BBM Satu Harga: Langkah Strategis untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Papua

BBM Satu Harga: Langkah Strategis untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Papua

Oleh : Loa Murib

Pemerataan akses energi menjadi salah satu misi penting yang terus diupayakan pemerintah Indonesia melalui program BBM Satu Harga. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Nusantara, termasuk wilayah Papua yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi.

Dengan menggandeng PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana utama, pemerintah berharap program ini mampu mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina terus memperluas jangkauan BBM Satu Harga hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini ditandai dengan peresmian 40 titik baru, yang mayoritasnya berlokasi di wilayah Klaster Maluku-Papua. Dalam upaya ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa kebijakan BBM Satu Harga sejalan dengan visi Asta Cita dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran yang menargetkan swasembada energi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut pun diwujudkan dalam prinsip availability (ketersediaan), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan) yang diusung Pertamina.
Pembangunan BBM Satu Harga di wilayah Papua bukan hanya menjadi langkah strategis untuk menciptakan akses energi yang merata, tetapi juga sebagai dorongan nyata bagi perekonomian lokal. Ketersediaan BBM dengan harga yang lebih terjangkau memungkinkan biaya distribusi barang dan jasa menjadi lebih rendah, yang berdampak positif pada harga-harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Dengan harga yang semakin stabil, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan pangan dan kebutuhan lainnya yang sebelumnya sulit dijangkau.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, lembaganya konsisten mengawal pelaksanaan BBM Satu Harga melalui regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016. Hal ini tak lepas dari koordinasi intensif bersama Pertamina dan Badan Usaha Penerima Penugasan di setiap titik yang ditargetkan. Peran pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan, terutama dalam menyelesaikan pembangunan SPBU yang terkendala di beberapa lokasi, khususnya di wilayah pegunungan Papua yang aksesnya masih sulit.
Di sisi lain, kehadiran BBM Satu Harga di wilayah Papua juga membawa harapan baru bagi para pelaku usaha lokal. Mereka kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan produksi serta mengoptimalkan distribusi barang dengan biaya yang lebih rendah. Semakin banyaknya usaha lokal yang berkembang akan berdampak langsung pada terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, serta penguatan daya beli masyarakat.
Program BBM Satu Harga juga mencerminkan komitmen Pertamina dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan target Net Zero Emission 2060 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Melalui upaya memastikan distribusi energi merata, program ini tidak hanya fokus pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap lini operasional Pertamina menjadikan BBM Satu Harga sebagai program berkelanjutan yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Papua.
Sementara itu, dengan mempertahankan harga yang terjangkau dan stabil di seluruh Indonesia, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang lebih efisien serta distribusi yang lebih tepat sasaran akan mendorong pengurangan emisi karbon di daerah-daerah yang kini menjadi fokus BBM Satu Harga, termasuk Papua.
Meskipun telah banyak titik BBM Satu Harga yang berhasil beroperasi di Papua, tantangan geografis masih menjadi hambatan yang perlu dihadapi. Menurut Sunardi, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, beberapa titik di Papua Pegunungan masih memerlukan pembangunan SPBU yang optimal agar manfaat BBM Satu Harga benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kendala ini tidak menyurutkan optimisme Pertamina dalam mewujudkan target 152 titik SPBU di Papua pada tahun 2024.
Program ini sangat diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Papua. Dengan tersedianya bahan bakar dengan harga yang terjangkau, roda perekonomian Papua diharapkan bergerak lebih dinamis. Pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM) yang kini menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Papua akan semakin terdorong.
Kehadiran BBM Satu Harga di Papua dan wilayah 3T lainnya adalah bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Program ini tidak hanya sekadar memastikan akses energi yang terjangkau, tetapi juga menjadi wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua yang selama ini menghadapi kesenjangan harga yang cukup tajam.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas, program BBM Satu Harga diharapkan mampu mencapai tujuan besarnya untuk memajukan ekonomi lokal, menyejahterakan masyarakat, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Peran serta pemerintah dalam mempercepat penyelesaian target BBM Satu Harga di Papua juga sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua.
Seiring berjalannya waktu, BBM Satu Harga tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menyediakan bahan bakar dengan harga yang terjangkau, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju Papua yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya