DOB Papua Mempermudah Mitigasi Pemilu

DOB Papua Mempermudah Mitigasi Pemilu

Oleh : Clara Anastasya Wompere

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua mempermudah mitigasi Pemilu 2024 sehingga penyelenggaraan acara penting ini jauh lebih aman. Selain memudahkan petugas karena area provinsinya sekarang lebih kecil, keberadaan 4 DOB juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pemilu akan dilaksanakan tahun 2024 dan warga Papua menyambutnya dengan gembira. Sebagian masyarakat di sana memiliki status alamat yang berbeda karena efek penambahan DOB atau pemekaran wilayah. Keempat DOB tersebut adalah Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Pendataan terus dilakukan agar benar-benar akurat dan warga Papua mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Jelang Pemilu, selain melakukan pendataan ulang, mitigasi juga terus dilakukan. Ada beberapa daerah yang rawan keamanan seperti di Kabupaten Puncak, yang beberapa kali menjadi lokasi penyerangan KST (Kelompok Separatis dan Teroris). Untuk mengantisipasi penyerangan, pengamanan terus diperketat, dan penambahan DOB menjadi salah satu cara menyukseskan Pemilu 2024 di Papua.

Komisioner Bawaslu Lolly S menyatakan bahwa salah satu manfaat pemekaran wilayah Papua adalah sangat spesifik. Keberadaan 4 DOB memudahkan Bawaslu dalam proses mitigasi Pemilu.
Mitigasi adalah pencegahan gangguan-gangguan saat Pemilu. Misalnya bencana alam, serangan teroris / pengeboman, serangan dari penjahat, dll. Mitigasi sangat penting karena Pemilu harus disukseskan sehingga potensi kegagalannya diperkecil semaksimal mungkin. Dengan mitigasi maka Pemilu akan berhasil di seluruh Indonesia, termasuk Papua.

Saat Pemilu diadakan di Papua maka mitigasinya adalah dengan cara pencegahan dari serangan KST. Saat ini KST masih ada dan keberadaan mereka bisa mengancam, apalagi mereka memiliki senjata api dan senjata tajam. KST harus dicegah untuk berkeliaran, baik saat kampanye maupun ketika hari-H Pemilu 2024.
DOB menjadi salah satu cara mitigasi Pemilu karena ketika ada provinsi-provinsi baru, maka dibangunlah kantor pemerintahan yang baru. Selain itu juga ada Kodam (Komando Daerah Militer) sebagai markas TNI tingkat provinsi. Juga ada Polda sebagai kantor polisi tingkat provinsi. Saat ada 4 DOB maka otomatis ada 4 Polda dan Kodam baru di Papua.
Ketika ada Kodam dan Polda baru maka otomatis personelnya juga ditambah. Jumlah anggota TNI dan Polri yang bertugas di Papua makin banyak dan memang sangat diperlukan, apalagi di daerah-daerah rawan.
Aparat keamanan di Polda dan Kodam baru bertugas dengan semangat untuk mengamankan Pemilu. Mereka melakukan mitigasi Pemilu dan berusaha keras agar gelaran 5 tahun sekali ini berhasil 100%.
Jelang Pemilu 2024, pengamanan di Papua makin diperketat, terutama di 4 DOB dan di daerah-daerah rawan. Pengamanan dilakukan agar tidak ada serangan KST, baik sebelum, saat, maupun sesudah Pemilu.
Pengamanan di 4 DOB makin dipermudah karena ada gedung Polda dan Kodam baru, lengkap dengan personel aparat keamanan, yang siap menjaga negara dari berbagai gangguan saat Pemilu. Gangguan KST harus diantisipasi dan penambahan DOB benar-benar membantu mitigasi Pemilu.
Saat gedung Polda dan Kodam sudah selesai dibangun maka KST akan takut. Mereka tak berani untuk ‘turun gunung’ lalu menyerang masyarakat. Penyebabnya karena jumlah aparat keamanan di Papua makin banyak, berkat adanya 4 DOB. KST tak berani menunjukkan diri karena takut ditangkap.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa tidak semua daerah di Papua siaga tempur darat, hanya ada di Nduga dan wilayah rawan lainnya. Dalam artian, operasi ini tidak mengubah Papua menjadi DOM (Daeran Operasi Militer) seperti yang terjadi di Aceh di era Ore Baru. Namun dilakukan untuk mengamankan wilayah Nduga dan daerah lain yang sangat rawan serangan KST.
Operasi siaga tempur dilakukan untuk menyelamatkan rakyat Papua sekaligus mengamankan Pemilu 2024. Apalagi KST juga beberapa kali membunuh warga sipil, seperti saat ada kasus pembunuhan anak SMA bernama Ali Mom. Ia dituduh jadi mata-mata aparat, karena sering masuk ke markas TNI. Padahal ia ke sana untuk bertanya-tanya, karena memiliki cita-cita jadi tentara.
Serangan KST yang ngawur ini harus ditindak agar tidak ada korban selanjutnya. Kekejaman KST sudah termasuk kategori pelanggaran HAM berat, karena lawannya tidak membawa senjata untuk membela diri.
Masyarakat mendukung TNI untuk melakukan operasi siaga tempur karena merupakan upaya pemberantasan KST. Mereka sadar bahwa aparat adalah sahabat rakyat. Oleh karena itu kedatangan aparat sangat disambut karena tujuannya untuk mengamankan warga Papua. Operasi siaga tempur didukung penuh demi perdamaian di Bumi Cendrawasih.
Keberadaan 4 DOB menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Berkat adanya 4 provinsi baru maka ada 4 Kodam dan Polda baru juga. Jumlah aparat keamanan di Papua makin bertambah. Mereka siap menjaga Pemilu di Papua agar sukses, tanpa ada serangan KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta