Deklarasi Pemilu Damai: Politisasi Agama Tidak Sesuai Pancasila dan Merusak Bangsa

Deklarasi Pemilu Damai: Politisasi Agama Tidak Sesuai Pancasila dan Merusak Bangsa

Jakarta — Segenap tokoh hadir dalam Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 pada Simposium Nasional di Sekolah Partai PDIP dan menyatakan bahwa memang politisasi agama sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila.

Ketua Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin, Ato’ Ismail menyatakan bahwa menjaga kedamaian dalam segenap rangkaian Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat penting.

“Pemilu 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang perlu dijaga agar Indonesia tetap damai,” katanya.

Kemudian, Ketua Umum Baiul Muslimin Indonesia (Bamusi), Hamka Haq menambahkan bahwa salah satu cara untuk bisa menciptakan sebuah pesta demokrasi yang damai adalah dengan menggelar perhelatan tersebut dengan tanpa adanya politisasi agama.

“Kedamaian berbangsa perlu diciptakan menuju pemilu 2024 tanpa politisasi agama,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengucapkan bahwa dengan terus meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya politisasi agama akan mampu menjaga kesatuan Pancasila.

“Untuk menjaga kesatuan Negara Pancasila, kami peserta Simposium Nasional Rumah Beragama yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023 menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama dan meningkatkan solidaritas berbangsa tanpa deskrimimasi tanpa politisasi agama,” ucapnya

Dengan tegas, dirinya menyebut bahwa politisasi agama adalah hal yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Kami sadar bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila,” tambah Haedar.

Pasalnya, ketika politisasi beragama masih saja dilakukan, maka akan melahirkan disinterpretasi bangsa.

“Pada gilirannya akan melahirkan diinterpretasi bangsa untuk itu maka segala bentuk gagasan yang mengarah pada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama seharusnya kita hindari dan terkait Pancasila dan Republik Negara Indonesia,” jelasnya.

Penyebaran isu politisasi agama, kemudian menurut Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menyorot bahwa menjadi tantangan tersendiri ketika arus informasi sangat gencar.

“Tantangan pertama adalah saat ini kita hidup di dunia dimana setiap orang adalah pemimpin redaksi atas dirinya sendiri maka, seperti media ada di tangan kita,” terangnya.

Maka dari itu, untuk bisa terbebas dari itu semua, menurutnya memang sangat penting masyarakat memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya masing-masing.

“Kita tidak punya editor selain diri kita sendiri maka dari itu kita harus memiliki self control dalam menghadapi pemilu 2024 tanpa harus ikut sana-sini,” ucap Antonius. []