Mewaspadai Ancaman dan Fitnah Ganggu Kelancaran Pemilu 2024

Mewaspadai Ancaman dan Fitnah Ganggu Kelancaran Pemilu 2024

Oleh : David Kiva Prambudi

Dalam menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bayang-bayang ketegangan dan potensi konflik mulai terasa di tengah masyarakat. Ancaman, intimidasi, dan fitnah menjadi bayaran yang sering mengiringi setiap momentum pesta demokrasi. Oleh sebab itu, semua pihak perlu mewaspadai hal tersebut yang mampu mengganggu kelancaran Pemilu.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, dengan tegas mengingatkan agar semua pihak menjaga kedamaian dan ketertiban. Ancaman, intimidasi, dan fitnah dianggap sebagai tindakan tidak bijak dalam menyikapi pesta demokrasi. Dalam konteks ini, integritas pemilu menjadi kunci utama untuk memastikan demokrasi yang jujur, adil, dan damai.

Karyoto menekankan bahwa memengaruhi opini publik boleh dilakukan dengan cara-cara yang baik, seperti diskusi dan dialog. Namun, ia menolak keras ancaman, intimidasi, dan fitnah yang dapat merusak suasana sehat jelang Pemilu. Imbauan tersebut menjadi sorotan, menandakan bahwa menjaga integritas Pemilu adalah tanggung jawab bersama.
Tidak hanya aparat kepolisian yang menyoroti masalah ini, tetapi juga tokoh masyarakat seperti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman. Rahman menyoroti peran penting semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku politik, dan masyarakat, dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Baginya, integritas pemilu bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi demokrasi yang harus dijaga bersama.
Integritas Pemilu tidak hanya sebatas pada pemilihan calon tetapi mencakup proses secara menyeluruh, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dalam menjaga proses ini, peran aparat keamanan sangat krusial. Masyarakat perlu menyadari bahwa keamanan dan integritas Pemilu saling terkait, dan keduanya harus dijaga secara bersama-sama.
Sirajul Rahman menggarisbawahi bahwa pemilu yang jujur dan adil memiliki dampak positif terhadap wakil rakyat yang terpilih. Pemimpin yang dihasilkan melalui proses yang adil diharapkan dapat memihak kepada kepentingan rakyat, membela hak-hak mereka, dan menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.
Pentingnya menciptakan pemilu yang damai juga ditekankan, karena perbedaan pendapat tidak boleh merusak kerukunan masyarakat.
Pentingnya integritas Pemilu juga ditekankan oleh akademisi dan pakar hukum. Dr. Maria Widjajanti, seorang ahli hukum tata negara, mengatakan bahwa pemilu yang jujur dan adil adalah fondasi dari sebuah negara demokratis.
Polda Maluku Utara (Malut) turut serta aktif dalam memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat akan bahaya disinformasi, terutama melalui berita palsu atau hoaks. Sosialisasi antihoax menjadi bagian dari strategi untuk mencegah konflik dan menjaga ketenangan selama periode kampanye dan pemungutan suara.
Wakapolda Malut, Brigjen. Pol. Samudi, S.I.K, M.H., menambahkan bahwa kegiatan seperti Deklarasi Damai, Latihan Sispamkota, dan Deklarasi Cinta Damai dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif menjelang Pemilu. Capaian kinerja Polda Malut di tahun 2023 menjadi gambaran kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan pengamanan Pemilu.
Polda Malut juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat setempat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Ini adalah bentuk sinergi antara aparat keamanan dan elemen-elemen masyarakat yang memiliki pengaruh besar di wilayah mereka masing-masing.
Polda Malut menekankan sinergi antara aparat keamanan dan kesadaran bersama masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan informasi yang benar. Berita palsu dianggap sebagai ancaman serius yang dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat.
Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu yang adil, damai, dan berintegritas memerlukan kerjasama aktif dari semua pihak.
Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas Pemilu. Upaya preventif seperti sosialisasi antihoax dan pembinaan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko disinformasi dan provokasi. Dalam era digital, keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar melalui media sosial juga menjadi kunci untuk menghindari penyebaran hoaks.
Sebelum pelaksanaan Operasi Mantap Brata Kie Raha dimulai, Polda Malut telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mencipta kondisi dan mempersiapkan pengamanan seperti Deklarasi Damai, Latihan Sispamkota, Deklarasi Cinta Damai masyarakat Maluku Utara, serta Latihan Pra Operasi. Semua ini adalah bagian dari strategi holistik untuk memastikan Pemilu berlangsung tanpa gangguan yang dapat merugikan integritasnya.
Dengan sinergi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, Pemilu 2024 dapat menjadi contoh sukses bagi demokrasi Indonesia. Memastikan integritas Pemilu tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan adil.
Melalui pemilu yang jujur, adil, dan damai, kita memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan keputusan yang diambil adalah hasil dari kehendak bersama.
Sebagai warga negara, kita memiliki peran untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan tanpa hambatan dan gangguan yang dapat merugikan integritasnya. Bersama-sama kita tolak ancaman, intimidasi, dan fitnah. Mari kita jaga integritas Pemilu untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Yudistira Institut