Masalah Politik Sudah Tuntas, Papua Bagian Tidak Terpisahkan dari NKRI

Masalah Politik Sudah Tuntas, Papua Bagian Tidak Terpisahkan dari NKRI

Oleh : Ester Maga

Papua, merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah Papua memiliki kedaulatan yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, dan pemerintah Indonesia mengelola wilayah ini sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Meskipun Papua memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi politik, sosial, maupun ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kondisi di wilayah tersebut. Hal ini termasuk program-program pembangunan, investasi infrastruktur, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat integrasi mereka dalam kerangka NKRI.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut. Dalam konteks inilah Papua tetap dianggap sebagai bagian integral dari NKRI, namun dengan kekhasan dan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Papua menjadi wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu, terkait gangguan separatis, pemerintah tidak akan pernah mengadakan negosiasi untuk memerdekakan Bumi Cenderawasih dari NKRI. Pihaknya menegaskan Tanah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menutup dekolonisasi Papua tanggal 1 Mei 1963.
Dengan begitu, wilayah paling timur Indonesia tersebut merupakan bagian integral NKRI. Diharapkan masyarakat tidak lagi mempercayai kelompok tertentu yang masih berupaya memisahkan Papua dari NKRI. Karena kegiatan dengan membawa isu ‘Papua Merdeka’ yang dilakukan sekelompok oknum tertentu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, dan jauh dari kepentingan masyarakat secara luas.
Pengamat birokrasi Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Varhan Abdul Aziz mengatakan pendekatan humanis perlu dikedepankan agar meredam potensi konflik di Papua dan dapat secara efektif mengambil hati masyarakatnya. Dengan langkah ini, pemerintah juga akan menyadarkan masyarakat untuk menjadi bagian dari NKRI, dan tetap tegas memberikan sanksi bila ada pelanggaran hukum, terutama terhadap KST.
Pendekatan humanis sangat cocok untuk merangkul masyarakat, dan langkah semacam ini akan meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena pemerintah akan selalu dirasa hadir untuk masyarakat.
Bagi Indonesia, Papua merupakan wujud kongkrit nasionalisme berdaulat dalam rangka pertahanan negara. Oleh karena itu, Indonesia selalu menolak upaya internasional untuk menengahi masalah Papua karena memang tidak ada masalah di sana yang tidak bisa diselesaikan oleh sesama anak bangsa. Justru keberagaman bangsa dan budaya di Indonesia akan membantu pengembangan Papua.
Tokoh Muda Papua, Steve Mara mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua. Pemerintah telah meluncurkan proyek-proyek infrastruktur besar di Papua, termasuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan listrik, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
Pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memajukan Papua dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan bagi sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, meningkatkan akses terhadap pasar dan pelatihan kewirausahaan juga menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing ekonomi Papua.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat integrasi Papua dalam kerangka NKRI
Pembangunan Papua dalam konteks pertahanan dapat digambarkan sebagai sarana penguatan hubungan antar bangsa dalam entitas nasional untuk menciptakan kondisi kehidupan yang beradab. Presiden Soekarno secara khusus telah mendesain Papua dengan membangkitkan nasionalisme bahasa Indonesia untuk seluruh bangsa Indonesia yang membuktikan keragaman bangsa ini. Dengan demikian, pembangunan Papua diwujudkan tidak hanya melalui upaya percepatan pencapaian target fisik tetapi juga dengan menyelaraskan pembangunan Papua dengan pembangunan daerah lain dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh.
Pembangunan adalah sarana untuk membangun konstruksi rasa saling percaya bagi masyarakat Papua sebagai anak bangsa. Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa memperkuat dan memperkuat Papua untuk Indonesia dan Indonesia untuk Papua. Keberagaman adalah alat konseptual yang dapat dikembangkan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di Papua. Memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua adalah strategi penting dalam membentuk rasa percaya mereka terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia. Memberikan rasa saling percaya dalam keberagaman adalah kunci sukses bangsa ini merdeka dahulu
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status Papua sebagai bagian integral dari NKRI adalah sebuah fakta yang tidak dapat disangkal. Untuk mencapai kedamaian dan kemajuan yang berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Dengan kerja sama dan kesungguhan, Papua dapat menjadi cerminan dari keberagaman dan persatuan Indonesia yang sejati

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Bogor