Mewaspadai Ancaman KST Papua di Tahun Pemilu

Mewaspadai Ancaman KST Papua di Tahun Pemilu

Oleh: Loa Murib

Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi di beberapa daerah, seperti di Papua, keberlangsungan Pemilu seringkali diwarnai oleh ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Di tengah-tengah momentum politik ini, penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam menolak keberadaan KST dan berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah.

Pada awal tahun 2024, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyoroti potensi gangguan yang mungkin terjadi oleh KST di Bumi Cenderawasih, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilu. Dalam pernyataannya, Fakhiri menekankan perlunya kerjasama antara pihak keamanan dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk meminimalisir risiko keamanan.

KST, yang merupakan milisi terafiliasi Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah menjadi ancaman serius bagi keamanan di Papua. Kapolda Fakhiri mengingatkan bahwa koordinasi antara aparat keamanan dan pihak perusahaan sangat penting, terutama saat ada kegiatan pembangunan di wilayah yang rentan terhadap gangguan KST.

Menurut data yang diungkapkan Kapolda, selama tahun 2023, tercatat 196 aksi KST di wilayah hukum Polda Papua. Aksi-aksi ini menyebabkan 63 orang meninggal dunia, 81 luka-luka, dan satu orang masih disandera. Jumlah korban termasuk prajurit TNI, anggota Polri, dan warga sipil, menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi dan dampak yang merugikan.
Salah satu kasus menonjol adalah sanderaan Philip Mehrtens, seorang pilot di Susi Air, yang telah disandera sejak bulan Februari 2023. Keberlanjutan aksi KST selama 2023 menggambarkan tingkat ketidakstabilan dan kompleksitas situasi keamanan di Papua.
Keberadaan KST selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan situasi keamanan yang kompleks dan merugikan bagi masyarakat Papua. Aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilancarkan oleh KST tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga merugikan warga sipil dan merusak infrastruktur.
Dalam upaya mengatasi potensi gangguan selama Pemilu, Kapolda Fakhiri menekankan pentingnya memahami dan mengantisipasi situasi setempat. Koordinasi antara aparat keamanan dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan di wilayah rawan.
Dalam mengatisipasi aksi KST, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin bicara antisipasi ancaman KST jelang Pemilu 2024 di Papua. Ma’ruf mengatakan penanganan antisipasi ancaman KSt sudah disiapkan.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan pihaknya terus koordinasi dengan stakeholders terkait untuk penanganan antisipasi ancaman KST dan masalah lainnya. Dia mengatakan aparat keamanan akan melakukan safari keamanan. Pihaknya juga melakukan sosialisasi di masyarakat. Dia mengatakan pemilu merupakan agenda negara yang harus dilaksanakan.
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam menolak keberadaan KST tidak bisa diabaikan. Pemberian informasi kepada aparat keamanan tentang kegiatan yang mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal atau bekerja dapat menjadi langkah awal yang efektif. Koordinasi antara pihak keamanan, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk meminimalisir risiko gangguan selama Pemilu.
Ketua II Pemuda Adat Saireri, Ali Kabiay, mengatakan perjuangan KST saat ini tak murni membela orang Papua. Upaya yang dilakukan kelompok separatis tersebut pun dinilai sudah kuno. Komponen Masyarakat Papua menyatakan, KST bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa putra daerah Papua sendiri.
Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa KST bukan hanya ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, menolak keberadaan KST bukan hanya tanggung jawab pihak keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
Melalui kesadaran akan bahaya keberadaan KST, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap upaya-upaya radikal yang dapat merongrong keutuhan negara. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya KST dapat menjadi instrumen efektif untuk membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.
Pada akhirnya, menjaga keamanan dan menolak keberadaan KST bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok, tetapi untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu, mari bersatu sebagai satu bangsa, menolak kekerasan, dan menjaga kedamaian di seluruh wilayah, termasuk Papua. Kesatuan dan kebersamaan kita adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Situasi keamanan di Papua tetap menjadi perhatian utama, terutama dengan mendekati pelaksanaan Pemilu. Koordinasi antara aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewaspadai aksi KST dan menjaga stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

*Penulis Mahasiswa Papua di Surabay