Akselerasi Pembangunan Menjadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Papua

Akselerasi Pembangunan Menjadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Papua

Oleh : Raihau Malosi

Percepatan pembangunan merupakan misi pemerintahan era Presiden Jokowi dalam rangka memajukan Papua. Dengan percepatan, maka pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Jangan sampai perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur. Pembangunan tak hanya berpusat di Jawasentris, tapi juga dilakukan dari Sabang sampai Merauke.
Untuk mempercepat proses pembangunan Papua maka pemerintah mengesahkan Perpres nomor 24 Tahun 2023, pada tanggal 17 April 2023. Dalam Perpres ini diatur bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka panjang.
Dalam Perpres nomor 24 Tahun 2023 juga dicantumkan bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam bentuk proyek infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Kemudian, sumber dana pembangunan berasal dari dana APBN, APBD, dan dana Otsus.
Dengan adanya Perpres maka menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mempercepat pembangunan Papua. Perpres adalah dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diganti. Jadi, siapapun presidennya tidak bisa mengubahnya begitu saja.
Presiden Jokowi cinta Papua dan ingin agar warga di Bumi Cendrawasih makin maju, salah satu caranya dengan percepatan pembangunan. Beliau mengesahkan Prepres agar pembangunan di Papua terus dilakukan walau setelah tahun 2024 (ketika beliau sudah tidak lagi menjabat).
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, guna mendukung percepatan pembangunan Papua, pihaknya menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga agar menyiapkan dan melaksanakan langkah strategis sesuai dengan kewenangannya untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di 4 DOB. Hal ini, harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, serta energi juga harus dilakukan. Wapres juga menginstruksikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait agar dapat memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan praspem.
Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan komitmen pemerintahan era Presiden Jokowi telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan sumber daya manusia. Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang berkelanjutan. Pihaknya berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun dengan terus mendekatkan diri dan membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Bumi Cendrawasih.
Pendekatan infrastruktur dilakukan dari hal yang paling dasar, dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hingga kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga. Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu.
Di sisi lain, infrastruktur yang baik memang berkesinambungan dengan kesejahteraaan rakyat. Jika infrastruktur jalan bagus maka perekonomian lancar, karena pengiriman barang dagangan lebih cepat. Apalagi kondisi geografis Papua yang masih sulit dan jalan rayanya tidak sebanyak di Jawa. Jika banyak jalan raya maka hubungan antar distrik dan kabupaten lebih mudah dan penjualan sagu serta hasil tani lain lebih cepat.
Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya.
Infrastruktur yang dibuat dalam rangka pemerataan pembangunan bukan hanya jalan raya dan jembatan. Namun juga aliran listrik, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lain. Masyarakat akan maju dalam berbagai bidang karena mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan warga Papua tak lagi identik dengan kehidupan yang masih tradisional dan ketinggalan zaman.
Untuk memajukan Papua maka selain dengan percepatan pembangunan, juga dengan pemekaran wilayah. Jika ada provinsi baru maka akan ada pembangunan massal yang berdampak positif pada masyarakat, dan mereka akan lebih maju. Warga Papua bisa menikmati jalan raya yang bagus, jembatan, jaringan internet, dan berbagai infrastruktur lain.
Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Papua dengan mengesahkan Perpres, sehingga ada dasar hukum yang kuat. Setelah itu ada pembangunan yang masif, terutama di bidang infrastruktur. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan bisa melewati jalan Trans Papua dan jalan-jalan lain, yang akan memperlancar perekonomian mereka. Infrastruktur menjadi kunci dari kemajuan daerah, termasuk di Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana