Kelancaran Pemilu di Bumi Cenderawasih Tunjukkan Papua Bagian Integral NKRI

Kelancaran Pemilu di Bumi Cenderawasih Tunjukkan Papua Bagian Integral NKRI

Oleh: Frans Hasegem

Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air sangat antusias dan gembira karena Pemilu bisa berlangsung dengan lancar, termasuk di Papua. Berlangsungnya Pemilu secara aman dan lancar di Bumi Cenderawasih sekaligus menegaskan Papua bagian integral NKRI.

Papua, terletak di ujung timur Indonesia, bukan hanya mempesona dengan keindahan alamnya yang luar biasa, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda. Suku-suku seperti Asmat, Dani, Kamoro, dan Biak, menjadikan Papua sebagai kumpulan kekayaan budaya yang tak ternilai.

Kekayaan Papua tidak hanya terletak pada budayanya. Keindahan alam Papua, dengan gunung-gunung tinggi, hutan hujan tropis, dan lautan yang memikat, menjadikan Papua sebagai surga tersembunyi di ujung timur Indonesia. Taman Nasional Lorentz, sebuah warisan alam dunia yang diakui oleh UNESCO, menjadi bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Papua untuk generasi mendatang.

Belajar dari sejarah, Papua memiliki perjalanan panjang menuju persatuan dan keberagaman yang merupakan landasan negara ini. Sebagaimana diketahui, Papua telah menjadi bagian integral dari Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 menegaskan kedaulatan Indonesia atas Papua, meskipun Belanda kemudian mencoba merongrongnya. Namun, melalui diplomasi dan konfrontasi, Indonesia berhasil merebut Papua dari cengkeraman Belanda.
Perlu kita ketahui bersama bahwa setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha untuk menyatukan seluruh wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda. Namun, Belanda mempertahankan kendali atas Papua Barat, mengklaim perbedaan etnis dan budaya sebagai alasan untuk tetap menguasai wilayah tersebut.
Pada tahun 1961, Belanda mulai mempersiapkan Papua Barat untuk menjadi negara merdeka. Upaya ini menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, yang melihatnya sebagai tindakan untuk mempertahankan penjajahan di wilayah tersebut. Dalam menanggapi hal ini, Presiden Soekarno melancarkan Operasi Trikora pada Desember 1961.
Tujuan utama dari Operasi Trikora adalah mengakhiri penjajahan Belanda di Papua dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Operasi ini melibatkan serangkaian tindakan militer dan diplomasi, termasuk infiltrasi pasukan Indonesia ke Papua dan negosiasi intensif di tingkat internasional.
Pada tahun 1962, setelah serangkaian peristiwa, Belanda setuju untuk menyerahkan Papua ke Indonesia. Kesepakatan ini termasuk syarat bahwa penduduk Papua akan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum yang dikenal sebagai “Penentuan Pendapat Rakyat” atau “Pepera”.
Pada 1969, Pepera diselenggarakan, dan mayoritas penduduk Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun hasil ini diakui secara internasional, beberapa pihak masih mempertanyakan keabsahan dan keadilan dari proses tersebut. Salah satu pelaku sejarah Pepera, Ramses Ohee, menegaskan bahwa dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui bahwa Papua merupakan bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembentukan UUD 1945 juga telah menggariskan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, termasuk Papua, sebagai bagian tak terpisahkan dari negara. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Isu separatisme masih timbul dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akar penyebab isu ini penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Penanganan isu separatisme Papua telah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah dengan mengambil langkah-langkah atau pendekatan melalui pembangunan Papua. Pemberian otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta program-program ekonomi lokal adalah bagian dari strategi menekan separatisme di Papua. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan Papua dari separatisme namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, serta memperkuat integrasi Papua ke dalam kesatuan NKRI.
Baru-baru ini, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua tidak hanya menjadi momentum bagi proses demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi panggung untuk menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang integral dari Indonesia. Ini tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat Papua dalam menentukan masa depan negara melalui hak pilih mereka.
Partisipasi masyarakat Papua dalam Pemilu 2024 menegaskan bahwa Papua bukanlah entitas terpisah, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan bangsa Indonesia. Melalui proses demokrasi ini, suara-suara dari berbagai suku dan lapisan masyarakat Papua dihargai dan diakui sebagai bagian dari panggung politik nasional.
Selain itu, penyelenggaraan Pemilu di Papua juga menjadi pembuktian bahwa negara Indonesia hadir secara penuh di wilayah tersebut. Penyelenggaraan yang lancar dan tertib menunjukkan bahwa Papua bukanlah wilayah terpinggirkan, tetapi mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memastikan hak-hak demokratis warga terlindungi. Selain itu, menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Bahkan, melalui partisipasi aktif dalam proses politik nasional, masyarakat Papua memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan negara dan menentukan arah masa depannya.
Dalam konteks yang lebih luas, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan bersatu. Papua, dengan segala keragaman budaya dan alamnya, adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas Indonesia yang kaya dan beragam.

*Penulis merupakan Mahasiswa UNESA asal Papua