Masyarakat Bersatu Menolak Keberadaan OPM

Masyarakat Bersatu Menolak Keberadaan OPM

Oleh: Pianus Wagiai

Keberhasilan aparat keamanan dalam membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dari penyanderaan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Pembebasan ini dilakukan melalui pendekatan negosiasi yang melibatkan tokoh agama, adat, dan otoritas setempat tanpa adanya baku tembak atau kekerasan.

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua.

Keberhasilan aparat keamanan membebaskan Mehrtens tanpa ada korban jiwa mencerminkan pendekatan yang bijaksana dan terukur. Tindakan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan OPM, atau kelompok separatis lainnya, mengganggu stabilitas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan strategi yang tepat, pemerintah berhasil mengidentifikasi titik lemah OPM, sehingga pergerakan mereka kini lebih terbatas dan tidak leluasa.

Anggota DPR RI, Habiburokhman mengapresiasi kinerja Polri dan TNI yang dapat membebaskan pilot Susi Air dengan pendekatan yang relatif persuasif. Habiburokhman menilai TNI-Polri berhasil menjaga wibawa pemerintah di mata dunia lewat pembebasan Kapten Philip.

Upaya memberantas OPM tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan saja. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Papua. Masyarakat harus bersatu dan kompak dalam menolak segala bentuk kegiatan atau propaganda yang mengatasnamakan OPM. Kesolidan masyarakat ini adalah kunci untuk meredam segala upaya separatisme yang berpotensi merusak kedamaian.

Salah satu strategi utama yang digunakan oleh OPM adalah provokasi dan hoaks. Kelompok separatis ini kerap menyebarkan informasi yang menyesatkan, hoaks, dan narasi yang bertujuan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Tujuan utama dari propaganda ini adalah untuk melemahkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah dan, pada akhirnya, menciptakan perpecahan yang dapat memperparah konflik.

Hoaks semacam ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya karena dapat memicu ketegangan dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa verifikasi yang jelas. Masyarakat harus lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya yang berasal dari sumber-sumber yang tidak kredibel atau diragukan keabsahannya. Sebaliknya, masyarakat harus mempercayai sumber informasi yang resmi, seperti dari pemerintah dan aparat keamanan, serta tokoh-tokoh masyarakat yang terpercaya.

Jika masyarakat terjebak dalam propaganda OPM, maka tujuan utama kelompok ini yakni menciptakan ketidakstabilan dan memperdalam konflik akan tercapai. OPM berusaha memecah belah bangsa dengan harapan dapat memuluskan jalan mereka untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Oleh karena itu, selain menolak keras segala bentuk tindakan separatisme, masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di Papua. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Papua tetap menjadi bagian integral dari Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa, termasuk dalam menghadapi kelompok separatis seperti OPM. Dalam beberapa pernyataannya, Ngabalin mengajak masyarakat Papua untuk tetap solid dalam mempercayai pemerintah dan aparat keamanan, sembari menolak keras narasi yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan Papua hanya bisa tercapai melalui persatuan dan pembangunan, bukan melalui kekerasan atau separatisme.

OPM merupakan ancaman nyata bagi keamanan masyarakat sipil di Papua. Serangan-serangan yang mereka lakukan, baik terhadap aparat keamanan maupun warga sipil, mencerminkan kekejaman dan sikap brutal kelompok separatis ini. OPM sering kali melakukan aksi kekerasan tanpa pandang bulu, yang tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Sebagai contoh, mereka kerap menargetkan fasilitas publik seperti jalan dan jembatan yang dibangun untuk meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat. Dengan menyerang infrastruktur ini, OPM secara langsung menghalangi upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Namun, meski OPM terus berupaya merusak stabilitas, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun Papua dengan berbagai program pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar seperti yang dinikmati oleh daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap OPM dan kelompok separatis lainnya menjadi sangat penting untuk menjaga jalannya pembangunan ini.

Solidaritas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman OPM. Dengan bersatu, kita dapat memastikan bahwa propaganda dan tindakan kekerasan kelompok ini tidak akan berhasil memecah belah bangsa. Selain itu, peran serta masyarakat internasional juga tidak bisa diabaikan. Dukungan dari negara-negara sahabat dan organisasi internasional dapat membantu menekan OPM untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan mereka dan memperkuat posisi Indonesia dalam menangani situasi di Papua.

Pada akhirnya, kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan humanis dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam upaya meraih perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua harus terus didorong untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Papua dapat berkembang sejajar dengan daerah lain di Indonesia tanpa adanya ancaman dari kelompok-kelompok separatis yang berupaya menghambat kemajuan.

)* Penulis merupakan mahasiswa Papua di Pulau Jawa