Survei Kepuasan Publik Warnai Dua Tahun Prabowo-Gibran
Oleh: Syaban Sugandi
Genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika pembangunan nasional terus menjadi perhatian utama masyarakat. Momentum dua tahun ini kerap dipandang sebagai titik krusial untuk mengevaluasi efektivitas serta arah kebijakan strategis yang telah diluncurkan. Berbagai lembaga survei merilis laporan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet. Secara umum, temuan yang dihasilkan memperlihatkan potret yang beragam, mulai dari apresiasi tinggi atas program sosial hingga catatan kritis terkait sektor ekonomi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Perbedaan angka kepuasan publik menjadi salah satu sorotan utama dalam evaluasi ini. Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, memaparkan hasil studi lembaganya yang mencatat angka kepuasan publik berada pada level 50,1 persen, di mana 3,3 persen di antaranya menyatakan sangat puas. Sebaliknya, sebanyak 44,8 persen responden mengekspresikan ketidakpuasan, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas, serta 5,1 persen responden lainnya memilih tidak memberikan jawaban. Menurut Rudi, temuan ini mencerminkan keberadaan ruang evaluasi yang sangat luas bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik.
Di sisi lain, perspektif yang jauh lebih optimis disampaikan oleh Lembaga Indonesia Network Election Survey (INES). Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo menembus 79,3 persen menjelang genap dua tahun masa jabatan. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap figur Presiden tercatat mencapai angka 82,1 persen. Dalam studi INES, mayoritas masyarakat juga memberikan respons positif terhadap kondisi stabilitas politik nasional sebesar 78,3 persen serta strategi diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah sebesar 80,3 persen.
Dukungan publik dengan angka yang relatif tinggi juga diperkuat oleh temuan lembaga riset nasional lainnya. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, memaparkan kompilasi data dari beberapa lembaga survei terkemuka. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik yang bervariasi, yaitu Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat 81,5 persen, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) 80,7 persen, Indikator Politik Indonesia 79,9 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) 63 persen, serta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebesar 51,1 persen. Syahganda menekankan bahwa variasi data tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, rentang waktu pengambilan sampel, ukuran sampel, serta indikator spesifik yang diteliti. Bagi pemerintah, keberagaman data ini menjadi cermin obyektif untuk memahami persepsi masyarakat dari berbagai lapisan.
Penilaian publik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada figur kepemimpinan, melainkan juga pada efektivitas program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Program swasembada dan ketahanan pangan memperoleh apresiasi tertinggi dalam riset Arawicaksa Institute dengan skor 8,4 dari skala 0–10. Upaya intensif pemerintah dalam penyerapan hasil panen beras dinilai berhasil memperkuat stok nasional, meskipun pemerintah masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga beras pasar yang memicu tekanan inflasi pangan. Sementara itu, program revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5, diikuti oleh program pemeriksaan kesehatan gratis dengan skor 6,3, dan inisiatif Sekolah Rakyat dengan nilai 6,0.
Adapun kebijakan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui program hilirisasi industri memperoleh skor 4,7. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi dampak ekonomi agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat luas. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut survei INES memperoleh dukungan sebesar 78,2 persen. Program ini dinilai strategis tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai stimulus untuk menggerakkan ekosistem perekonomian daerah setempat apabila pelaksanaannya disertai pengawasan ketat, transparansi, dan standar kualitas yang konsisten.
Apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak menghapus fakta bahwa tekanan ekonomi rumah tangga masih menjadi perhatian utama. Penilaian publik pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada besarnya alokasi anggaran atau megahnya pencanangan program, melainkan pada kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor pangan tetap menjadi indikator paling sensitif bagi masyarakat. Keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari angka ketersediaan di gudang cadangan negara, tetapi juga dari keterjangkauan harga jual beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Penguatan produksi lokal, efisiensi rantai distribusi, serta pengawasan harga pasar merupakan langkah mutlak agar inflasi tidak menggerus daya beli warga.
Keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur melalui statistik kepuasan semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin mudah, serta kesempatan ekonomi yang merata. Memasuki tahun-tahun berikutnya, konsistensi pelaksanaan kebijakan, transparansi, serta pengawasan ketat terhadap efisiensi anggaran akan menjadi faktor penentu. Capaian selama dua tahun ini memberikan dasar yang cukup solid untuk melakukan penyempurnaan pada sektor-sektor yang belum optimal. Dengan landasan gotong royong dan fokus pada kesejahteraan rakyat, momentum ini berpotensi menjadi pendorong kuat menuju pertumbuhan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah Bidang Sosial-Ekonomi
