Papua Menjadi Daerah Prioritas Pembangunan

Papua Menjadi Daerah Prioritas Pembangunan

Oleh : Alfred Jigibalom

Papua menjadi daerah prioritas pembangunan. Pemerintah membangun berbagai infrastruktur di Papua agar wilayah tersebut makin maju. Dengan pembangunan maka ada pemerataan modernitas antara Indonesia bagian barat dan timur, sehingga seluruh WNI sama-sama merasakan kemajuan dan kemakmuran.

Pemerintah sangat gencar membangun Papua, terutama infrastrukturnya. Tujuan dari pembangunan yang masif adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memudahkan mobilitas mereka. Masih banyak manfaat lain dari pembangunan infrastruktur dan semuanya demi warga di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat juga senang karena di era pemerintahan Presiden Jokowi, mereka sangat diperhatikan.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bersifat Indonesia-sentris dan Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Presiden pun memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN).
Pembangunan di Papua antara lain: Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer, jalan di perbatasan sepanjang 1.098 kilometer, juga ada Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Selain itu ada Bandara Domine Eduard Osok di Sorong yang perbaiki terminalnya, bandara di Wamena, Jayawijaya.
Kemudian juga ada pembangunan lintas batas di tiga lokasi, di Skouw, Sota, dan yang terakhir di Yetetkun, di Boven Digoel. Semuanya telah diselesaikan pembangunannya oleh pemerintah.
Pemerataan pembangunan adalah misi Presiden Jokowi sejak pertama kali menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tahun 2014. Beliau ingin agar Indonesia maju dan ada kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk Papua, Presiden memang memberi perhatian yang sangat tinggi, agar daerah itu makin modern. Bahkan beliau menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat perkembangannya.
Salah satu yang dibangun untuk mendukung kemajuan Papua adalah infrastruktur. Tujuannya agar di sana juga memiliki jalanan yang bagus dan infrastruktur seperti di Jawa atau daerah lain. Pada masa Orde Baru memang ada sentralisasi sehingga daerah yang jauh seperti Papua (dulu bernama Irian Jaya) kurang diperhatikan, dan saat orde reformasi ada otonomi daerah yang diiringi pemerataan pembangunan.
Sejak awal era pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, berbagai infrastruktur telah dibangun di Papua. Infrastruktur tersebut akan sangat bermanfaat karena memudahkan mobilitas masyarakat. Selama ini rakyat, terutama di daerah terpencil, agak susah untuk berkendara karena jalannya belum layak. Namun dengan pembangunan jalan baru akan memudahkan mereka.
Selain memudahkan mobilitas masyarakat, infrastruktur juga mendukung perekonomian rakyat Papua. Jika ada jalan raya yang representatif dan juga jembatannya, maka ada sarana untuk mengintegrasikan antar daerah. Terutama di wilayah yang jadi produsen (seperti olahan sagu dan hasil bumi lain), dan akan mudah untuk mendistribusikannya ke kota atau kabupaten lain. Hasilnya, perekonomian masyarakat akan meningkat.
Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi prioritas pemerintah karena di dua provinsi tersebut memiliki banyak potensi. Selain sumber daya alam, ada pula eksotisme alam yang menjadi objek pariwisata yang menarik. Semuanya bisa digunakan agar kedua provinsi lebih maju lagi.
Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam artian, percepatan memang perlu dilakukan agar di sana lebih maju lagi dan ada pemerataan, sehingga tercipta keadilan dari Sabang sampai Merauke.
Percepatan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).
Oleh karena itu, Wapres menegaskan untuk menyukseskan program percepatan dan prioritas pembangunan Papua, selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.
Majelis Rakyat Papua memang dibentuk untuk rakyat dan menjadi representasi dari rakyat di Bumi Cendrawasih. Jika MRPB bekerja sama dengan pemerintah maka akan tercipta kolaborasi, sehingga pembangunan di sana akan lebih cepat lagi.
Dalam artian, MRPB harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pembangunan di Papua dan Papua Barat berhasil. Jika ada pertentangan maka akan kacau-balau karena rakyat tentu membela MRPB. Akan tetapi anggota MPRB yang terhormat menyadari bahwa berbagai program yang dibuat oleh pemerintah sangat berguna, sehingga mereka mau bekerja sama, demi masa depan Papua yang lebih baik.
Papua menjadi daerah prioritas pembangunan dan masyarakatnya berterima kasih karena sangat diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Beliau menyadari bahwa potensi SDA dan SDM di Bumi Cendrawasih sangat bagus, oleh karena itu pembangunan terus dilakukan di Papua, terutama infrastrukturnya. Dengan pembangunan maka ada pemerataan kemajuan di Indonesia Timur.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali