Jaga Persatuan dan Kesatuan Pasca Pemilu 2024

Jaga Persatuan dan Kesatuan Pasca Pemilu 2024

Oleh: Gina Sagala

Pasca Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia tak hanya sebatas pada hasil politik yang tergambar dalam kemenangan dan kekalahan partai. Lebih dari itu, kini muncul urgensi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik yang memanas.

Sebagaimana yang sering dinyatakan, Pemilu merupakan perayaan demokrasi, sebuah momentum di mana suara rakyat tercermin secara nyata melalui kotak suara.

Namun, setelah masa perayaan berakhir, tugas sebenarnya baru dimulai. Pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa kini dihadapkan pada panggilan untuk merangkul perbedaan, memperkuat jalinan persatuan, dan membangun momentum kebangsaan yang lebih kokoh.

Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas selama proses pemilihan presiden dan menghormati hasilnya. Mereka mendorong agar proses Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan asas demokrasi yang telah disepakati bersama.
Sekretaris Jenderal PBNU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan kegembiraannya atas jalannya kampanye yang lancar dan tanpa insiden yang mengganggu. Diakuinya ada peningkatan tensi politik, namun menekankan pentingnya semua pihak menjaga sikap yang baik dan menghormati dinamika politik sebagai bagian dari proses demokrasi.
Gus Ipul juga mengimbau semua pihak untuk menjaga kejujuran dan integritas Pemilu, menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Menurutnya, instrumen-instrumen yang tersedia dalam konstitusi dapat digunakan sebagai wadah bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan.
Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya menghindari polarisasi yang berlebihan. Dalam proses kampanye dan pasca Pemilu, seringkali terjadi polarisasi yang memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan politik, agama, suku, atau pun isu-isu sensitif lainnya. Namun, kita perlu menyadari bahwa keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa ini. Oleh karena itu, setiap pihak, terutama pemimpin politik dan tokoh masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menekankan pada nilai-nilai persatuan dan menghindari retorika yang memperkeruh suasana.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya menerima hasil pemilihan Presiden sebagai wujud kedaulatan rakyat serta mengajak pihak yang menang maupun yang kalah untuk bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Selain itu, Mu’ti juga berharap agar setelah pemilihan presiden, terjadi proses rekonsiliasi dan akomodasi, sehingga tidak ada yang merasa tersingkirkan. Sistem politik Indonesia tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai oposisi, melainkan semua adalah bagian dari pilar demokrasi. Diharapkan tidak ada mobilisasi massa ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden, melainkan menyerahkannya pada mekanisme hukum yang berlaku.
Selain itu, pendekatan inklusif perlu ditingkatkan. Meskipun hasil Pemilu mungkin menciptakan pemenang dan kalah, namun semua pihak harus diikutsertakan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Semua suara, terlepas dari warna politiknya, harus didengar dan dihargai. Dengan mendorong dialog antarberbagai pihak dan mengadopsi kebijakan yang inklusif, kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendukung bagi pertumbuhan bangsa.
Menurut pengamat politik, Arfianto Purbolaksono, masyarakat Indonesia menerima hasil pemilihan umum 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menjaga situasi tetap kondusif. Meskipun terdapat aksi demo selama proses rekapitulasi nasional, namun tidak sebesar tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlalu terpengaruh oleh persaingan politik. Masyarakat telah cerdas dan tidak mudah terhasut untuk menolak hasil Pemilu dengan cara anarkis, seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat menerima hasil penghitungan dan penetapan suara versi KPU.
Selain itu, media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa. Media harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, menghindari sensationalisme, dan mempromosikan narasi yang memperkuat persatuan. Berita bohong (hoaks) dan propaganda yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat harus dihindari dengan tegas. Sebagai gantinya, media harus berfokus pada pemberitaan yang berimbang, mendukung, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Menjaga persatuan pasca Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dalam dinamika politik yang beragam, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan semangat demokrasi, menghormati aturan main yang telah disepakati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas, dan persatuan demi kestabilan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Dengan pendekatan inklusif, pendidikan politik yang berkualitas, peran media yang bertanggung jawab, keterlibatan aktif masyarakat, dapat membangun fondasi yang kokoh bagi persatuan bangsa. Hanya dengan memperkuat persatuan dan menghormati perbedaan, Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.

)* Penulis merupakan mahasiswi asal Sumatera Utara