Apresiasi Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Fokus Pada Pembangunan Papua

Apresiasi Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Fokus Pada Pembangunan Papua

Oleh : Ones Yikwa

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian terus mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah di Tanah Papua agar mereka bisa semakin fokus dalam menangani berbagai macam isu penting dalam konteks pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Hal tersebut disampaikannya dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi akhir tahun 2023 mengenai pembangunan di Provinsi paling Timur di Tanah Air itu. Diharapkan seluruh Kepala Daerah di Papua bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi isu penting dengan jauh lebih fokus.

Beberapa persoalan yang menjadi isu sangat penting mengenai Bumi Cenderawasih diantaranya adalah mengenai angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat yang masih tergolong dalam angka yang tinggi. Bukan hanya itu, persoalan lainnya adalah terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana daerah otonomi baru (DOB) yang belum diselesaikan di sebanyak tiga provinsi yang baru saja dimekarkan oleh Pemerintah Pusat.
Terdapat permasalahan lain yang juga menjadi isu penting adalah mengenai bagaimana upaya realisasi akan belanja menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bagaimana pendapatan di Bumi Cenderawasih yang sampai saat ini masih belum maksimal atau sebenarnya sangat mampu untuk terus ditingkatkan lagi.
Mendagri juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah di Papua supaya berfokus pula pada isu penting lain yakni mengenai persoalan stunting yang hingga kini masih terbilang cukup tinggi di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah agar pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menjaga kesiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengingat sebentar lagi bangsa ini akan melaksanakan Pemilu.
Sebenarnya anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat di Papua sendiri tidak bisa dikatakan kecil. Justru sebaliknya, di bawah kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) selama ini perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Bumi Cenderawasih sangat besar. Salah satunya adalah dengan pemberian anggaran yang cukup besar bagi Tanah Papua.
Dengan adanya gelontoran anggaran yang cukup besar tersebut, sudah pasti pihak Pemda Papua bisa melakukan banyak hal, yang mana mereka sudah tidak perlu khawatir akan pendanaan lagi. Maka dari itu, ketika kini dukungan penuh sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa pendanaan yang cukup tinggi tersebut selanjutnya hanya dibutuhkan kerja fokus dari para Kepala Daerah untuk merealisasikan percepatan pembangunan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh mereka adalah dengan melakukan manajemen yang tepat dari tingkat pimpinan daerah untuk membangun daerah mereka sendiri.
Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah sendiri memiliki komitmen yang sangat besar untuk bisa mengentaskan seluruh warganya dari jurang kemiskinan eksrem. Untuk itu, pihak Pemprov melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) dengan besaran sebanyak lebih dari 31 Milyar Rupiah kepada masyarakat di sebanyak delapan Kabupaten di sana.
Terkait dengan pemberikan bantuan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukannya tersebut adalah merupakan wujud dari komitmen yang sangat nyata dari Pemprov dalam upaya mereka untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan juga dalam rangka untuk mendukung target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Karena jumlah jiwa masyarakat Papua yang masih terjerembab dalam jurang kemiskinan ekstrem tersebut bisa dikatakan masih cukup besar, maka menjadikan pihak Pemprov sendiri semakin terpacu untuk bekerja dengan jauh lebih giat dan kreatif lagi untuk mampu mengentaskan persoalan akan kemiskinan ekstrem itu.
Harapan sangat besar melalui adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut akan bisa mengurangi data angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Tengah. Tidak tanggung-tanggung, Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah mengimbau kepada para Bupati di seluruh wilayahnya untuk tidak ragu-ragu melakukan intervensi akan program dan kegiatan kerja pada tahun 2024 mendatang dalam setiap unsur perangkat daerah, karena memang fokus yang dilakukan adalah mengupayakan terjadinya pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga diharapkan akan mampu turut serta berperan aktif dalam membarui data kemiskinan ekstrem di daerah itu dengan angka zero.
Akan tetapi diimbau juga kepada seluruh masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan dengan sangat bijaksana terhadap bantuan yang telah digelontorkan oleh Pemprov itu. Kebijaksanaan dalam menggunakan bantuan menjadi sangat penting lantaran para penerima bantuan pada tahun ini tidak akan kembali memproleh bantuan sosial yang sama di tahun berikutnya. Dengan kata lain, bansos berikutnya akan diberikan kepada masyarakat lain yang sama-sama membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan.
Mengoptimalkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih memang memerlukan peranan dari setiap Kepala Daerah di Papua sendiri. Maka dari itu, Pemerintah Pusat melalui Mendagri mengingatkan agar setiap Pemda terus berfokus untuk bisa menangangi beragam persoalan yang menjadi isu penting dalam pembangunan di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar