KST Papua Menghambat Proses Pembangunan Infrastruktur di Papua

KST Papua Menghambat Proses Pembangunan Infrastruktur di Papua

Oleh: Theresia Ana Sawaki

Papua merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, sumber daya alam, maupun populasi penduduknya. Namun, sayangnya provinsi ini juga kerap diterpa oleh konflik, salah satunya adalah konflik Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Konflik ini bukan hanya mengguncang stabilitas keamanan di Papua, tetapi juga berdampak pada proses

pembangunan di daerah tersebut.
Salah satu dampak besar yang ditimbulkan oleh konflik KST Papua adalah terhentinya proses pembangunan di provinsi tersebut. Konflik yang terus menerus terjadi antara KST Papua dengan aparat keamanan membuat para investor enggan untuk berinvestasi di Papua. Padahal potensi ekonomi yang dimiliki Papua sangat besar dan dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah mengatakan rentetan konflik oleh KST Papua akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Melihat masa depan pembangunan Papua perlu menjadi perhatian warga.
Jika konflik terus berlanjut, masyarakat Papua akan mengalami kesulitan dalam memajukan wilayahnya, terutama dalam hal akses transportasi antar wilayah. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua, yang terkena dampak aksi kekerasan di wilayah tersebut. Teror KST Papua yang semakin besar menghambat pembangunan di Papua, termasuk serangan terhadap infrastruktur penting.
Konsekuensinya, baik pemerintah maupun rakyat Papua akan mengalami kerugian akibat kelanjutan konflik ini. Selain itu, penangkapan KST menjadi agenda wajib bagi aparat keamanan di Papua, guna mengatasi hambatan pembangunan. Aparat harus menjaga keselamatan rakyat dan para pekerja, memastikan proses pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu.
Selain itu, konflik KST Papua juga mempengaruhi sektor pariwisata di Papua. Sebagai provinsi yang kaya akan keindahan alam, pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mendatangkan devisa dan meningkatkan perekonomian di Papua.
Namun konflik yang terjadi membuat wisatawan enggan untuk mengunjungi Papua karena takut akan keamanan mereka. Hal ini membuat industri pariwisata di Papua terhenti dan mengalami kemunduran yang signifikan. Selain itu, berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Konflik juga membuat warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan nyawa konflik yang terus terjadi. Ini tentu saja menjadi hambatan yang besar dalam proses pembangunan di Papua. Sebab, masyarakat yang tidak sejahtera tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan penegakan hukum terhadap kelompok separatis Papua dilakukan dengan pendekatan yang konsisten sejalan dengan pola kerja tahun-tahun sebelumnya. Fungsi operasi tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pembinaan masyarakat, deteksi potensi konflik, dan mengawasi percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Satuan aparat tugas turut berperan dalam mendukung upaya ini.
Pengintegrasian penegakan hukum dengan pembangunan infrastruktur menjadi strategi yang holistik dan terpadu. Keberlanjutan pembangunan dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Dengan adanya ketertiban dan keamanan, pemerintah dapat mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah deteksi potensi konflik juga menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran pembangunan.
Dengan mengetahui potensi ancaman atau gangguan terhadap keamanan, pihak berwenang dapat mengambil tindakan preventif dan menjaga kelancaran proyek-proyek pembangunan, termasuk infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas dan konektivitas di Papua. Dalam konteks ini, aparat tugas tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu menciptakan kondisi yang mendukung percepatan pembangunan di Papua. Integrasi antara aspek penegakan hukum dan pembangunan infrastruktur menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Oleh karena itu, Konflik KST Papua harus segera ditangani dengan serius oleh pemerintah dan seluruh stakeholder yang terlibat. Dilakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk mengatasi konflik tersebut, seperti dialog dan mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dan wisatawan yang ingin datang ke Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan stabilitas di Papua.
Masyarakat Papua juga harus turut berperan dalam mengatasi konflik ini. Dengan membangun dialog dan saling menghormati serta mencari solusi yang bersama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan dan proses pembangunan di Papua dapat berlangsung dengan baik. Secara keseluruhan, Konflik KST Papua merupakan salah satu hambatan besar dalam proses pembangunan di Papua. Konflik ini tidak hanya merugikan pemerintah dan investor, tetapi juga masyarakat Papua yang menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan sinergi dari seluruh pihak untuk mengatasi konflik ini dan membangun Papua yang sejahtera dan damai.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Jakar