Jatah Pencalonan Penjabat DOB Utamakan Orang Asli Papua

Jatah Pencalonan Penjabat DOB Utamakan Orang Asli Papua

Oleh : Salmon Kadepa

Menjelang Pilkada 2024 akan dipersiapkan nama-nama untuk calon penjabat gubernur di 4 provinsi baru Papua (Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah). Pencalonan penjabat harus sesuai dengan UU Otsus (Otonomi Khusus) yakni wajib orang asli Papua (OAP).

Semua pihak diharap taat aturan dan UU Otsus memang dibuat untuk rakyat Papua dan bertujuan agar mereka dipimpin oleh warga asli Papua.
Saat ini Papua memiliki 6 provinsi karena ada DOB. Ketika ada provinsi baru maka ada gubernur yang baru pula, tetapi mereka berstatus penjabat alias sementara. Para penjabat menjaga amanah dan menjalankan tugas dengan baik, agar rakyat Papua selalu sejahtera.
Pemilu 2024 diikuti dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak dan provinsi-provinsi di Papua harus diisi oleh OAP.
Hal ini merujuk pada UU Otsus ( UU 21 Tahun 2021) Pasal 13 yang berbunyi: Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua.
Otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan ini juga merupakan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuannya.
Pengutamaan orang asli Papua dalam konteks pemilihan kepala daerah di wilayah Papua sesuai dengan semangat UU Otsus Papua, dan secara konstitusional perlakuan khusus tersebut dapat dibenarkan.
Persyaratan “harus orang asli Papua” merupakan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat, dan pemberlakuan persyaratan tersebut untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Syarat orang asli Papua adalah mutlak dan semua pihak diharap kompak dalam mencalonkan para penjabat di 4 DOB Papua. Jangan malah mencalonkan orang lain dengan berbagai alasan, misalnya karena lebih berpengalaman atau lebih kaya. Jika bukan OAP maka otomatis melanggar UU Otsus dan kasusnya bisa dibawa ke meja hijau karena ada pelanggaran hukum.
Yang disebut orang asli Papua adalah orang yang lahir dan bermukim di Papua, dan orang tuanya juga orang Papua. OAP bukan berarti warga yang tinggal di Papua dan dia adalah seorang pendatang dari tempat lain (luar pulau). Jika seperti ini maka statusnya adalah pendatang, bukan OAP.
Pemilihan OAP sebagai calon penjabat di 4 DOB Papua bukan rasis atau alasan-alasan ilogis lain. UU Otsus dibuat demi masyarakat Papua dan mereka diberi hak untuk membangun daerahnya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan menjadi gubernur dan wakil gubernur, sehingga ia diharap akan mencintai rakyat dan memajukan warga Papua dengan cara menaikkan kesejahteraan mereka.
UU Otsus ada sejak tahun 2021 dan sebelum ada UU tersebut, pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua sebenarnya sudah dijabat oleh OAP. Di antaranya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal (alm), Gubernur Papua Barat tahun 2017-2022 Dominggus Mandacan. Mereka adalah putra-putra Papua yang berprestasi, oleh karena itu dipercaya rakyat jadi gubernur dan wakil gubernur.
Sementara itu, tokoh perempuan Papua Anike Tence Sabami menyatakan bahwa pedoman pertama dalam memilih penjabat gubernur di DOB Papua adalah bahwa dia harus orang asli Papua. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di mana di Peraturan Pemerintah Nomor 106 atau 107 itu, memberi proteksi terhadap keaslian Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengatur kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi Papua. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 107 adalah tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi Papua.
Anike menambahkan, ada syarat lain yang juga sama penting, yaitu bahwa orang asli Papua itu harus netral dari kepentingan politik. Figur yang netral akan membebaskan penjabat gubernur dari kepentingan politik praktis, dan investasi politik ke depan.
Dalam artian, OAP yang ditunjuk jadi calon penjabat di 4 DOB harus benar-benar putra Papua dan ia netral. Dengan netralitasnya maka ia tidak akan mudah disetir oleh kelompok kepentingan.
Jatah pencalonan para penjabat di DOB Papua harus benar-benar OAP karena merupakan hak mereka. Dalam UU Otsus juga sudah disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi Papua harus warga asli Papua. Tujuannya agar mereka bisa membangun daerahnya sendiri untuk terus maju.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung