Oleh: Bening Putri Permata
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di kota-kota besar. Ukuran yang sama pentingnya adalah sejauh mana masyarakat di wilayah terpencil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan bergizi. Dari sudut pandang inilah perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi langkah strategis: memastikan pembangunan kualitas manusia benar-benar menjangkau seluruh Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemenuhan gizi melalui MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan nasional. Program ini tidak sekadar membagikan makanan, tetapi juga berupaya mempersempit kesenjangan akses gizi yang selama ini dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan ekonomi, dan belum meratanya layanan dasar. Kehadirannya di wilayah 3T menjadi sangat berarti, sebab masyarakat di sana kerap menanggung biaya distribusi pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan warga perkotaan.
Jangkauan program pun terus diperluas seiring upaya memperbaiki kualitas pelaksanaannya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026, menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di antaranya, pemerintah telah mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, sebuah tanda bahwa perluasan layanan mulai diarahkan ke kawasan dengan tantangan paling kompleks.
Keberpihakan semacam ini penting bagi wilayah yang lama berhadapan dengan hambatan struktural. Anak-anak di pedalaman Papua, kepulauan Maluku, maupun perbatasan Nusa Tenggara Timur memiliki kebutuhan gizi yang sama dengan anak-anak di kota besar. Letak geografis semestinya tidak menentukan kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, menghadirkan MBG di wilayah 3T merupakan bagian nyata dari upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pelayanan publik yang merata.
Di Tanah Papua, hasilnya mulai terlihat. Hingga Juni 2026, tercatat 275 SPPG tersebar di enam provinsi: 92 unit di Papua, 65 di Papua Barat, 48 di Papua Barat Daya, 36 di Papua Tengah, 20 di Papua Selatan, dan 14 di Papua Pegunungan. Jumlah ini terus bertambah; pada awal Oktober 2026, misalnya, 13 SPPG baru diresmikan di Provinsi Papua, sepuluh di antaranya berada di wilayah 3T.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadikan wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi sebagai prioritas perluasan. Aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional masing-masing dapur. Pendekatan ini masuk akal, sebab layanan pangan di daerah terpencil harus menyesuaikan diri dengan kondisi transportasi, ketersediaan bahan pangan, infrastruktur pendukung, serta ketersediaan tenaga pengelola yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
Tantangan geografis memang nyata. Mengirim bahan pangan ke pegunungan Papua membutuhkan sistem logistik yang berbeda dengan daerah yang memiliki akses jalan memadai. Cuaca, terbatasnya jaringan transportasi, dan disparitas harga turut menentukan kelangsungan operasional dapur. Namun, justru hambatan inilah yang menegaskan perlunya kebijakan yang lentur mengikuti karakteristik tiap daerah, bukan pendekatan seragam yang berisiko memperlebar kesenjangan.
Di sisi lain, MBG membuka peluang untuk bersinergi dengan potensi ekonomi lokal. Memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan setempat, serta merekrut tenaga kerja dari daerah sendiri, dapat memperpendek rantai pasok sekaligus membuka lapangan usaha baru. Di Papua, keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan komunitas adat dapat menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya melampaui penyediaan makanan bergizi.
Kendati begitu, perluasan layanan hanya akan berhasil jika diiringi pengawasan yang konsisten. Bertambahnya jumlah dapur harus sejalan dengan terpenuhinya standar higiene dan sanitasi, ketepatan sasaran penerima, serta kualitas menu yang sesuai kebutuhan gizi. Pembenahan tata kelola yang dijalankan BGN sejak Juli 2026, termasuk penguatan pengawasan SPPG dan pemeriksaan langsung terhadap penerima manfaat, mencerminkan perhatian pemerintah pada mutu pelaksanaan, bukan semata pada bertambahnya jumlah fasilitas.
Dalam jangka panjang, MBG di wilayah 3T juga berkaitan erat dengan peluang pendidikan. Asupan gizi yang cukup menunjang konsentrasi belajar, kesehatan, dan perkembangan fisik anak. Bagi keluarga yang kesulitan mengakses pangan bergizi, program ini dapat menjadi penopang agar anak-anak mereka bersekolah dalam kondisi yang lebih baik. Tentu saja, dampak tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya terbukti melalui hasil yang nyata.
Perluasan MBG hingga pelosok negeri mencerminkan arah pembangunan yang menjadikan pemerataan sebagai inti kemajuan nasional. Ketika anak-anak di perbatasan, kepulauan, dan pedalaman dapat menikmati pangan bergizi, negara sedang memperkokoh fondasi generasi masa depannya. Keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya dapur yang beroperasi, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan layanan berkualitas secara berkelanjutan. Dengan pelaksanaan yang adaptif, transparan, dan melibatkan masyarakat lokal, MBG dapat menjadi instrumen penting untuk mempersempit kesenjangan pembangunan, sekaligus memastikan kemajuan Indonesia benar-benar dirasakan hingga wilayah terjauh.
*) Kebijakan Publik
