Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Perkuat Pemerataan Ekonomi

Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Perkuat Pemerataan Ekonomi

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas

Pemerataan ekonomi terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah bersama lembaga keuangan berupaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, serta integrasi digital guna memastikan UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Holding Ultra Mikro (UMi), yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), dan PT Pegadaian, telah menunjukkan peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Hingga Desember 2024, sinergi ketiga entitas itu berhasil meningkatkan status 1,84 juta nasabah ultra mikro yang sebelumnya bergantung pada pembiayaan dari PNM dan Pegadaian menjadi nasabah komersial BRI. Perubahan status ini menjadi indikator nyata bahwa akses keuangan formal semakin luas dan UMKM semakin siap untuk bertumbuh secara mandiri.

Selain itu, Holding UMi juga menambah tiga juta debitur baru, sehingga total debitur yang dilayani meningkat menjadi lebih dari 34 juta orang. Dengan perluasan jangkauan layanan, lebih banyak pelaku usaha mendapatkan akses permodalan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa keberhasilan Holding UMi tidak terlepas dari strategi sinergi antarentitas yang terus diperkuat sejak tahun pertama pembentukannya. Masing-masing lembaga dalam Holding UMi menjalankan peran spesifik sesuai dengan keunggulan mereka, sehingga pemberdayaan segmen ultra mikro dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam sinergi ini adalah program BRIGADE MADANI, yang mempercepat integrasi sumber daya di antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM) Co-Location, yang telah mencapai 1.032 kantor pada akhir 2024. Keberadaan SenyuM mempermudah pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan keuangan dalam satu lokasi, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

BRI juga mencatat bahwa sinergi Holding UMi didukung oleh kombinasi jaringan konvensional, hybrid, dan digital yang mencakup lebih dari 16 ribu unit kerja, 400 ribu AgenBRILink Mekaar, serta layanan digital seperti BRImo dan SenyuM Mobile. AgenBRILink Mekaar berperan sebagai penghubung utama bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Keberhasilan Holding UMi sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam Asta Cita ketiga, pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. Sementara itu, Asta Cita keenam menargetkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, Holding UMi berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi tersebut.

Selain sektor perbankan, instansi lain juga turut aktif dalam mendukung pemberdayaan UMKM yakni Bea Cukai, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik dan ekspor. Bea Cukai Ternate bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam pembinaan UMKM melalui Klinik Ekspor serta fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah (IKM). Kemitraan ini mencakup pertukaran data dan pendampingan usaha, yang bertujuan meningkatkan kesiapan UMKM dalam menghadapi pasar global.

Di wilayah lain, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengembangkan koperasi dan kelompok UMKM binaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas sektor usaha kecil melalui pendekatan inklusif.
Selain akses pembiayaan langsung, keberlangsungan UMKM juga didukung oleh penjaminan kredit yang memastikan kelancaran modal usaha. PT Jamkrindo sebagai salah satu lembaga penjaminan telah mencatatkan realisasi penjaminan sebesar Rp300 triliun hingga akhir 2024. Dengan kapasitas penjaminan yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun, semakin banyak UMKM dapat memperoleh akses modal dengan risiko yang lebih terukur.

Menurut Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo, Wahyu Hidayatullah, peningkatan skema penjaminan ini bertujuan menjaga stabilitas kredit dan memastikan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM. Dengan jaminan kredit yang lebih luas, perbankan dan lembaga keuangan dapat lebih percaya diri dalam menyalurkan modal kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis menjanjikan.

Dukungan bagi UMKM juga datang dari sektor koperasi. Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) telah membentuk kelompok Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) di setiap kelurahan sebagai strategi dalam menyalurkan modal usaha dalam bentuk barang dagangan. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap daya beli masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha terus diperkuat untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Sinergi dalam bentuk akses pembiayaan, peningkatan keterampilan SDM, serta adopsi teknologi digital telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan berbagai program pemberdayaan UMKM membuktikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya sekadar wacana, tetapi sebuah realitas yang semakin nyata. Dengan langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan, pemerataan ekonomi di Indonesia semakin dekat untuk terwujud.

Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak akan memastikan UMKM terus berdaya saing, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute