Pakar: Netralitas Pemilu 2024 Menjadi Kunci Berjalannya Proses Demokrasi Indonesia

Pakar: Netralitas Pemilu 2024 Menjadi Kunci Berjalannya Proses Demokrasi Indonesia

Pemilu tahun 2024 adalah momen penting bagi demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 menjadi panggung besar di mana rakyat Indonesia punya peran penting untuk menentukan arah dan pilihan negara.

Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS) melakukan Diskusi Publik dengan Tema: Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024 pada selasa (28/11/2023).

Dalam diskusi tersebut turut hadir Co Captain Timnas Anies – Muhaimin. Al Muzammil Yusuf, Jubir TPN Ganjar – Mahfud. Aiman Witjaksono, Ketua DKPP Heddy Lugito, Pemantau JPPR Zaki, Peneliti Formappi Lucius Karus, serta Perwakilan Aliansi Penyelamat konstitusi/ aktivis 98, Azwar Furgudyqma.

Dalam keterangannya, Co Captain Timnas Anies – Muhaimin, Al Muzammil Yusuf mengatakan, Netralitas ini sangat penting karena akan menentukan sejauh mana proses pemilihan berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

Ia menjelaskan bahwa, setiap elemen perlu memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. Semua partai politik dan calon harus punya kesempatan yang sama untuk bersaing dan menyampaikan visi-misi mereka.

”Netralitas Pemilu 2024 merupakan tema yang hangat belakangan ini, bahkan jadi perbincangan hangat di DPR RI. Netralitas Pemilu harus menjadi gerakan bersama, sdh dimulai dari DKPP Bawaslu, gerakan Parlemen, dan gerakan ekstra Parlemen, dan Gerakan masyarakat,” ujar Al Muzammil Yusuf.

”Seluruh capres, seluruh partai, seluruh aparatur harus bersama – sama mengajak rakyat untuk berikan suaranya secara gembira tanpa ada intimidasi darimanapun,” lanjutnya.

Disisi lain, Jubir TPN Ganjar – Mahfud, Aiman Witjaksono mengungkapkan bahwa kasus pelanggaran berat oleh Mahkamah Konstitusi harus bisa mendorong netralitas dari berbagai elemen.

”Netralitas jangan hanya jadi Slogan. Pertanyaannya mengapa di pemilu kali ini begitu kencang tentang netralitas? Berawal saat terjadinya pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

Untuk itu, ia menyuarakan kepada setiap elemen masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan netralitas pemilu tahun 2024.

”Demokrasi berasal dari Kesepakatan. Jangan sampai berujung pidana sehingga melunturkan demokrasi. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan Demokrasi,” serunya.

Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berjalan. Ketentuan yang berlaku harus sudah dijalankan. Meski demikian, ia melihat bahwa Bawaslu tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

”Masa kampanye pada pemilu 2024 mulai hari ini sdh dimulai hingga 75 hari mendatang. Namun selama sosialisasi tersebut, Bawaslu terlalu lembek dalam proses tahapan pemilu saat ini. Bawaslu tidak berlaku sebagai pengawas, melainkan hanya berlaku sebagai pengamat,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada beberapa pihak yang mengintimidasi bagi proses berjalannya pemilu, hal tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai demokrasi. Untuk itu, penyelenggara pemilu sangat penting untuk bisa mengawasi jalannya demokrasi.

”Secara prinsip bicara demokrasi adalah bicara kebebasan. Baik kebebasan berbicara dan lainnya. Jika kebebasan itu sudah mulai terintimidasi, maka demokrasi kita sudah tidak demokratis,” katanya.

”Penyelenggara pemilu sangat penting, dan harus berwibawa dalam mengawal proses pemilu,” pungkasnya