Maksimalkan Percepatan Pembangunan Papua, Pemerintah Siapkan ASN di DOB

Maksimalkan Percepatan Pembangunan Papua, Pemerintah Siapkan ASN di DOB

Oleh : Angelica Kaloke

Demi untuk bisa semakin memaksimalkan adanya upaya percepatan pembangunan di Papua, Pemerintah RI menyiapkan para ASN yang profesional, bermutu dan berkualitas tinggi untuk bisa mengisi pemekaran wilayah di Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan adanya kesiapan dan pengisian secara maksimal tersebut, maka juga akan semakin membantu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua, melalui adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) memang terus saja digencarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Dalam DOB Papua tersebut, memang untuk bisa menjamin kesuksesannya, terlebih agar benar-benar bisa mendatangkan sejumlah dampak baik bagi masyarakat setempat, maka harus dilaksanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Maka dari itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tengah terus mempersiapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan juga unggul. Penyiapan para ASN yang unggul dan berkualitas tersebut, khususnya memang akan ditempatkan ke sebanyak 4 (empat) DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Tengah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pihak Kemendagri dalam upaya mereka mempersiapkan agar para ASN bisa meningkatkan kualitas serta mutu mereka untuk memberikan pelayanan publik secara sangat optimal bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) di Bumi Cenderawasih adalah dengan dilaksanakannya berbagai jenis pelatihan.

Terdapat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS untuk Golongan III bagi Purna Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIX yang berasal dari Pendaftaran Provinsi Papua pada tahun 2023 ini. Diketahui pula bahwa pelatihan tersebut sudah terselenggara sejak tanggal 27 Februari 2023 lalu dan telah berakhir pada tanggal 16 Juni 2023.

Mengenai adanya pelatihan yang dikhususkan untuk Purna Praja IPDN dari Papua tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono menyampaikan bahwa tujuan dari adanya pelayihan itu adalah untuk terus mendukung percepatan pembangunan di provinsi paling Timur Tanah Air.
Bukan hanya sebatas sekedar mendukung adanya percepatan pembangunan di Papua, namun adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemendagri kepada para ASN tersebut adalah juga dilakukan untuk semakin mendukung adanya pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih melalui penyediaan ASN dari alumni IPDN yang sangat berkualitas.
Beberapa ciri ASN yang berkualitas adalah, yakni mereka yang memiliki integritas moral yang tinggi, kemudian mereka juga memiliki jiwa yang jujur, memiliki semangat hingga motivasi kenapa nasionalisme serta kebangsaan yang kuat. Bukan hanya itu, namun mereka juga memiliki karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar untuk para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) itu juga menggunakan banyak metode sekaligus yang dikombinasikan secara komprehensif dan inklusif.
Metode yang digunakan oleh Kemendagri dalam melaksanakan Latsar adalah metode blended learning dengan adanya tahapan Pelatihan Mandiri dengan Masive Open Online Course (MOOC), kemudian ada juga E-Learning yang merupakan hasil pembelajaran secara kolaboratif dari synchronous dan asynchronous.
Aktualisasi atau habituasi pun terus dilatih dari para ASN tersebut, serta pada tahap terakhir yang dilakukan dalam serangkaian kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) untuk bisa meningkatkan kualitas dari mereka demi bisa mendukung pembangunan di Papua dan juga pemekaran wilayah melalui DOB adalah pada tahap pembelajaran secara klasikal.
Selain memang tujuannya adalah bisa mendatangkan dampak baik bagi Bumi Cenderawasih, yakni para ASN yang berkualitas itu kemudian akan bisa semakin mampu menunjang percepatan pembangunan sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah RI di Tanah Papua, namun tujuan lain dari adanya Latsar adalah karena untuk bisa meningkatkan pringkat nasional dari IPM di Provinsi Papua.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang tercatat di tahun 2022 lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua sendiri memiliki angka 61,39 dari rata-rata angka nasional, yakni pada 72,91. Sehingga jelas sekali bahwa IPM di sana berada cukup jauh di bawah rata-rata nasional, yang juga menjadikan provinsi paling Timur itu menempati peringkat ke 34 secara nasional.
Maka dari itu, karena sebelumnya IPM dari Provinsi Papua sendiri berada di bawah rata-rata nasional dan menempati pada peringkat ke 34, sehingga sangat perlu adanya beragam strategi khusus untuk bisa menggencarkan dan mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.
Ketika DOB Papua sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa oleh Pemerintah RI dengan sangat maksimal, maka tugas selanjutnya dari seluruh pihak adalah mengisinya dengan baik dan optimal pula. Karena hal tersebut tentunya seluruhnya akan sangat berdampak dan membantu pada upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Maka dari itu, disiapkan pula para ASN yang lebih profesional dan berkualitas untuk semakin menunjang kesejahteraan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Lampung