Antisipasi Penyebaran Hoaks Demi Wujudkan Kelancaran Pemilu 2024

Antisipasi Penyebaran Hoaks Demi Wujudkan Kelancaran Pemilu 2024

Oleh : Samuel Christian Galal

Masyarakat memiliki peran vital guna mencegah peredaran hoaks yang dapat mengganggu kelancaran Pemilu 2024. Hoaks dan propaganda adalah titik rawan Pemilu, oleh karena itu harus diberantas sekarang juga.

Seperti dikaetahui bahwa Pemilu akan diadakan diawal tahun 2024 dan sebentar lagi memasuki masa kampanye. Ketika ada kampanye maka tiap partai atau tim sukses caleg akan mempromosikan berbagai gagasannya. Akan tetapi ada juga model black campaign dengan menjelek-jelekkan caleg lain, atau menyebarkan hoaks tentangnya. Tujuannya agar caleg tersebut tidak mendapatkan suara dan otomatis kalah dalam Pemilu.

Hoaks adalah berita bohong dan sengaja dibuat serta disebarkan agar masyarakat salah dalam memilih saat Pemilu. Banyaknya hoaks yang beredar diberbagai medsos sangat meresahkan, karena memicu banyak orang untuk berdebat dan saling menyalahkan. Sebelum masa kampanye, media sosial sudah memanas gara-gara hoaks.

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Rahmat Bagja menyatakan bahwa berita bohong atau hoaks sebagai titik rawan dalam pemilihan umum (pemilu) yang tak terhindarkan diera digitalisasi saat ini. Dampak utama dari hoaks ialah munculnya polarisasi ditengah masyarakat. Polarisasi adalah perpecahan menjadi beberapa kubu dan menimbulkan permusuhan.

Bagja menambahkan, apabila hoaks tidak dapat ditangani maka dapat menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Hal itu akan berakibat pada menurunnya kualitas pemilu dan merusak rasionalitas pemilih. Selain itu, hoaks dapat menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian, dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), ada 9.814 temuan isu hoaks seluruh kategori pada Agustus 2018 hingga April 2022. Sedangkan, 922 isu hoaks ditemukan pada rangkaian Pemilu 2019. Adapun pada Pilkada 2020, ditemukan 65 isu hoaks.

Jangan sampai kesalahan pada Pemilu 2019 terulang kembali karena ganasnya hoaks di media sosial. Hoaks bagaikan monster yang berpotensi mengacaukan Pemilu dan membuat media sosial jadi panas, karena antar kubu pendukung caleg/capres jadi saling serang. Mereka juga melakukan kesalahan karena tidak mengecek apakah berita yang dibaca itu hoaks atau valid.
Hoaks menjadi titik rawan Pemilu karena bisa menyebabkan kericuhan dimasyarakat, bahkan memicu permusuhan sampai bertahun-tahun. Buktinya setelah Pemilu 2019 selesai, ada saja oknum yang menyebut kubu lain dengan sebutan yang kurang pantas. Semua ini gara-gara hoaks dimedia sosial.
Salah satu cara mengatasi hoaks adalah dengan meningkatkan literasi digital. Langkahnya adalah dengan rajin membaca. Seringnya netizen Indonesia malas membaca dan bahkan hanya membaca judul beritanya saja, tanpa menyimak baik-baik isinya. Padahal sekarang banyak berita click-bait yang isi dan judulnya tidak sama, yang sengaja dibuat oleh oknum penyebab hoaks.
Pelatihan literasi digital wajib dilakukan diberbagai daerah di Indonesia demi kesuksesan Pemilu 2024. Jika masyarakat sudah cakap digital maka mereka tidak akan mudah terjebak oleh hoaks. Mereka sudah paham apa saja ciri-ciri berita atau foto hoaks, dan tahu cara mengeceknya apakah itu palsu atau valid.
Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2023-2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan.
Dalam artian, menjelang pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh dan bertengkar satu sama lain.
Jika hoaks tidak dicegah maka akan sangat berbahaya karena bisa memicu golput (golongan putih) dan pemilu terancam gagal. Oleh karena itu hoaks harus diberantas.
Masyarakat wajib menyadari bahwa salah satu cara melawan hoaks adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebar berita/gambar palsu tentang pemilu 2024. Selain bijak dalam menggunakan medsos, mereka juga harus bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoaks.
Kemudian, cara menangkal hoaks yang selanjutnya adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini Polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya.
Hoaks adalah salah satu titik rawan dalam Pemilu. Oleh karena itu jika ingin Pemilu 2024 berjalan dengan sukses, salah satunya adalah dengan memberantas hoaks. Masyarakat perlu diberi literasi berinternet sehingga mereka bisa mengetahui berita hoaks, lalu melaporkannya ke polisi siber.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Gala Indomedia