Mendukung Pembangunan IKN Nusantara Sebagai Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia

Mendukung Pembangunan IKN Nusantara Sebagai Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjanjikan Nusantara sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia. OIKN juga mengklaim bahwa sebanyak 65 persen wilayah IKN bakal diisi oleh hutan tropis.
Kepala OIKN, Bambang Susantono mengatakan, luas wilayah IKN yang mencapai lebih dari 250 ribu hektare hanya akan digunakan sekitar 25 persen untuk operasional publik.

Dengan sisa lahan sebanyak 75 persen, 65 persen akan dikembalikan menjadi hutan tropis, sementara 10 persen sisanya yang bakal dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pangan.

Dalam mencapai visi tersebut, pihak OIKN akan lebih dahulu menanami wilayah hutannya dengan tumbuhan monokultur. Rencana tersebut akan dilakukan di wilayah persemaian sekitar wilayah Mentawir, Kab. Penajam Paser Utara sebagai tanaman yang akan ditanam di hutan produksi.

Di samping itu, berbagai program IKN ditargetkan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia. Sebagai kota pertama di Indonesia yang bebas jejak karbon di 2045, pihaknya berharap jika seluruh Indonesia dapat mengikuti dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun setelahnya.
Pembangunan IKN sebagai tekad dari Indonesia untuk mendukung tiga kampanye global yang penting. Tiga kampanye tersebut di antaranya adalah menunjang pelestarian kekayaan alam di wilayah IKN, implementasi Sustainable Development Goals (SDG), hingga fokus kepada solusi untuk perubahan iklim. Sebanyak 13 badan dari PBB, UNDP, UNEP, UN Women, UNICEF, UNESCO, hingga World Wide Fund for Nature (WWF) telah menjalin kerja sama dengan pihak IKN untuk hal tersebut.
OIKN juga berjanji untuk mengatasi problem soal deforestasi yang selama ini ditujukan kepada proyek IKN. Pihak World Wide Fund for Nature (WWF) telah mendekat dengan IKN untuk berpartisipasi dalam agenda penting tersebut. Proyek itu, merupakan tekad dari IKN untuk mengembalikan kejayaan flora dan fauna Kalimantan di area IKN.
Dalam implementasi target tersebut, Bambang mengungkap pembangunan IKN sebagai tekad dari Indonesia untuk mendukung tiga kampanye global yang penting, yakni menunjang pelestarian kekayaan alam di wilayah IKN, implementasi Sustainable Development Goals (SDG), hingga fokus kepada solusi untuk perubahan iklim.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyebutkan, sebagai tuan rumah IKN lima Provinsi di Kalimantan memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menyukseskan pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan IKN menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar seluruh wilayah di Kalimantan dapat memanfaatkan seluruh peluang setelah IKN ditetapkan. Konektivitas dan sinergi antar wilayah di Kalimantan merupakan kunci penting dalam mensukseskan persiapan IKN.
Kalimantan yang sangat luas memerlukan keterpaduan infrastruktur dan kelembagaan lintas wilayah dan sektoral agar roda pembangunan IKN bisa berjalan optimal. Selain itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M Muslim mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengintegrasi dan mengkoneksikan infrastruktur dengan wilayah di Kalimantan. Melalui kegiatan Simposium Nasional IKN Gubernur Provinsi Kalsel, Sahbirin Noor turut menyampaikan komitmen bersama para Gubernur di Kalimantan diantaranya mendukung pembangunan IKN sebagai upaya menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta tercapainya visi Indonesia emas di tahun 2045, kemudian mendorong segera terealisasinnya konektivitas trans Kalimantan yang menghubungkan transportasi dan infrastruktur seluruh Provinsi di Kalimantan guba menumbuhkan sinergisitas dan perekonomian antar daerah sebagai penunjang IKN.
Selanjutnya, bersama pemerintah pusat melakukan akselerasi potensi ekonomi daerah di Kalimantan untuk mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan dan melibatkan secara aktif kearifan lokal dalam pengelolaan Ibukota Nusantara.
Di lain pihak, Badan Standardisasi Nasional (BSN) senantiasa mendukung kebijakan strategis pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memastikan penerapannya efektif di pasar.
Salah satu kebijakan pemerintah yang ditetapkan adalah pembangunan Ibukota Nusantara atau IKN yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan berlokasi di Kota Balikpapan, yang secara letak berdekatan dengan pembangunan IKN, BSN menyelenggarakan kegiatan Indonesia Quality Expo (IQE). Ini secara strategis membuktikan bahwa BSN sangat mendukung program pemerintah dalam membangun IKN.
Sebagaimana diketahui, standardisasi memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia, maka IQE sebagai kegiatan sosialisasi SNI serta pengenalan lembaga BSN, menjadi sangat penting di Wilayah Kalimantan Timur, yang akan menjadi lokasi pembangunan IKN.
Terkait pembangunan infrastruktur, seperti bangunan rumah, gedung, jalan raya, bahkan bendungan, BSN telah menetapkan SNI atau dalam sektor konstruksi, sebanyak 1.140 SNI. Diantara SNI tersebut, telah diberlakukan secara wajib SNI diantaranya SNI 2049:2015 Semen Portland dan SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton.
Selain itu juga, BSN telah menetapkan SNI 3432:2020 Tata cara penetapan banjir desain dan kapasitas pelimpah untuk bendungan. Untuk penataan kota atau wilayah, BSN juga telah menetapkan 4 SNI Smart City. Dikarenakan IKN berada di lingkungan alam dan tentunya ini juga akan menjadi role model sebagai kota yang bersih, asri, dan sehat, BSN juga menetapkan 244 SNI di sektor kehutanan.

*) pengamat kebijakan publ