Keterlibatan TNI di Koperasi Merah Putih Dinilai Proporsional dan Perkuat Ekonomi Desa
Keterlibatan TNI di Koperasi Merah Putih Dinilai Proporsional dan Perkuat Ekonomi Desa
Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis dan proporsional dalam mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan. Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, menegaskan bahwa pelibatan tersebut sepenuhnya berada dalam koridor kebijakan nasional serta sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mayyasari, dukungan TNI terhadap program Koperasi Merah Putih mencerminkan komitmen institusi pertahanan dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi pedesaan. “Pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah masih sesuai dengan koridor dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ia menjelaskan, struktur teritorial TNI yang menjangkau hingga tingkat desa melalui Babinsa menjadi modal penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel. Dengan daya jangkau pengawasan yang luas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga operasional koperasi dapat dipantau secara optimal. Hal ini, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja koperasi di daerah.
“Dengan sistem pemantauan yang kuat dan terintegrasi, kinerja koperasi dapat lebih maksimal dan sejalan dengan tujuan Presiden untuk memperkuat kekuatan perekonomian di pedesaan,” kata Mayyasari. Ia menilai, sinergi antara TNI dan instansi terkait justru mempercepat proses realisasi program, sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam memberdayakan masyarakat desa.
Mayyasari juga menekankan bahwa kehadiran Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita dalam koordinasi program merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Kehadiran Wakil Panglima TNI dalam kegiatan percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden, dan sepenuhnya berorientasi pada keberhasilan program,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program ini merupakan implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni membantu tugas pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, TNI menjalankan fungsi pendukung yang profesional dan terukur.
Program Koperasi Merah Putih sendiri dipandang sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa, memperluas akses permodalan, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah. Dengan dukungan pengawasan yang solid dan sinergi lintas sektor, optimisme terhadap keberhasilan program ini semakin menguat sebagai bagian dari agenda besar penguatan ekonomi nasional.
