Kokohkan Komitmen Bersama Demi Terwujudnya Pilkada Damai 2024

Kokohkan Komitmen Bersama Demi Terwujudnya Pilkada Damai 2024

Oleh: Arzan Malik Narendra

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin dekat, dan isu-isu yang mengelilinginya mulai menjadi sorotan utama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran semua pihak untuk kembali mengokohkan komitmen mewujudkan Pilkada Damai 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pandangannya terkait hal ini dan menegaskan bahwa fenomena tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang harus diterima oleh semua pihak. Dalam konteks demokrasi yang dinamis, Pilkada damai menjadi suatu keharusan yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada mungkin terdengar mengkhawatirkan bagi sebagian orang, terutama mereka yang mempertanyakan kualitas demokrasi di tanah air. Namun, Jokowi dengan tegas menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari mekanisme demokrasi itu sendiri.
Presiden menyampaikan bahwa keberadaan kotak kosong dalam Pilkada tetap merupakan bagian dari proses demokrasi. Dengan banyaknya Pilkada yang digelar di berbagai wilayah Indonesia, 41 daerah menghadapi situasi ini. Baginya, fenomena ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima secara terbuka.
Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah melewati berbagai tantangan dan dinamika politik yang silih berganti. Fenomena kotak kosong seolah menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak selalu berjalan sempurna, namun tetap memiliki mekanisme yang kuat untuk menjamin keberlanjutannya.
Pilkada adalah salah satu wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, dan kotak kosong menjadi pilihan bagi mereka yang merasa tidak ada calon yang mampu mewakili aspirasi mereka. Di tingkat lokal, seperti kabupaten dan kota, kotak kosong mungkin mencerminkan ketidakpuasan sebagian pemilih terhadap kandidat yang ada.
Namun, ini juga menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa setiap pemilih berhak menentukan pilihannya, termasuk tidak memilih kandidat yang ada. Pilkada dengan kotak kosong bukanlah akhir dari demokrasi, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju sistem yang lebih matang.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah (Polda) setempat menggandeng berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menginisiasi deklarasi Pilkada damai. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Agus Nugroho, mengatakan bahwa esensi Pilkada adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan hanya menjadi alat kekuasaan bagi segelintir elite politik.
Dalam deklarasi Pilkada damai ini, Irjen Pol. Agus Nugroho mengingatkan pentingnya partisipasi aktif semua pihak, termasuk tokoh agama, adat, akademisi, organisasi kepemudaan, dan media, dalam menyebarluaskan pesan-pesan damai.
Dia menekankan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari prosesnya yang harus jujur, adil, dan aman. Polri, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, berkomitmen untuk mengawal proses Pilkada secara komprehensif di Sulawesi Tengah.
Pilkada 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan calon pemimpin, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai kalangan menjadi kunci keberhasilan Pilkada yang damai dan bermartabat.
Di tingkat lokal, komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, seperti yang diinisiasi oleh Polda Sulawesi Tengah, merupakan contoh konkret bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi.
Pentingnya partisipasi publik dalam Pilkada tidak dapat diabaikan. Dengan adanya dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, mulai dari tokoh agama, adat, hingga akademisi, diharapkan dapat tercipta kesadaran demokrasi yang lebih mendalam di kalangan masyarakat.
Kehadiran media dan organisasi kepemudaan juga menjadi faktor penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan tidak memihak, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dalam memilih pemimpin.
Sementara itu, Kapolda juga menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan Pilkada. Pancasila sebagai landasan ideologis negara harus menjadi pijakan dalam setiap proses politik, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada. Tanpa kesadaran akan nilai-nilai ini, dikhawatirkan Pilkada dapat terjebak dalam praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang, intimidasi, atau kekerasan.
Pilkada 2024 adalah momentum untuk membangun harapan baru. Namun, harapan ini hanya bisa terwujud jika proses Pilkada berjalan dengan damai dan adil. Kotak kosong mungkin mencerminkan keterbatasan dalam proses demokrasi kita, tetapi itu bukan alasan untuk pesimis. Sebaliknya, kita harus terus berupaya memperbaiki sistem demokrasi kita agar lebih inklusif dan representatif.
Komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga kedamaian dan ketertiban selama Pilkada adalah kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Seperti yang dikatakan oleh Kapolda Sulawesi Tengah, keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi oleh bagaimana proses tersebut dijalankan. Hal ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi.
Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai ajang yang bermartabat, di mana setiap suara dihargai dan setiap langkah diambil dengan penuh integritas. Dengan menjaga nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan, kita bisa menciptakan Pilkada yang damai dan membawa harapan baru bagi masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pada Lembaga Siber Nusa