Kampung Nelayan Merah Putih dan Harapan Baru Ekonomi Pesisir

Kampung Nelayan Merah Putih dan Harapan Baru Ekonomi Pesisir

Oleh: Nadira Citra Maheswari

Wilayah pesisir selama puluhan tahun menjadi penyangga penting perekonomian nasional, khususnya melalui sektor perikanan tangkap dan budidaya. Namun di balik perannya yang strategis, masyarakat nelayan kerap menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses permodalan, infrastruktur yang minim, hingga ketergantungan pada sistem distribusi yang tidak berpihak. Kondisi ini membuat kesejahteraan nelayan berjalan lambat, meskipun potensi sumber daya laut Indonesia sangat besar. Dalam konteks inilah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hadir sebagai sebuah konsep pembangunan terpadu yang membawa harapan baru bagi kebangkitan ekonomi pesisir.

 

 

 

 

 

 

 

KNMP dirancang sebagai model penataan kawasan nelayan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga pada penguatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan penataan kawasan yang terintegrasi, KNMP diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik di wilayah pesisir seperti permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta lemahnya fasilitas pendukung usaha perikanan.

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi KNMP mulai menunjukkan dampak nyata di sejumlah daerah pesisir. KNMP yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir Maluku Utara, yakni Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba menilai program tersebut mampu menjadi penggerak utama peningkatan ekonomi nelayan, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir yang selama ini terkendala keterbatasan fasilitas. Kehadiran KNMP akan membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Kampung Nelayan Merah Putih menggabungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya dalam satu kerangka pembangunan. Di sisi ekonomi, program ini mendorong peningkatan nilai tambah hasil laut melalui pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang lebih efisien. Nelayan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ikan segar dengan harga fluktuatif, tetapi mulai diarahkan untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih panjang dan menguntungkan. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

 

 

 

 

 

 

 

Dari sisi perencanaan nasional, pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya bahari kini diarahkan secara lebih terstruktur melalui KNMP. Dengan hadirnya KNMP, pengelolaan kawasan nelayan dilakukan secara lebih terpadu dan berorientasi jangka panjang. Pada tahap pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 65 KNMP yang tersebar di berbagai daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Khusus di Sumatera Barat, KKP mendirikan dua KNMP sekaligus, yaitu di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

 

 

 

 

 

 

 

Dari sisi infrastruktur, KNMP menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas dasar yang layak. Penataan dermaga, tempat pelelangan ikan, gudang pendingin, hingga akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar proses produksi dan distribusi, tetapi juga membuka peluang masuknya investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kawasan pesisir tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

 

 

 

 

 

 

 

Program KNMP juga diposisikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan produktivitas dan rasa aman nelayan dalam bekerja. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa KNMP bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan langkah konkret agar nelayan dapat bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya merasakan peningkatan kesejahteraan. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sarana yang lebih memadai, mulai dari fasilitas sandar kapal, pelelangan ikan, hingga dukungan penyimpanan hasil tangkapan agar nilai jual meningkat dan penghidupan warga pesisir semakin terjamin.

 

 

 

 

 

 

 

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Pembangunan pesisir tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Program ini mendorong praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah yang lebih tertib, serta rehabilitasi kawasan pesisir seperti mangrove. Kesadaran menjaga laut sebagai sumber penghidupan jangka panjang menjadi bagian penting dari transformasi sosial yang diharapkan muncul melalui KNMP.

 

 

 

 

 

 

 

Harapan besar dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih adalah terciptanya ekosistem ekonomi pesisir yang lebih adil dan inklusif. Selama ini, nelayan sering berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi, terutama dalam akses pasar dan penentuan harga. Melalui KNMP, posisi tawar nelayan diperkuat dengan dukungan kelembagaan, sistem distribusi yang lebih transparan, serta fasilitas penunjang yang memadai. Penguatan kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan pesisir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada akhirnya, Kampung Nelayan Merah Putih mencerminkan upaya serius untuk mengubah wajah ekonomi pesisir dari kawasan yang selama ini tertinggal menjadi pusat pertumbuhan yang produktif dan berdaya saing. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, KNMP diharapkan mampu mengangkat martabat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model pembangunan pesisir nasional yang membawa harapan baru bagi masa depan ekonomi maritim Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

)* Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau