Indonesia Komitmen Pimpin Negara ASEAN Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Indonesia Komitmen Pimpin Negara ASEAN Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Oleh : Barra Dwi Rajendra

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memimpin negara ASEAN dalam pergelaran KTT ASEAN Summit 2023, utamanya adalah dalam menghadapi segala jenis tantangan akan perekonomian global yang tentu saja bisa berdampak bagi keberlangsungan ekonomi di negara ASEAN.

Pada tanggal 13 November 2022 lalu, tatkala penutupan rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, hal tersebut sekaligus menjadi sebuah proses Handover Chairmanship dari Kamboja ke Indonesia. Kemudian, pada kesempatan tersebut juga, Presiden RI, Joko Widodo secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Tanah Air telah menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa memang menjadi sebuah kehormatan bagi bangsa ini lantaran bisa menjadi Ketua ASEAN 2023. Lebih lanjut, beliau kemudian menyampaikan bahwa pada keketuaan Indonesia tersebut, akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Bukan hanya itu, namun Kepala Negara juga menambahkan bahwa memang ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta mampu menjadi jangkar bagi stabilitas dunia. Tidak sampai di sana, namun ASEAN juga harus terus konsisten untuk menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi bagi siapapun.

Menurut Presiden Jokowi, ASEAN memang harus mampu menjadi kawasan yang bermartabat, serta juga mampu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menginginkan ASEAN harus memperkuat diri untuk menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.
Kemudian, Presiden Indonesia ketujuh tersebut memaparkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus utama dari ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi, yakni melakukan penguatan fiskal negara-negara di kawasannya, termasuk juga melakukan penguatan pada dukungan keuangan internasional, serta mengatur perdagangan dunia dengan terus mempertimbangkan hak pembangunan bagi negara berkembang.

Bagi beliau, meski saat ini memang proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih menunjukkan angka pada tren yang positif, namun tetap saja ke depannya, tantangan perekonomian pada kawasan ASEAN akan menjadi semakin berat, apalagi dengan adanya ancaman resesi.
Terkait dengan penguatan fiskal negara ASEAN, Presiden Joko Widodo mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian juga dengan belanja yang harus dilakukan secara efisien serta realokasi ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas, termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa dukungan pada sektor yang memiliki dampak pada ekonomi kawasan harus terus diprioritaskan pula. Beberapa diantaranya adalah telah diidentifikasi oleh ADB, yakni pada sektor pariwisata, agro-processing dan juga tekstil. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor-sektor tersebut sangat penting lantaran terus melibatkan UMKM yang bahkan mewakili sebanyak 90% dunia usaha di ASEAN.
Membahas hal lain, yakni terkait dengan uipaya penguatan dukungan pada keuangan internasional, Presiden Jokowi menegaskan bahwa memang menjadi sangat penting adanya peranan lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan juga bisa meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang lebih fleksibel.
Instrumen yang berfungsi untuk bisa mencegah terjadinya krisis. Baginya, ketika sudah ada lembaga dan instrumen tertentu yang memang telah dipersiapkan guna mencegah terjadinya krisis, maka tentu akan menjadi dukungan yang sangat penting bagi ASEAN untuk bisa lebih mempersiapkan diri dan mengantisipasi adanya kemungkinan yang memburuk, yakni berupa krisis ke depannya.
Kemudian, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
Hal ini terus diperjuangkan oleh keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN Summit 2023. Pasalnya, Presiden Jokowi berpendapat bahwa ketika terus melakukan ekspor akan bahan baku mentah, maka negara berkembang tentu tidak akan mendapatkan keuntungan yang memadai. Maka dari itu, negara berkembang menurutnya harus terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi. Beliau kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
Dalam banyaknya tantangan ke depan, utamanya yang akan terus menghantui dan bisa saja menjadikan negara-negara ASEAN menjadi krisis, maka Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dan telah siap memimpin ASEAN untuk bisa menghadapi segala tantangan akan perekonomian global tersebut.

)* Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu