Mengantisipasi Politik Identitas Dalam Pemilu 2024 Demi Kesatuan Bangsa

Mengantisipasi Politik Identitas Dalam Pemilu 2024 Demi Kesatuan Bangsa

Oleh : Wimala Candramaya

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila di Indonesia, Pemilu bukan hanya sekadar sarana formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mendukung kesuksesan kegiatan tersebut, termasuk dengan menghindari politik identitas.

Politik identitas adalah praktik politik yang memanfaatkan perbedaan-perbedaan identitas seperti suku, agama, ras, dan gender untuk mendapatkan dukungan politik. Saat politik identitas menjadi dominan dalam pemilu, risiko konflik dan perpecahan dalam masyarakat dapat meningkat. Di Indonesia, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, politik identitas dapat menjadi ancaman serius terhadap keutuhan negara.

Terkait hal tersebut, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare dengan tegas menyatakan sikap Menolak Politik Uang, Menolak Politik Identitas, Menolak Berita Hoax dan Menolak Provokasi Pemilu. Pernyataan Sikap ini dilakukan HIPMI Parepae melalui Mimbar Bebas yang mereka gelar di pelataran monumen cinta sejati Habibie – Ainun, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Koordinator Lapangan Mimbar Bebas HIPMI Parepare, Supardi mengatakan Menurutnya, ketiga hal tersebut berpotensi nyata dapat merusak cita – cita pemilu, merusak harapan masyarakat untuk melahirkan pemimpin bangsa yang jujur, bersih, dan membawa Indonesia kearah yang lebih maju lagi.
Black Campaign, Penyebaran Berita Hoax, dan Money Politik adalah racun bagi atmosfir Pemilu, secara nyata dapat merusak cita – cita pemilu maupun harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk pemimpin bangsa yang akan membawa indonesia kearah yang lebih maju lagi. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan dapat mewaspadai hal-hal tersebut agar Pemilu berjalan aman.
Pemilu memang perlu dijaga kondusifitasnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginka. Dalam hal ini kondusifnya pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Sebab, masyarakat sendirilah yang akan langsung merasakan dampak positif dari kelancaran pemilu tersebut.
Sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan kampanye yang beradab perlu dikedepankan. Peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam meredam potensi konflik juga sangat dibutuhkan.
Pemilu yang telah sering diselenggarakan di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) memegang peran sentral dalam menjaga dan memperkuat fondasi negara demokrasi.
Dengan memberikan hak suara kepada rakyat, Pemilu memberikan pengakuan pada konsep kedaulatan rakyat, yang menjadi dasar bagi pembentukan kekuasaan pemerintah. Partisipasi luas dalam Pemilu adalah indikator kuat bahwa demokrasi tidak hanya diterapkan dalam bentuk formalitas, tetapi juga dihayati oleh warga negara.
Menghadapi momentum Pemilu 2024 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah polarisasi dan chaos politik yang berpotensi memecahbelah kesatuan bangsa.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya mengatakan dalam mencegah segala kemungkinan terburuk maka merasa penting untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan memperkuat narasi kebangsaan.
Kekuatan social society harus kita jaga dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat, mencegah politik identitas dan turbulensi politik untuk mencegah berbagai polarisasi dan kekacauan sosial yang timbul di masyarakat
Menurutnya pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari saja situasi politik di tengah masyarakat semakin memanas dengan berbagai atraksi dan pergerakan elit politik. Dimana eskalasi dan sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional telah berdampak kepada dinamika politik elektoral, tanpa sadar masyarakat telah terkontaminasi dengan nuansa politik pragmatis yang semakin tajam.
Nihilnya politik gagasan yang progresif serta konsolidasi demokrasi menjadikan masyarakat rentan terpecah belah. Sehingga masalah demikian, harus dijadikan perhatian bersama stakeholder untuk meminimalisir potensi kerawanan demokrasi dan pemilu 2024.
Apa lagi dunia maya diramaikan dengan berbagai isu tentang partai politik yang berselancar dan bermanuver di tengah pusaran demokrasi tanpa memberikan pesan positif kepada masyarakat sehingga banyak menimbulkan kebingungan.
Memelihara kondisi tetap sejuk pada Pemilu 2024 ini terus dilakukan Polres Kampar, Riau. Tokoh lintas agama, masyarakat hingga pemuka adat digandeng untuk mewujudkan Pemilu damai.
Kapolres Kampar Ajun Komisaris Besar Ronald Sumaja mengajak tokoh adat agama untuk duduk bersama dengan mengajak berdialog hangat mengenai situasi keamanan desa jelang Pemilu.
Ronald mengakui, kabar hoax terhadap kontestan Pemilu sering terjadi sebagai bagian kampanye hitam. Tak jarang pembuat berita bohong selalu mengaitkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Kapolres yakin semua isu provokatif terkait SARA itu bisa diredam oleh pemuka adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Para tokoh dimaksud juga berperan penting mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan.
perbedaan pilihan bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat. Keadaan ini bisa saja dimanfaatkan pihak yang menginginkan golongannya menang sehingga berpotensi mengganggu keamanan.

)* Penulis merupakan pengamat Komunikasi Politi