Apresiasi Strategi Pemerintah Tangani Kenaikan Harga Beras dan Stabilkan Kebutuhan Pangan

Apresiasi Strategi Pemerintah Tangani Kenaikan Harga Beras dan Stabilkan Kebutuhan Pangan

Oleh : Mika Putri Larasati

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang, namun saat ini sebagian wilayah Indonesia sedang mengalami kekeringan yang berdampak pada lahan petani dan produksi padi hingga masyarakat mengalami kekurangan stok beras dan berdampak terhadap kenaikan harga beras.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga beras memang masih belum turun, karena efek Super El Nino yang terjadi dan melanda 7 provinsi di Indonesia. Kondisi ini diprediksi stabil sampai bulan Desember 2023 dan akan berangsur melemah.

Indonesia terbagi menjadi 2 musim yang diperkirakan musim hujan akan di mulai pada bulan Oktober dan berakhir di bulan Maret, dimana saat ini sejumlah wilayah sudah mulai memasuki musim hujan dengan kategori rendah.
Panel Harga Badan Pangan menunjukkan, harga beras medium naik Rp 60 ke Rp 13.040 per kg dan beras premium naik Rp 70 ke Rp 14.650 per kg (data pukul 14.17/22 September 2023). Pantauan CNBC Indonesia, harga beras premium di Jakarta sudah berkisar Rp. 18.000 per kg.

Fluktuasi harga beras membuat masyarakat dilema, menanggapi hal tersebut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mangatakan pemerintah telah melakukan upaya untuk menstabilkan kembali harga beras, diantaranya dengan menyalurkan beras ke berbagai daerah.
Untuk menahan laju kenaikan harga beras, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan periode pertama yang sudah selesai dilakukan pada bulan Maret-Mei 2023, sedangkan periode ke dua di rencanakan pada bulan oktober namun di percepat penyalurannya dimulai pada bulan September-November 2023.
Penyaluran bantuan beras akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar menjadi penerima bansos yang dapat dilakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, dengan langkah tersebut berharap bantuan yang diberikan akan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Diyakini hal ini dapat mengendalikan harga beras, setidaknya selama 3-4 bulan ke depan hingga menjelang akhir tahun, sekaligus memberikan manfaat lebih ke masyarakat berpendapatan rendah.
Pemerintah juga terus melakukan kebijakan stabilitas harga dan dukungan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan melalui program penjualan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan program pemberian bantuan pangan oleh Bulog. Program SPHP dan bantuan pangan adalah program stabilisasi harga beras dalam jangka pendek. Usaha jangka menengah panjang melalui peningkatan produksi yang cerdas, riil, dan berkelanjutan tetap sangat diperlukan dan harus terus dilakukan.
Direktur Utama Perum BULOG, Budi Waseso mengatakan Bulog BULOG sudah melakukan intervensi stabilisasi harga beras yang sangan baik sesuai arahan Bapak Presiden dengan mempersiapkan stok cadangan beras pemerintah agar dapat mengantisipasi kenaikan harga beras. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu panik karena BULOG memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun.
Selain memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri, BULOG juga mendapatkan penugasan importasi beras pada tahun ini sebanyak 2 juta ton sehingga stok cadangan beras pemerintah yang dkuasai BULOG sangat mencukupi untuk kebutuhan penyaluran di dalam negeri sampai dengan tahun depan.
Pemimpin BULOG Cabang Kedu, Yudha Aji mengatakan Perum BULOG Kantor Cabang Kedu melakukan gerakan “Grebek Pasar” guna memastikan ketersediaan beras SPHP di pasar-pasar tradisional terjaga dengan baik. Program ini akan terus berjalan sepanjang tahun dengan HET beras SPHP saat ini sebesar Rp.9.450 per kg di konsumen akhir.
Dengan program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari dan menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras di setiap wilayahnya.
Selain solusi jangka pendek yang dilakukan pemerintah terdapat jangka menengah dan jangaka panjang yang dilakukan yaitu memberikan langkah penguatan kapasitas produksi padi dan pemahaman kepada petani.
Sementara dalam jangka menengah Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana mengatakan penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.
Dewan Komisioner dan Ekonom Senior Indef Bustanul Arifin mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan dalam menekan tingginya harga beras akibat kurangnya produksi melalui peningkatan kombinasi kerja sama bisnis dengan skema government to government (G to G) maupun business to business (B to B), contract farming dengan mengikat komitmen petani mengirimkan hasil panen kepada pembeli daerah konsumen, percepatan smart farming, menyediakan offtaker, meningkatkan kapasitas pergudangan, hingga pendampingan dari universitas, LSM, konsultan, dan koperasi untuk petani.
Melakukan pengarahan maupun edukasi kepada petani untuk menggunakan pengembangan benih padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim serta melakukan percepatan irigasi teknis dan perpompaan dapat meningkatkan kapasitas produksi padi di dalam negeri.
Solusi jangka pendek dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan solusi jangka menengah serta jangka panjang dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan kekeringan yang menyebabkan kenaikan harga beras dan menstabilkan kebutuhan pangan di Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Ruang baca Nusantar