Penembakan Pilot di Papua Tuai Kecaman, Dukungan bagi Penegakan Hukum Menguat
Penembakan Pilot di Papua Tuai Kecaman, Dukungan bagi Penegakan Hukum Menguat
YAHUKIMO – Peristiwa penembakan yang menewaskan pilot Associated Mission Aviation (AMA), Nicholas F. Goselin, disertai pembakaran pesawat AMA PK-RCY di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memicu kecaman dari berbagai kalangan. Insiden tersebut tidak hanya menyisakan duka bagi dunia penerbangan, tetapi juga memperkuat dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menegakkan hukum. Berbagai tokoh menilai proses hukum yang profesional diperlukan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan pelayanan kemanusiaan di Papua tetap berjalan.
Penerbangan perintis selama ini menjadi penghubung utama bagi masyarakat di daerah pedalaman Papua. Melalui jalur udara, distribusi tenaga kesehatan, guru, rohaniwan, obat-obatan, hingga kebutuhan pokok dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses. Karena itu, gangguan terhadap penerbangan sipil dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap penerbangan sipil merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditoleransi.
“Pembunuhan terhadap pilot sipil dan pembakaran pesawat merupakan tindak kriminal yang harus diproses sesuai hukum. Negara akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan profesional,” tegas Djamari Chaniago.
Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas instansi untuk mendukung proses penyelidikan, pengamanan wilayah, serta menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Koordinasi bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus dilakukan agar penanganan kasus berjalan optimal serta situasi keamanan tetap terjaga,” ujar Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS.
Dukungan terhadap langkah penegakan hukum juga datang dari berbagai tokoh Papua. Ketua Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia Papua, Dr. Methodius Kossay, menilai tindakan penembakan terhadap pilot sipil bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan penerbangan.
“Pelaku harus diproses melalui mekanisme hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel agar keadilan dapat diwujudkan,” tambah Dr. Methodius Kossay.
Senada dengan itu, Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, mengajak seluruh pihak mengedepankan penyelesaian secara damai.
“Kekerasan bukan solusi. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog dan penegakan hukum agar keamanan masyarakat tetap terjaga,” ujar Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.
Dukungan serupa disampaikan Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, yang menilai perlindungan terhadap penerbangan kemanusiaan merupakan kepentingan bersama.
“Tindakan terhadap penerbangan sipil hanya memperbesar penderitaan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan rasa aman,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.
Sementara itu, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu menekankan pentingnya investigasi yang kredibel agar mampu menghadirkan keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Investigasi harus dilakukan secara profesional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga hasilnya dapat diterima semua pihak,” kata Pendeta Ronald Rischard Tapilatu.
Dari dunia penerbangan, Direktur PT Associated Mission Aviation, Bob Kayadu, menegaskan bahwa seluruh penerbangan AMA berorientasi pada pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat pedalaman.
“Keselamatan penerbangan sipil harus menjadi perhatian bersama karena layanan ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil,” tegas Bob Kayadu.
Solidaritas juga datang dari Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI), Capt. Muammar Reza Nugraha, yang menilai keamanan penerbangan menjadi syarat utama agar distribusi logistik dan pelayanan publik dapat terus berlangsung.
“Perlindungan terhadap awak pesawat dan penerbangan sipil harus diperkuat agar misi kemanusiaan dapat berjalan tanpa gangguan,” tutup Capt. Muammar Reza Nugraha.
Kesamaan sikap pemerintah, tokoh agama, pegiat hak asasi manusia, dan komunitas penerbangan menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap penegakan hukum atas tragedi tersebut. Harapan yang mengemuka adalah terwujudnya proses hukum yang adil, terciptanya rasa aman bagi masyarakat, serta terjaminnya keberlanjutan pelayanan kemanusiaan dan pembangunan di Papua.
