Menghindari Pengaruh Isu SARA Menjelang Pilkada 2024

Menghindari Pengaruh Isu SARA Menjelang Pilkada 2024

Oleh : Lukman Keenan Adar

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, sangat penting untuk menjaga agar proses demokrasi tetap fokus pada program, visi, dan kapasitas para calon pemimpin, tanpa terpengaruh oleh isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Dengan demikian, proses Pilkada dipastikan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.

Pilkada yang sehat dan konstruktif akan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik, bukan berdasarkan perbedaan pribadi atau kelompok, tetapi berdasarkan kemampuan dan visi mereka.

Kampanye yang sehat juga harus didukung dengan edukasi politik kepada pemilih, pengawasan ketat oleh lembaga terkait, serta peran aktif media dalam mempromosikan informasi objektif dan bertanggung jawab.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno, menyatakan bahwa Pilkada harus bebas dari isu SARA. Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah pada program, visi, dan kapasitas para calon pemimpin. Hal ini adalah fondasi penting dalam menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, perbedaan pribadi atau kelompok seharusnya tidak menjadi bahan perdebatan dalam proses pemilihan.
Wiyatno juga menekankan pentingnya melaksanakan kampanye yang sehat dan konstruktif. Kampanye semacam ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang benar-benar terbaik untuk masyarakat.
Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan edukasi politik yang baik kepada pemilih, pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait, serta peran aktif media dalam mempromosikan informasi yang objektif dan bertanggung jawab.
Pilkada yang kondusif dan aman diharapkan bisa tercapai. Isu SARA dalam politik, terutama selama periode pemilihan seperti Pilkada, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Polarisasi masyarakat akibat isu SARA bisa memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan, menciptakan ketegangan, dan mengurangi rasa persatuan serta kebersamaan.
Selain itu, isu SARA bisa mengalihkan perhatian dari perdebatan mengenai kebijakan dan program yang seharusnya menjadi landasan pemilihan pemimpin. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena pemilih tidak memilih berdasarkan kemampuan atau visi calon, melainkan berdasarkan identitas atau afiliasi kelompok.
Kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial juga menjadi ancaman serius menjelang Pilkada. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) menemukan banyak kasus ujaran kebencian di media sosial yang mengarah pada kampanye hitam terhadap bakal calon kepala daerah.
Patroli cyber crime yang dilakukan oleh Tim Polda bertujuan untuk memantau dan mengatasi berbagai isu yang beredar di media sosial, termasuk isu SARA dan kampanye hitam.
Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko, menekankan pentingnya kebersamaan dalam menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan Pilkada 2024 di Malut yang aman, damai, sejuk, dan bermartabat.
Peran Polri dan media sangat penting dalam menjaga suasana tetap kondusif. Media diharapkan bisa memberikan pemberitaan positif tanpa memecah belah, sehingga Pilkada dapat berjalan lancar.
Polda Malut bersama insan pers telah berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat dalam menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada. Netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada adalah hal yang ditekankan, dan peran media sangat penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Pilkada di Malut dapat berlangsung dengan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.
Untuk memastikan keamanan selama Pilkada, Polda Malut menggelar Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025. Operasi ini terdiri dari tiga tahap: pra-operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca-operasi. Tujuan dari operasi ini adalah untuk memastikan kesiapan personel dari setiap satuan kerja dan melibatkan 2/3 kekuatan Riil. Setiap Kasatker bertanggung jawab memastikan kesiapan personil dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.
Polda Malut juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi untuk setiap tahapan Pilkada serentak 2024. Personel Satgas ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama Pilkada. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya gangguan berarti.
Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah pengaruh negatif isu SARA dan memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan berkualitas. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan konstruktif, sehingga masyarakat bisa memilih pemimpin terbaik yang akan membawa perubahan positif bagi daerah mereka.
Mari kita berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai, dengan fokus pada program, visi, dan kapasitas para calon pemimpin. Dengan menghindari pengaruh isu SARA dan mengedepankan kampanye yang sehat dan konstruktif, kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik untuk masyarakat.
Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat keamanan dan media, kita bisa mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan bermartabat. Mari kita bersama-sama menjaga kondisi kamtibmas dan menciptakan suasana kondusif menjelang Pilkada, sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute