Komunikolog Sebut Video Hoaks Bahasa Mandarin Presiden Jokowi Dapat Menimbulkan Mispresepsi

Komunikolog Sebut Video Hoaks Bahasa Mandarin Presiden Jokowi Dapat Menimbulkan Mispresepsi

Jakarta – Di linimasa media sosial Twitter dan Youtube kembali beredar video hoaks yaitu video Pidato Presiden Jokowi Menggunakan Bahasa Mandarin dalam sebuah forum internasional. Menanggapi konten tersebut, Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengatakan bahwa video tersebut merupkan hoaks yang dapat menimbulkan mispersepsi di masyarakat.

“Video asli tersebut sebenarnya merupakan pidato Presiden Jokowi menggunakan bahasa Inggris, namun dengan bantuan Artificial Intelligence, video tersebut justru dimanipulasi sehingga Presiden Jokowi terlihat fasih berbahasa Mandarin,” ujar Emrus.

Pengamat sekaligus pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut juga menyampaikan bahwa viralnya video tersebut di lini masa dapat memicu perdebatan dan kekhawatiran bahwa hoaks dapat mempengaruhi persepsi publik.

“Karena video aslinya berbahasa Inggris, maka seharusnya video apa yang diterjemahkan oleh sumber, harus disampaikan dengan bahasa yang asli yaitu bahasa Inggris. Jika pun terjemahan, maka dalam bentuk teks,” sebut Emrus.

Selanjutnya Emrus menambahkan terjemahan bahasa Mandarin dalam bentuk teks akan lebih mudah dimengert masyarakat bahwa faktualnya Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris.

“Dalam video tersebut, Presiden Jokowi tampak berbicara dengan lancar dalam bahasa Mandarin. Oleh karena itu banyak pengamat dan ahli kecerdasan buatan mendesak masyarakat untuk menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan bahwa video tersebut merupakan konten hoaks untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi,” jelas Emrus.

Di saat yang sama Emrus juga mengimbau Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku regulator di ranah media agar dapat menghentikan penyebaran video manipulatif tersebut. Hal tersebut menjadi penting karena video hoaks tersebut rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi,

“Untuk itu, masyarakat perlu melakukan verifikasi dan crosscheck informasi yang beredar sebelum di share ulang kembali karena rentan menimbulkan opini negatif di masyarakat tentang Presiden Jokowi, terutama menjelang Pemilu 2024” kata Emrus