Bersinergi Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Demi Kelanjutan Pembangunan Nasional

Bersinergi Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Demi Kelanjutan Pembangunan Nasional

Oleh: Arista Paramita

Kepemimpinan Baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memancarkan optimisme bagi masa depan Indonesia. Pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024 lalu menandai babak baru dalam perjalanan bangsa, di mana harapan dan aspirasi rakyat Indonesia bisa terwujud melalui kebijakan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga permasalahan sosial yang mendasar, pemerintahan ini berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama mereka adalah pada pemerataan ekonomi, yang menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program pemerintah ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing nasional.

Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Rizal, menyambut positif pendekatan pembangunan berkelanjutan yang digagas Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Menurutnya, pengembangan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional sangat relevan dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini. Dengan memberdayakan UMKM, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dan dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Wapres Gibran, penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas berbagai program kredit. Program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan wirausahawan baru, terutama di kalangan anak muda, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak serta memperkuat ekonomi lokal.

Dengan memberdayakan UMKM, pemerintah juga berharap dapat menciptakan ketahanan ekonomi dalam negeri. Menurut Dr. Rizal, UMKM yang kuat akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada investasi asing, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Langkah ini menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana negara-negara yang memiliki fondasi ekonomi lokal yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi eksternal.

Selain fokus pada UMKM, pemerintahan Presiden-Wapres Gibran juga akan melanjutkan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA). Hilirisasi telah menjadi kebijakan strategis dalam pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Jokowi, dan terbukti membawa hasil yang signifikan. Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa strategi hilirisasi telah meningkatkan nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas secara pesat dalam satu dekade terakhir.

Menurut Bamsoet, rencana Presiden Prabowo untuk melanjutkan hilirisasi industri adalah langkah tepat yang akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri sebelum diekspor. Ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan teknologi, dan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia lokal. Hilirisasi produk nikel, bauksit, tembaga, timah, dan sektor maritim merupakan beberapa contoh proyek hilirisasi yang akan terus didorong pemerintah.

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan. Wilayah yang kaya akan SDA, terutama di Indonesia Timur, akan semakin berkembang melalui industrialisasi berbasis SDA. Proses ini diharapkan menciptakan efek ganda (multiplier effect), seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah tersebut.

Selain itu, Salah satu proyek monumental dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Pembangunan IKN tidak hanya dipandang sebagai solusi atas masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Pemerintah optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi jembatan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Dengan pengembangan IKN, diharapkan akan terbentuk kawasan-kawasan ekonomi baru yang akan mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antarwilayah. Hal ini selaras dengan visi pemerintahan Presiden-Wapres Gibran untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan pentingnya sumpah yang diucapkan oleh para pemimpin bangsa, yang tidak hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan komitmen besar untuk memegang teguh konstitusi dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Dengan pendekatan yang terukur dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan, program pemerintah Presiden Prabowo-Wapres Gibran memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia ke arah pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif. Dukungan terhadap UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, kelanjutan hilirisasi industri, dan pembangunan IKN merupakan langkah-langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik dari akademisi, politisi, maupun organisasi masyarakat, menunjukkan bahwa program-program ini dinilai relevan dan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga keadilan sosial, menegakkan hukum, dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran berpotensi mewujudkan visi besar Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* kontributor Jendela Baca Institute