Masyarakat Patut Mewaspadai Isu Intoleransi Jelang Pemilu

Masyarakat Patut Mewaspadai Isu Intoleransi Jelang Pemilu

Oleh : Joanna Alexandra Putri

Jelang Pemilu 2024 masyarakat wajib mewaspadai isu intoleransi. Tiap lima tahun (sebelum Pemilu) selalu ada kenaikan isu intoleransi yang meresahkan karena bisa menyebabkan kegagalan Pemilu damai. Oleh karena itu rakyat Indonesia diminta untuk bersatu dan tidak mau dipengaruhi oleh isu-isu yang menyesatkan seperti intoleransi.

Beberapa bulan lagi Pemilu 2024 dilaksanakan. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti program ini dengan tertib dan memberikan suaranya. Pemilu 2024 sangat mendebarkan karena mereka penasaran siapakah presiden Indonesia yang baru? Tahun 2024 adalah tahun politik dan jelang Pemilu suasana diharap untuk kondusif.

Kondusivitas jelang Pemilu wajib dijaga karena dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, isu toleransi menyebar lebih cepat, terutama pada masa kampanye. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai isu ini karena bisa menggagalkan Pemilu damai.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid meminta masyarakat Indonesia untuk waspada. Khususnya terkait potensi ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi. Kelompok radikal selalu melakukan upaya adu domba menjelang Pemilu 2024. Tokoh nasional dan tokoh politik harus mendeteksi upaya-upaya perpecahan.

Habib Syakur melanjutkan, yang harus diwaspadai oleh masyarakat adalah kemampuan kelompok radikal dalam mengembangkan lisannya untuk merusak anak bangsa. Menyampaikan narasi yang isinya hanya kebencian untuk memecah-belah. Dalam artian, jelang Pemilu isu intoleransi dan radikalisme terus meningkat dan harus diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia.

Contoh kasus intoleransi adalah saat ada anggapan etnis tertentu dimusuhi karena punya banyak uang sehingga memicu kecemburuan sosial. Muncullah narasi intoleransi yang menolak keberadaan mereka. Padahal etnis itu berstatus warga negara Indonesia (WNI) walau ciri fisiknya berbeda. Mereka juga memiliki nasionalisme yang tinggi dan bangga jadi WNI.
Saat ada intoleransi tentu menyedihkan karena pihak mayoritas merundung yang minoritas. Padahal itu salah besar karena seharusnya tiap orang saling menghormati, Bukannya menyerang kaum minoritas dan bertindak intoleransi, seolah-olah ia yang paling benar sendiri.
Intoleransi sangat berbahaya karena bisa berpotensi menggagalkan Pemilu 2024. Saat isu intoleransi merebak maka masyarakat akan saling bermusuhan dengan alasan pihak lain memiliki etnis atau keyakinan yang berbeda. Akibatnya ada kerusuhan yang bisa menjalar ke seluruh kota dan membuat pelaksanaan Pemilu jadi kacau-balau karena faktor keamanan yang kurang.
Kemudian, masyarakat yang terpengaruh oleh isu intoleransi jadi malas mengikuti Pemilu karena menganggap tidak ada calon presiden yang punya etnis sama. Saat angka golput naik maka bisa meruntuhkan demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu intoleransi wajib dilawan oleh masyarakat agar Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan lancar. Untuk mengatasi intoleransi maka cara pertama adalah melalui pendidikan. Seharusnya sejak kecil anak-anak diajari tentang menenggang rasa dan bagaimana cara untuk terus toleran terhadap orang lain. Mereka harus paham bahwa perbedaan itu biasa di masyarakat, jadi tidak boleh memaksakan pendapatnya.
Cara kedua adalah dengan berhati-hati di media sosial dan jangan mudah percaya akan suatu konten. Media sosial sengaja digunakan oleh kelompok radikal, sebagai tempat untuk ‘berkampanye’, baik mengenai radikalisme maupun intoleransi. Mereka paham bahwa netizen Indonesia suka membuka media sosial setiap hari. Saat buka internet maka otak dalam keadaan rileks sehingga mudah dipengaruhi.
Saat masyarakat membuka media sosial dan menemukan konten radikal dan intoleran maka bisa langsung melaporkannya ke polisi siber. Nanti kasus ini akan diusut dan pelaku penyebaran kontennya ditemukan. Konten dan akun media sosial tersebut akan dihapus sehingga tak lagi meresahkan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol) Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan paham radikal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Agung menambahkan, intoleransi bersifat eksklusif, paling merasa benar, dan tidak siap menghadapi perbedaan. Oleh karena itu pihaknya mengajak warga agar waspada terhadap ajakan radikalisme yang makin banyak jelang Pemilu 2024.
Masyarakat wajib untuk mewaspadai radikalisme dan intoleranisme karena berbahaya bagi perdamaian di Indonesia. Intoleransi juga mengancam keberhasilan Pemilu 2024. Sejak masa pra kemerdekaan, bahkan masih era kerajaan, Indonesia sudah terdiri dari berbagai suku dan latar belakang.
Perbedaan di Indonesia tidak dipertentangkan, tetapi malah dibesar-besarkan oleh kelompok radikal. Mereka wajib ditumpas karena tidak bisa menerima perbedaan, padahal pernduduk Indonesia sudah ber-Bhinneka Tunggal Ika sejak lama.
Oleh karena itu masyarakat perlu belajar dari sejarah dan jangan mau terpengaruh oleh konten-konten radikal dan intoleran. Indonesia adalah negara yang majemuk dan demokratis. Isu intoleran wajib dihapuskan karena akan meusak persatuan dan mengancam Pemilu 2024.
Jelang Pemilu 2024 pengamanan makin diperketat, apalagi saat ada ancaman radikalisme dan intoleransi. Masyarakat patut mewaspadainya karena konten intoleransi bertambah banyak di media sosial. Intoleransi wajib dihapuskan agar Pemilu 2024 berjalan tanpa kendala dan tidak ada perpecahan di masyarakat.

)* Penulis adalah Kontributor Jeka Media Institut