Mendukung Upaya Apkam Berantas Radikalisme dan Terorisme Jelang Pemilu

Mendukung Upaya Apkam Berantas Radikalisme dan Terorisme Jelang Pemilu

Oleh : Joanna Alexandra Putri

Aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) tidak kenal lelah dalam memberantas paham radikal dan teror jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan adanya peningkatan keamanan tersebut maka diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar.
Pemilu adalah program yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan presiden baru. Sejak era reformasi WNI dibebaskan untuk memilih calon pemimpinnya sendiri.

Masyarakat sangat antusias karena setelah Pemilu 2024 akan ada presiden baru untuk menggantikan Presiden Jokowi (yang sudah 2 periode memimpin).
Akan tetapi ada ancaman jelang Pemilu, terutama pada masa kampanye, yakni serangan dari kelompok radikal dan teroris. Mereka yang selama ini menganggap pemerintah sebagai musuh, berusaha agar Pemilu gagal. Oleh karena itu aparat keamanan sudah mengantisipasi untuk mencegah aksi dari kelompok tersebut.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan berbagai upaya pencegahan aksi terorisme telah dilakukan dan hasilnya positif. Jumlah serangan (terorisme) terus turun sejak tahun 2019. Menurut Global Terrorism Index (GTI), Indonesia masuk ke dalam urutan ke-24 di daftar negara paling terdampak terorisme, atau termasuk kategori sedang.

Namun menurunnya serangan dari kelompok radikal jangan sampai membuat masyarakat lengah. Kewaspadaan harus tetap dijaga. Jangan sampai merasa aman lalu ada serangan dari kelompok teroris seperti pengeboman dan penyerangan dengan senjata tajam.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap kelompok teroris karena mereka pintar sekali membaur di kalangan rakyat biasa. Jika ada yang mencurigakan maka laporkan saja ke aparat keamanan. Nantinya akan diselidiki apakah orang itu betul-betul anggota kelompok teroris, yang ingin menggagalkan Pemilu 2024. Masyarakat terus mendukung tugas aparat untuk mengamankan Pemilu dari terorisme dan radikalisme.
Sementara itu, untuk mengamankan Pemilu Polri mengadakan Operasi Mantap Brata. Operasi ini diadakan selama 211 hari (sesuai tahapan Pemilu 2024), di seluruh Indonesia. Operasi Mantap Brata diadakan secara serentak, mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Sandi Nugraha.
Sandi Nugraha melanjutkan, Operasi Mantap Brata bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Ribuan personel kepolisian akan diterjunkan dalam operasi ini. Mereka mengamankan tahapan-tahapan Pemilu mulai dari masa kampanye sampai hari pengumuman presiden Indonesia yang baru. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan Indonesia dari serangan teroris.
Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan.
Polri sudah siaga selama hampir setahun untuk mengamankan Pemilu 2024. Penyebabnya karena Pemilu adalah program yang sangat penting. Jangan sampai ada serangan dari kelompok radikal dan teroris atau penjahat lain yang ingin menggagalkannya.
Polri juga bersiap untuk mengamankan Pemilu karena bisa jadi ada ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Oleh karena itu seluruh anggota Polri bersiap untuk menjaga masyarakat dari potensi penyerangan kelompok radikal saat Pemilu 2024.
Upaya aparat untuk mengamankan Pemilu mendapat dukungan dari masyarakat. Mereka juga bersinergi untuk mencegah radikalisme dan terorisme menjelang Pemilu 2024, terutama di dunia maya. Pemilu memang rawan gesekan karena ada perbedaan pilihan partai politik dan calon presiden. Namun diharap perbedaan ini tidak dibesar-besarkan, agar pemilu bisa damai dan bebas teror.
Jelang Pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris untuk menyebar hoaks dan propaganda. Mereka sengaja melakukannya untuk membuat masyarakat malas mencoblos sehingga meningkatkan tingkat golput. Padahal golput bahaya karena memperlihatkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.
Kelompok radikal dan teroris tidak hanya berencana menyerang di dunia nyata dengan bom, tetapi juga mengacaukan dunia maya dengan propaganda dan hoaks. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan jangan terlalu percaya berita yang judulnya menghebohkan. Bisa jadi itu hanya hoaks. Mereka wajib mengecek kebenarannya dan jangan terkecoh.
Untuk itu diperlukan kecerdasan literasi di dunia maya. Penyebabnya karena teror yang diluncurkan oleh kelompok radikal mulai beralih ke media sosial. Jangan asal share foto atau berita karena ada potensi hoaks. Masyarakat harus menyimaknya baik-baik dan jangan mudah percaya.
Masyarakat terus bersinergi untuk mencegah radikalisme karena Pemilu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Caranya dengan meningkatkan kecerdasan literasi berinternet dan memberikan edukasi bagaimana cara membedakan antara berita asli dengan hoaks.
Masyarakat mendukung penuh upaya aparat keamanan dalam usaha menyukseskan Pemilu 2024 dan menangkal radikalisme. Salah satu cara pengamanan adalah dengan mengadakan Operasi Mantap Brata yang diadakan di seluruh Indonesia. Kemudian, perlu ada patrol tim polisi siber di media sosial untuk menghapus hoaks dan propaganda, yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh kelompok radikal.

)* Penulis adalah Kontributor Jeka Media Institut