejahteraan Petani Jadi Fondasi Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional
Jakarta – Kesejahteraan petani menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan memperkuat…
Jakarta – Kesejahteraan petani menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi dan memperkuat…
Jakarta - Penguatan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah mulai dirasakan petani melalui meningkatnya produktivitas, kemudahan…
SORONG — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua dengan mengembangkan potensi komoditas lokal…
Oleh : Yohanes Wandikbo Pembangunan pertanian Papua terus diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian pangan yang bertumpu pada potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan strategis, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang mencakup pengembangan pangan lokal, perluasan sawah, mekanisasi, irigasi, penguatan kelembagaan hingga pemberdayaan petani. Arah kebijakan tersebut menjadi penting mengingat Papua memiliki sumber daya pertanian yang besar sekaligus karakter geografis yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda. Sagu, ubi dan berbagai komoditas pangan lokal telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Di sisi lain, potensi lahan pertanian juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi beras dan komoditas pangan strategis lainnya. Kementerian Pertanian (Kementan) menempatkan pengembangan potensi tersebut sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian pangan Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Papua perlu dibangun dari kekuatan yang tersedia di wilayah tersebut. Karena itu, beras, sagu, ubi dan pangan lokal lainnya didorong untuk berkembang bersama masyarakat setempat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian Papua tidak diarahkan untuk menggantikan pangan lokal dengan komoditas tertentu. Sebaliknya, pemerintah berupaya mempertemukan kekuatan pangan tradisional dengan teknologi dan sistem pertanian modern. Dengan cara itu, peningkatan produktivitas dapat berlangsung tanpa mengabaikan karakter sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Komitmen pemerintah tersebut turut mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang sebelumnya diselenggarakan pada 2–4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi pembangunan Papua yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melihat Papua memiliki peluang besar untuk memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Menurutnya, pengembangan ekosistem pertanian modern, pencetakan sawah berbasis komunitas, optimalisasi lahan dan dukungan mekanisasi dapat menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tersebut. Apabila kapasitas produksi terus meningkat, Papua juga berpeluang memasok kebutuhan pangan wilayah lain di kawasan timur Indonesia. Pembangunan fondasi kemandirian pangan itu juga membutuhkan kepastian bahwa masyarakat setempat menjadi bagian utama dari proses pembangunan. Karena itu, pemerintah mengembangkan cetak sawah berbasis komunitas yang telah berjalan sejak 2024. Program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan hak ulayat dan kesepakatan masyarakat, sehingga pengembangan lahan pertanian dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kearifan lokal. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menempatkan masyarakat Papua sebagai unsur penting dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, potensi pertanian Tanah Papua merupakan modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih kuat. Karena itu, kemandirian pangan lokal perlu diperkuat sekaligus diarahkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Model pembangunan berbasis komunitas tersebut juga diperkuat melalui Brigade Pangan. Kehadiran Brigade Pangan mengonsolidasikan pemuda setempat dan memperkenalkan dukungan mekanisasi modern dalam kegiatan pertanian. Langkah ini memiliki arti penting karena regenerasi petani menjadi salah satu kebutuhan dalam membangun pertanian yang berkelanjutan. Fondasi pertanian juga tidak akan kuat tanpa dukungan infrastruktur air. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kampung Kalobo dan Waibu, Papua Barat Daya. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air ketika menghadapi periode kering. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan JIAT diarahkan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Infrastruktur tersebut juga dirancang tidak berhenti pada pembangunan sumur dan pompa, tetapi dilengkapi jaringan saluran tersier sehingga distribusi air dapat menjangkau lahan secara lebih efektif.…
’September Hitam Jangan Menjadi Panggung Mobilisasi Kebencian yang Merusak Demokrasi Oleh: Indah Prameswari Setiap September, ruang publik Indonesia kembali diwarnai refleksi mengenai berbagai peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami sejarah, memperkuat kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, serta melihat pentingnya menjaga kehidupan demokrasi secara sehat. Refleksi terhadap masa lalu akan lebih bermakna apabila diarahkan pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai September Hitam perlu ditempatkan dalam semangat dialog, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab bersama agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan di tengah masyarakat. Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengingatkan agar wacana September Hitam yang berkembang di media sosial tetap ditempatkan sebagai ruang refleksi dan aktivisme digital yang positif. Menurut Ayip, momentum tersebut perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi mobilisasi massa yang didorong emosi dan kebencian, karena kondisi demikian justru dapat menjauhkan masyarakat dari tujuan membangun diskusi yang sehat. Ayip menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengevaluasi bentuk gerakan agar tidak berhenti pada pengerahan massa, melainkan diarahkan pada pembahasan yang lebih substantif mengenai pemulihan korban, efektivitas kebijakan, serta langkah pencegahan, sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengambil peran sebagai penggerak solusi dengan memanfaatkan riset dan kajian berbasis bukti. Aspirasi yang disusun melalui data dan rekomendasi kebijakan dinilai dapat memperkaya proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjaga agar momentum September Hitam tetap produktif dan tidak terjebak dalam mobilisasi emosi. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi provokasi menjadi penting karena stabilitas sosial merupakan prasyarat bagi berlangsungnya kehidupan demokratis. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang membawa nama Black September atau September Hitam. Kepolisian, menurut Alfred, telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat ajakan aksi yang beredar di media sosial. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan informasi digital memiliki konsekuensi nyata di lapangan. Ketika informasi yang belum teruji mendorong massa bertindak, dampaknya dapat merembet pada gangguan aktivitas masyarakat, konflik antarwarga, dan menurunnya rasa aman. Karena itu, penanganan isu September Hitam membutuhkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan pencegahan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Aparat memiliki kewajiban menjaga keamanan, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab menggunakan ruang demokrasi secara tertib. Sementara itu, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, menempatkan mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi saat ini. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi konflik sosial. Fad juga mendorong masyarakat membangun ruang-ruang pertemuan yang positif untuk memperkuat solidaritas dan edukasi. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga persatuan tidak harus berarti menghilangkan kritik, melainkan menciptakan cara menyampaikan perbedaan secara dewasa. Mahasiswa memiliki modal intelektual dan tradisi gerakan sosial yang kuat untuk menjalankan peran tersebut. Ketika modal itu digunakan untuk memeriksa data, mengkaji sejarah, berdialog dengan korban, dan menyusun rekomendasi, maka gerakan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi demokrasi.…
September Hitam Harus Jadi Ruang Ingatan Kolektif, Bukan Mobilisasi EmosiOleh: Rania ZafirahSeptember kembali menjadi momentum…
Jakarta - Isu yang berkembang dengan narasi “September Hitam” mendapat perhatian pemerintah dan aparat keamanan…
Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun…