Membangun Kesadaran Kolektif untuk Menjamin Pilkada Yang Damai

Membangun Kesadaran Kolektif untuk Menjamin Pilkada Yang Damai

Oleh : Yolla Vita

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Setiap lima tahun, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan daerahnya.

Namun, seiring dengan tingginya dinamika politik, Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai konflik, baik dalam bentuk ketegangan antarpendukung, penyebaran berita hoaks, maupun aksi kekerasan. Untuk menghindari hal ini, perlu dibangun kesadaran kolektif dalam masyarakat agar Pilkada dapat berjalan dengan damai dan lancar.

Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Hemron mengatakan Pilkada Serentak 2024 harus terlaksana dengan damai, jujur, berintegritas. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dapat mencederai demokrasi. Seperti menyebarkan fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan yang lainnya.
Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga di era keterbukaan seperti yang tengah dihadapi saat ini, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan telah semakin kritis dan semakin memahami keberadaan pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan demokrasi yang lebih baik melalui pemilihan kepala daerah.
Kesadaran kolektif adalah sebuah konsep di mana masyarakat menyadari bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks Pilkada, kesadaran ini dapat diwujudkan dengan saling menghormati perbedaan pilihan politik dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Setiap individu perlu memahami bahwa perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, kesadaran kolektif dapat menjadi dasar dalam menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada.
Salah satu cara untuk membangun kesadaran kolektif ini adalah melalui pendidikan politik. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya menjaga kedamaian selama Pilkada. Pendidikan politik tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, partai politik, dan lembaga pendidikan. Dengan pengetahuan yang baik tentang proses demokrasi, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam Pilkada, serta mampu menghadapi perbedaan pilihan politik tanpa perlu menimbulkan konflik.
Di era digital seperti sekarang, peran media juga sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif. Media massa, baik cetak maupun elektronik, harus memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai Pilkada. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan damai. Sayangnya, media sosial sering kali justru menjadi arena penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memperkeruh suasana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, termasuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar mengatakan seluruh elemen harus terlibat untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai dan prinsip pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara damai, bermartabat, beretika, berintegritas dan berkualitas, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aparat keamanan TNI-Polri turut memastikan Pilkada berjalan damai dengan bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada. Setiap bentuk kecurangan, intimidasi, atau pelanggaran hukum harus ditindak tegas agar kepercayaan terhadap proses demokrasi tetap terjaga.
Di sisi lain, para kandidat dan partai politik juga perlu turut serta dalam membangun kesadaran kolektif ini. Mereka harus menunjukkan sikap yang sportif, baik dalam berkampanye maupun dalam menerima hasil Pilkada. Kampanye yang dilakukan harus mengedepankan gagasan dan program kerja, bukan serangan pribadi atau fitnah terhadap lawan politik. Dengan sikap yang demikian, para kandidat dan partai politik dapat memberikan contoh baik bagi masyarakat, sehingga suasana Pilkada dapat tetap damai.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa Pilkada bukanlah akhir dari segalanya. Pemimpin yang terpilih harus dihormati dan didukung, terlepas dari siapa pun yang terpilih. Setelah Pilkada usai, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bersama-sama bekerja untuk membangun daerahnya. Perpecahan yang terjadi selama Pilkada harus segera diakhiri, digantikan dengan semangat persatuan dan gotong royong. Dengan begitu, Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga momen untuk memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.
Membangun kesadaran kolektif memang tidak mudah dan memerlukan upaya dari berbagai pihak. Namun, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, media, dan para kandidat, Pilkada damai bukanlah hal yang mustahil. Kesadaran kolektif inilah yang akan menjadi benteng untuk menghadapi berbagai potensi konflik yang mungkin timbul selama Pilkada, sehingga demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dengan baik.
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat persatuan dan menghormati perbedaan dalam setiap proses demokrasi. Kesadaran kolektif akan menjamin bahwa Pilkada berjalan damai, dan hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bersama-sama menjaga stabilitas dan kedamaian bangsa.

)* Penulis Merupakan Mahasiswa yang tinggal di Bogor