Membangun Pilkada yang Bersih dan Transparan Melalui Kolaborasi Semua Pihak

Membangun Pilkada yang Bersih dan Transparan Melalui Kolaborasi Semua Pihak

Oleh: Putri Kemala

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin lokal mereka. Namun, agar Pilkada dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar representatif, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan proses tersebut bersih, adil, dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU harus bekerja secara transparan dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Penegakan regulasi dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan dan manipulasi yang dapat merusak proses demokrasi.

Menindaklanjuti edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu yang damai untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakil walikota di Kota Tual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tual merencanakan kerjasama strategis dengan PWI Kota Tual. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat berlangsung dengan aman, damai, dan terorganisir dengan baik.

Ketua KPU Kota Tual, Muttaqin Ali Renhoran, bersama dengan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ali Rahayaan, serta Sekretaris KPU, Aziz Saleh, mengungkapkan rencana ini setelah menerima kunjungan dari PWI Kota Tual. Pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam membangun sinergi antara KPU dan PWI untuk mendukung kampanye pemilu damai menjelang Pilkada yang akan datang.

Dalam pertemuan KPU dan PWI Kota Tual, Renhoran menekankan bahwa kerjasama antara KPU dan PWI sangat penting untuk mempublikasikan berbagai kegiatan dan tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Tual. Renhoran berharap kerjasama ini tidak hanya memfasilitasi penyampaian informasi kepada publik tetapi juga memotivasi semua pihak untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses pemilu.

Renhoran juga mengungkapkan harapan agar KPU dapat bekerja sama secara efektif dengan PWI yang memiliki peran signifikan dalam media di Kota Tual. Renhoran menegaskan bahwa peran media sangat krusial dalam menyebarluaskan informasi yang tepat dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang damai. Kerjasama ini diharapkan dapat membangkitkan semangat pemilu yang damai melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

Lebih lanjut, Renhoran berharap bahwa dengan dukungan dari media, KPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat di Kota Tual dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan rasa aman dan nyaman. Kerjasama antara KPU dan PWI diharapkan dapat menjadi contoh baik dalam pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan pemilu yang kondusif di seluruh wilayah.

Di sisi lain, Kabupaten Cirebon baru-baru ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada 2024 dengan tujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Rapat Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada 2024 bertujuan untuk menyatukan pandangan, memperkuat strategi, dan meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Cirebon. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H Hilmy Riva’i MPd, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua tahapan Pilkada di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik.

Di antara topik yang dibahas adalah penerapan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) selama Pilkada 2024. Hilmy menekankan pentingnya peningkatan partisipasi aktif masyarakat, mengingat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 72 persen.

Hilmy berharap partisipasi ini bisa meningkat pada Pilkada serentak mendatang untuk memastikan pemilihan pemimpin yang terbaik bagi Kabupaten Cirebon. Hilmy juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan, khususnya dalam hal keamanan. Rapat koordinasi ini dianggap sebagai kesempatan yang tepat untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak agar Pilkada berlangsung aman, seperti pada Pemilu sebelumnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cirebon, Drs. H Mochamad Syafrudin, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen penting untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada. Menurut Syafrudin, Pilkada adalah manifestasi nyata dari demokrasi yang memerlukan persiapan matang baik dari segi struktur maupun sistem. Syafrudin berharap rapat ini dapat menjadi langkah awal untuk memastikan Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mencerminkan kedewasaan demokrasi, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.

Membangun Pilkada yang bersih dan transparan memerlukan kolaborasi aktif dari semua pihak yang terlibat. KPU, media, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui upaya bersama ini, diharapkan Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan representatif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

)* Pengamat Politik Universitas Negeri Semarang