Masyarakat Perlu Aktif Tangkal Informasi Hoaks Jelang Pemilu

Masyarakat Perlu Aktif Tangkal Informasi Hoaks Jelang Pemilu

Oleh : Lukman Keenan Adar

Seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk terus secara aktif turut menangkal persebaran aus informasi hoaks, utamanya menjelang perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang agar bangsa ini bisa terbebas dengan politisasi SARA dan senantiasa menjaga iklim demokrasi yang kondusif.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kondusivitas iklim demokrasi menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, memang literasi media untuk menangkal banyaknya persebaran informasi atau pemberitaan hoaks menjadi sangat penting digencarkan kepada masyarakat.

Terlebih, apabila masyarakat yang dituju tersebut adalah para pemilih pemula, para remaja dan juga pelajar.

Diharapkan dengan adanya peningkatan kemampuan literasi politik dan juga literasi digital, maka tentunya publik akan menjadi jauh lebih baik tatkala berhadapan dengan terpaan isu mengenai Pemilu yang bisa saja akan mengancam stabilitas ke depannya.

Terkait hal tersebut, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yurianti mengungkapkan bahwa kaum muda bisa benar-benar memiliki kemampuan berliterasi di dunia digital, maka secara otomatis akan mampu pula untuk menentukan sikap tanpa perlu harus terkontaminasi dengan adanya informasi palsu yang banyak tersebar di internet.
Irene juga turut menambahkan seiring majunya zaman, tidak hanya sebagai pembaca atau audiens, masyarakat yang kerap membuat konten media sosial agar dapat lebih berhati-hati dan menyaring kembali informasi sebelum membuat konten.
Pasalnya, tidak mungkin masyarakat bisa melawan arus perkembangan di dunia informasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Sehingga hal terbaik yang bisa dilakukan bukanlah melawannya, melainkan mampu beradaptasi dan belajar bagaimana cara hidup di dalam jaman tersebut.
Ketika arus informasi memang sangat deras dan sama sekali tidak bisa terbendung lantaran setiap orang bisa secara bebas menjadi produsen akan informasi tersebut, maka yang harus menjadi bijak dalam menentukan sikap adalah masyarakat pengonsumsi informasi tersbeut sendiri, utamanya adalah ketika berhadapan dengan informasi menjelang pemilu dan mengenai pemilu 2024 mendatang.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak masyarakat secara umum untuk berpartisipasi aktif mengawasi Pemilu terutama menangkal penyebaran hoax.
Komisioner Bawaslu Jatim Eka Rahmawati mengungkapkan untuk menangkal hoax Bawaslu memiliki aplikasi bernama Jarimu Awasi Pemilu yang telah diikuti 25 ribu orang pendaftar. Menurutnya, aplikasi ini memang dibuka secara luas. Ini penting dimassifkan untuk memenuhi ruang digital. Apalagi, hoax atau disinformasi kerap memanfaatkan media sosial.
Upaya untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai bahayanya hoaks di media sosial dan ruang digital memang menjadi sangat penting, karena ternyata selama ini ruang digital tersebut masih sangat jarang dan minim untuk dijangkau mengenai konteks pengawasan pemilu untuk bisa mencegah disinformasi banyak tersebar, termasuk juga hoaks dan politisasi SARA di ruang maya.
Maka dari itu, berbagai langkah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk meluncurkan aplikasi digital, melaksanakan Apel Siaga dan meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih serta Deklarasi Pemilu Damai. Seluruh hal tersebut merupakan komitmen kuat yang dimiliki Bawaslu kepada publik bahwa memang Badan Pengawas Pemilu ini sudah sangat siap melaksanakan tugas pengawasan.
Ketua Bawaslu Jatim A. Warits mengatakan, untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai ketentuan merupakan tanggungjawab bersama. Termasuk dari sisi pengawasan, sebetulnya bukan hanya tugas dari Bawaslu semata. Melainkan butuh perhatian seluruh pihak. Dalam menjalankan upaya pengawasan, tentunya pihak Bawaslu tidak akan mungkin melakukannya sendirian dan membutuhkan masyarakat secara luas pula.
Senada, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate juga mengaku bahwa tugas jajaraannya akan menjadi jauh lebih optimal apanila juga dibantu oleh seluruh masyarakat dalam melakukan pembersihan di ruang digital. Karena apabila masyarakat sudah bisa menggunakan ruang digital dengan jauh lebih bermanfaat dan tidak mengotorinya, maka tidak akan ada lagi post truth, hoaks, misinformasi, ujaran kebencian dan sebagainya mengenai Pemilu.
Johnny berharap, ruang digital tidak digunakan untuk merundung calon pemimpin. Sebaliknya, ruang digital seharusnya digunakan untuk menguji program serta visi dan misi calon pemimpin.
Justru sejatinya dengan adanya ruang digital, daripada dimanfaatkan untuk saling mencaci dan membully, sebenarnya ruang digital sendiri akan jauh lebih berguna apabila bisa digunakan untuk melakukan uji berbagai program, visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon pemimpin yang sedang berkampanye dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menjelang perhelatan Pemilu 2024, memang tidak bisa dipungkiri bahwa informasi hoaks merupakan salah satu tantangan yang sangat serius bagi publik. Terlebih dengan adanya ruang digital yang sangat bebas dan juga arus informasi yang sangat deras seperti sekarang ini. Maka dari itu, keaktifan dari seluruh elemen masyarakat sendiri menjadi hal yang sangat diperlukan agar arus informasi hoaks bisa dibendung dan menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute