Lewat KTT ASEAN, Indonesia – Timor Leste Sepakat Bentuk Working Group Pengembangan Kawasan Ekonomi

Lewat KTT ASEAN, Indonesia – Timor Leste Sepakat Bentuk Working Group Pengembangan Kawasan Ekonomi

Labuan Bajo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Timor-Leste Taur Matan Ruak menyepakati terbentuknya working group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Hal ini disepakati pasca pertemuan bilateral dengan PM Timor-Leste Taur Matan Ruak di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/5/2023).

Perdana Menteri Timor-Leste, Taur Matan Ruak juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas dukungan Indonesia terhadap keanggotaan Timor-Leste di ASEAN.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut mengatakan Presiden menekankan pentingnya kerja sama ekonomi.

“Termasuk di antaranya di wilayah perbatasan kedua negara. Ini juga sudah dibahas pada kunjungan PM Timor Leste ke Jakarta beberapa saat yang lalu,” ujar Menlu Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya BIT antara kedua negara.

“Seperti dengan Vietnam, kita melihat semakin banyaknya investasi kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar Bilateral Investment Treaty (BIT) dapat segera dibentuk atau mulai dibahas antara kedua negara,” tutur Menlu RI tersebut.

Lebih lanjut, Menlu Retno mengungkapkan Presiden juga mengingatkan mengenai masalah pentingnya segera menyelesaikan perundingan batas darat.

Selama Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, roadmap atau peta jalan untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh disepakati. Timor Leste diharapkan dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di peta jalan yang akan diadopsi pada pertemuan puncak kepala negara, sehingga dapat menjadi anggota penuh ASEAN.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menlu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.