Komitmen Besar Pemerintah Pastikan Pembangunan di Papua Terus Berjalan

Komitmen Besar Pemerintah Pastikan Pembangunan di Papua Terus Berjalan

Oleh : Adika Lasmana

Pemerintah era Presiden Jokowi terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai infrastruktur strategis untuk menyambungkan wilayah pelosok. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut, berbagai program telah diimplementasikan. Pembangunan ditujukan untuk pemerataan infrastruktur sekaligus komitmen menjangkau wilayah pelosok yang sebelumnya sulit dijangkau. Seluruh pembangunan yang diupayakan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang berkomitmen penuh dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, dan seluruhnya secara khusus untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua, Moudy Hermawan mengatakan sepanjang 2023 Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran untuk program Papua Sehat senilai Rp. 232 miliar. Penyaluran tersebut melalui Satuan Kerja (Satker) vertikal dan transfer ke daerah. Menurutnya, jumlah tersebut masih ditambah dengan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai Rp. 8,80 triliun.
Dengan adanya kekhususan tersebut maka diharapkan seluruh satuan kerja di tanah Papua, terutama mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura agar membuat program mengacu pada kebijakan nasional. Pihaknya menjelaskan, selain harus berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) dengan begitu penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan semakin linier. Saat ini, Guideline khusus untuk percepatan pembangunan Papua sudah tertuang dalam Perpres 24 tahun 2023 tentang RIPP Papua 2022-2041 yang terdiri atas tiga misi utama yaitu, mewujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Berbagai komitmen untuk menyejahterakan terus ditempuh pemerintah agar pembangunan Papua dapat efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, keadilan di Papua akan terwujud dan wilayah paling timur Indonesia tersebut akan setara dengan wilayah lain khususnya Pulau Jawa.
Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Beberapa kendala utama melibatkan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan politik.
Sebelumnya, terjadi ketidaksetaraan pembangunan di Papua dengan wilayah lain. Faktor-faktor ini melibatkan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemecahan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ini guna memajukan pembangunan di Papua. Dengan mengatasi ketidaksetaraan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditingkatkan.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs H Ali Baham Temongmere MTP mengatakan pertumbuhan ekonomi keadilan harus bisa diwujudkan. Pertumbuhan ekonomi keadilan tidak bisa terwujud jika tidak melibatkan kawasan pelosok, pinggiran, dan lembah di Papua. Jangan sampai juga generasi mendatang hanya bercerita tentang kesuburan dan keindahan Papua di masa lalu, sedangkan mereka tinggal di tanah tandus karena hutan serta alam rusak.
Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal di Papua seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, terus memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah di Papua. Diharapkan program tersebut berjalan dengan baik seiring perbaikan infrastruktur serta pelayanan kesehatan di Papua. Nantinya, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan di Papua akan tumbuh beriringan dan membuat taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.
Tokoh Muda Papua, Steve Mara mengatakan pembangunan di Papua perlu terus dilanjutkan agar Papua tidak hanya menjadi bagian geografis dari Indonesia, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan kedaulatan negara. Meskipun memiliki tantangan khusus seperti sulitnya kondisi geografi dan budaya yang berbeda, pemerintah diharapkan terus bekerja keras untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan infrastruktur secara berkelanjutan.
Pembangunan ini ke depannya diyakin membawa dampak positif seperti meningkatkan kualitas hidup penduduk hingga membuka peluang ekonomi yang lebih besar di wilayah tersebut. Langkah berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Selain itu, berkolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi non pemerintah dalam proyek pembangunan maupun proyek inisiatif dalam bidang peningkatan kesejahteraan tentunya dapat meningkatkan sumber daya dan keahlian yang tersedia. Hal ini penting agar tujuan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.
Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, merupakan modal penting dalam menjalankan kebijakan percepatan pembangunan Papua. Dengan komitmen bersama, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan masa depan Papua yang jauh lebih gemilang.
Mewujudkan kesejahteraan di Papua memerlukan komitmen jangka panjang, partisipasi aktif masyarakat, dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut akan memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan memajukan Papua, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

*) Penulis merupakan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Tangerang.