Mendorong Optimalisasi Kebudayaan untuk Pembangunan Papua

Mendorong Optimalisasi Kebudayaan untuk Pembangunan Papua
Oleh : Rebecca Marian

Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mendorong adanya optimalisasi kebudayaan untuk semakin menunjang pembangunan Papua yang selama ini digencarkan. Pasalnya dengan disertai optimalisasi kebudayaan tersebut maka pembangunan juga akan semakin berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat Bumi Cenderawasih sendiri.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pelestarian Kebudayaan mendukung penuh adanya pelestarian budaya Suku Moi di Papua Barat Daya melalui langkah pendampingan Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdikbud) Sorong dalam menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII, Provinsi Papua Barat, Rinawati Idrus menjelaskan bahwa pihaknya terus memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada setiap daerah terkait dengan bagaimana menyusun berbagai pokok pikiran kebudayaan daerah, sehingga nantinya bisa menjadi bahan yang otentik untuk dilestarikan.

Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan dengan cara melakukan pendataan dan inventarisasi data kebudayaan agar mampu semakin membantu daerah.

Apresiasi sangat besar patut diberikan kepada pihak Disdikbud Kabupaten Sorong yang telah berhasil menyusun berbagai pokok pikiran kebudayaan daerah, khususnya Budaya Suku Moi dan juga telah melalui tahapan sosialisasi kepada seluruh elemen terkait untuk mendapatkan banyak masukan terhadap produk kebudayaan daerah, yang mana nantinya akan menjadi acuan penyusunan program jangka panjang dan menengah oleh pemerintah daerah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya yang berada di Tanah Papua sendiri memang sangat banyak, sehingga penting dan perlu adanya langkah secara strategis untuk mendokumentasikan seluruh budaya tersebut menjadi satu produk yang nantinya bisa dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun.

Pasalnya, apabila seluruh kebudayaan di Bumi Cenderawasih tersebut tidak didokumentasikan dan didata dengan baik, maka budaya itu sendiri akan hilang. Berdasarkan data di Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek tercatat bahwa warisan budaya tak benda Papua Barat dan Papua Barat Daya memang sampai saat ini masih menjadi yang paling sedikit diantara seluruh provinsi lain di Indonesia.

Baru ada sekitar 15 warisan budaya tak benda saja yang telah ditetapkan, yang mana sebenarnya masih ada banyak sekali lainnya belum terdokumentasikan dengan baik dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, angka tersebut terbilang masih sangat kecil. Maka dari itu pemerintah terus berupaya.Upaya yang tengah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dalam berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Kemendikbudristek merupakan sebuah langkah yang sangat konkret yang mengarah kepada penetapan budaya daerah menjadi warisan budaya tak benda. Diharapkan dengan seluruh upaya yang dilakukan itu maka ada peluang bagi budaya daerah bisa tercatat warisan budaya tak benda di Kemendikbudristek.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerjanya secara langsung ke Provinsi Papua Tengah. Dalam kunjungannya tersebut dirinya mengambil lokasi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI memang hadir secara langsung untuk memantau bagaimana program prioritas di bidang pembangunan manusia khususnya untuk rancangan penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan angka stunting di Bumi Cenderawasih.

Menurut Muhadjir Effendy, penting untuk adanya koordinasi yang baik, termasuk dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, Procinsi dan juga unsur masyarakat lainnya terutama para tokoh pemuka agama, pastor, pendeta, ustadz, tokoh masyarakat lain agar bersama menjalir kolaborasi yang baik dalam membangun kembali dan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di Papua.

Hadir pula Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa yang berdialog untuk membahas mengenai bagaimana progress program prioritas nasional pembangunan manusia seperti stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah mereka. Dari hasil diskusi tersebut kemudian ditermukan beberapa masalah dan hambatan program yang nantinya akan dicarikan solusinya.

Ke depan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk Pemda dengan jauh lebih masif lagi untuk membangun sinergitas percepayan pelaksanaan program prioritas di daerah Papua. Mulai dari jajaran aparat keamanan hingga bersama dengan Pemda dan pemuka agama setempat diharapkan agar bisa saling menguatkan dan bahu membahu dalam melakukan pengamanan khususnya demi keberlanjutan berbagai macam program prioritas pada bidang pembangunan manusia di Bumi Cenderawasih.

Adanya kunjungan kerja itu sendiri merupakan salah satu bentuk pendampingan dan pembinaan dari pemerintah pusat untuk bisa memastikan bagaimana program prioritas nasional bisa berjalan dengan baik di daerah. Termasuk juga bertujuan untuk mengkaji berbagai kendala yang terkait dengan pemerintah pusat dan tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah agar ditarik dan menjadi perhatian oleh pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya.

Konteks pembangunan Papua sendiri merupakan sebuah hal yang sangat komprehensif dan perlu adanya kajian secara kompleks. Pasalnya, di wilayah tersebut juga memiliki adat budaya yang sangat kental serta banyak. Maka dari itu, untuk semakin mengoptimalkan upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, perlu adanya optimalisasi kebudayaan pula.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakart