Pakar Hubungan Internasional: Benny Wenda Gagal Raih Simpati di KTT MSG

Pakar Hubungan Internasional: Benny Wenda Gagal Raih Simpati di KTT MSG

Jakarta – Dalam Webinar Nasional bertema “Upaya Benny Wenda Kandas di KTT MSG”, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Dr. Teuku Rezasyah turut mengamini penolakan forum MSG terhadap keanggotaan ULMWP. Benny Wenda dinilai hanya berusaha menarik simpati dengan membawa kampanye Papua Merdeka di berbagai forum dunia.

“Benny selalu membawa tanda-tanda kebesaran Papua ke dunia dan menarik simpati dunia. Tokoh ini dapat dikatakan seorang lobbyist karena berupaya mendatangkan dunia akan permasalahan yang dia hadapi,” ujar Prof. Rezasyah.

Program KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu, telah berjalan dengan luar biasa karena berhasil menggagalkan misi Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda untuk bergabung. Di samping itu, upaya keras Indonesia juga patut diapresiasi karena tidak terpengaruh oleh pergerakan Benny Wenda yang bersikeras memisahkan Papua dari Indonesia.

Memang pidato Benny Wenda mengandung rasa tidak etis bagi Indonesia karena seolah-olah ULMWP sudah berhasil masuk ke dalam MSG. Padahal langkah Benny Wenda mengklaim kemerdekaan Papua telah berulang kali ditolak oleh forum-forum dunia. Namun, Benny terus menggunakan forum sekecil apapun untuk bisa mengungkapkan gagasannya memerdekakan Papua.

“Dia sudah lama bergerak dan mampu menggunakan ULMWP sebagai forum untuk menyatakan kepada dunia. Dan seolah menuntut bahwa lebih cepat lebih baik agar Papua bisa lepas dari Indonesia serta selalu menyamakan diri dengan Papua Nugini,” imbuhnya.

Menurutnya, terlalu besar tenaga yang terbuang jika terus berupaya menghalau Benny Wenda, maka dari itu lebih baik melakukan pembenahan dari dalam negeri. Upaya untuk menetralisir Gerakan Papua Merdeka milik Benny Wenda bisa dilakukan dengan menihilkan kritiknya atas Indonesia, yakni tidak ada lagi diskriminasi dan tidak benar telah terjadi genosida di Papua.

Prof Reza melanjutkan, ada beberapa hal yang pemerintah Indonesia perlu tangani, antara lain pemberdayaan pendidikan, teknologi, rekrutmen insan Papua untuk memimpin wilayah sendiri, membangun budaya damai, serta sikap tegas kepada pihak asing yang ingin memprovokasi.

“Tokoh ini sangat aktif di dunia media massa, dia selalu berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi bisa menghadapi Indonesia. Sehingga Pemerintah Indonesia sangat peka dan memberikan tolakan keras pada seluruh gerakannya,” tambah Prof. Reza.

Pemerintah harus mampu mengembangkan ekonomi di Papua seperti halnya berbagai produk asli Papua, dengan cara didukung pembangunan infrastruktur dengan baik, karena pembangunan di Papua berwawasan lingkungan. Selain itu, Indonesia juga harus tegas terhadap pihak asing agar Tanah Air terbebas dari berbagai tindak kejahatan, termasuk bebas dari kejahatan peradaban Papua, kejahatan siber, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

“Pembangunan di Papua harus bisa dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Harus ada fokus yang kuat untuk bisa benar-benar mempertahankan kedaulatan Indonesia dan hal itu merupakan sesuatu yang penting serta harus didukung oleh semua pihak. Maka dari itu, pembangunan harus secara sistematis dan termasuk mengajak masyarakat Papua sendiri,” tutup Prof. Reza.

Sementara Prof. Imron Cotan mengatakan MSG tidak bisa menerima UMLWP karena dia bukan entitas politik negara berdaulat yang menyatakan bahwa negara berdaulat hanya bisa diakui jika memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Dan ULMWP sama sekali tidak memenuhi seluruh syarat itu.

“MSG tidak bisa menerima UMLWP karena dia bukan entitas politik negara berdaulat, memiliki wilayah, pemerintahan, rakyat dan mampu menjalin hubungan internasional. ULMWP sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat itu,” tutur Imron