Basmi KST Papua, Apkam Lakukan Pendekatan Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Basmi KST Papua, Apkam Lakukan Pendekatan Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Oleh: Melson Simon

Konflik di Tanah Papua telah menjadi permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kesejahteraan, yang bertujuan untuk merangkul masyarakat Papua dan memperkuat daya juang mereka melalui pembangunan dan pemberdayaan.

Pendekatan kesejahteraan dalam penanganan konflik di Papua melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara umum.

Melalui program-program pelatihan dan bantuan modal, masyarakat Papua dapat diberdayakan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan industri lokal lainnya. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan kesenjangan yang menjadi pemicu konflik di Papua.

Selain itu, pendekatan kesejahteraan juga melibatkan upaya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata di wilayah Papua sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat di sana.

Dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, penting untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Papua, termasuk hak atas tanah, budaya, dan partisipasi politik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi ketegangan sosial.

Pendekatan kesejahteraan juga harus diikuti dengan upaya rekonsiliasi dan membangun hubungan yang baik antara masyarakat Papua, pemerintah pusat, dan aparat keamanan. Pembangunan kepercayaan, dialog terbuka, dan inklusi merupakan langkah penting dalam memperbaiki hubungan yang kerap terganggu oleh konflik di Papua.

Keberhasilan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan konflik di Papua memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat Papua, LSM, dan berbagai pihak terkait. Kerja sama ini melibatkan berbagai sektor dan tingkatan, serta menghormati keberagaman budaya dan aspirasi masyarakat Papua.

Penanganan konflik di Papua dengan pendekatan kesejahteraan membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang. Ini adalah upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di Papua.

Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan, khususnya Kepolisian Daerah Papua, menegaskan akan mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, dalam keterangan persnya di Jayapura, Selasa (3/1).

Irjen Pol Mathius Fakhiri menyebutkan bahwa penanganan KST tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis KST.

Pendekatan kesejahteraan diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk merangkul masyarakat dan mengurangi pengaruh propaganda KST. Dengan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diharapkan dampak pengaruh KST dapat berkurang.

Upaya juga dilakukan dalam bentuk pendekatan dialog dan persuasif kepada anggota KST, dengan harapan mereka akan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Irjen Pol Mathius Fakhiri menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap KST yang terlibat dalam tindakan kekerasan akan dilakukan oleh aparat keamanan. Meskipun demikian, penegakan hukum ini dijalankan secara terukur, tanpa menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil.

Kapolda Papua berharap bahwa melalui kombinasi pendekatan kesejahteraan dan penegakan hukum yang terukur, penanganan masalah KST di Papua dapat mencapai solusi yang memuaskan.

Senada dengan Kapolda Papua, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menekankan bahwa pendekatan militer tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menurutnya, solusi yang lebih efektif adalah dengan mengadopsi pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini harus bersinergi dengan pendekatan keamanan untuk meredakan konflik secara bertahap.

Panglima TNI juga menekankan pentingnya kerja sama antara TNI, kementerian, dan lembaga terkait untuk mencapai tujuan ini. Adanya dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah keamanan dan mendorong kemajuan yang diharapkan di Papua.

Perlu diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan KST sebagai kelompok teroris sejak Mei 2021, dengan harapan dapat mempermudah aparat keamanan dalam penegakan hukum terhadap KST. Meskipun demikian, hingga saat ini, KST terus melakukan aksi kekerasan di Papua, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materiil. Dalam konteks ini, peran pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh lokal di Papua dianggap penting untuk mendukung upaya penanganan konflik dan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan aman di wilayah tersebut. Keberlanjutan dialog dan partisipasi masyarakat lokal diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Dengan menerapkan pendekatan kesejahteraan yang holistik dan inklusif, diharapkan konflik di Papua dapat diatasi secara berkelanjutan dan Papua dapat menjadi wilayah yang sejahtera, harmonis, dan berdaya. Semua pihak memiliki peran penting dalam memperjuangkan masyarakat Papua yang damai dan sejahtera, sehingga kelangsungan perdamaian dan pembangunan di Papua dapat terwujud dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah mahasiswa UNY asal Papu