Partisipasi Pemilih Wujudkan Pemilu 2024 Inklusi dan Substantif

Partisipasi Pemilih Wujudkan Pemilu 2024 Inklusi dan Substantif

Oleh: Adiba Latief

Antusiasme masyarakat adalah katalisator utama untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pentingnya pendidikan pemilih dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka membantu menciptakan masyarakat yang terinformasi. Program-program pendidikan pemilih di sekolah, seminar-seminar pendidikan pemilih di masyarakat, dan kampanye-kampanye penyuluhan dapat merangsang minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilu.

Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, mengungkap keprihatinannya terhadap minimnya pengetahuan masyarakat terkait Pemilu 2024. Menurutnya, situasi ini terlihat jelas saat dirinya bersua dengan warga di salah satu kampung di Kendangsari.

Dalam interaksi tersebut, Anas Karno mengajukan pertanyaan sederhana kepada warga mengenai warna surat suara untuk DPRD Surabaya, DPRD Provinsi, DPR RI, dan pasangan presiden serta wakil presiden. Namun, respon yang minim dari lebih dari 200 warga hadir menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap proses pemilu.

Pihaknya sangat mengharapkan agar penyelenggara pemilu meningkatkan Upaya sosialisasi secara massif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurut Anas, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal, termasuk melalui sosialisasi langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
Berbagai upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu digencarkan dengan serius. Mulai dari pemerintah daerah, koalisi masyrakat hingga pihak terkait lainnya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa pilihan mereka adalah kunci untuk membentuk arah masa depan negara. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengajak Pengusaha warung Tegal (warteg) di Kecamatan Margadana. Agar meningkatkan partisipasi dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Pihaknya berharap bisa mensukseskan Pemilu dengan aman, kondusif dan partisipasi maksimal.
Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji mengutarakan bahwa dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih terutama pengusaha warteg di luar kota. Pihaknya menyatakan bahwa masyarakat harus didorong untuk partisipasinya agar dalam Pemilu dan Pilkada dapat sejajar dengan kecamatan lain. Angka partisipasi tahun 2019 Kecamatan Margada 62 persen. Untuk itu kami harap bisa mengajak saudara, tetangga untuk ke TPS melakukan pencoblosan.
Sementara itu, anggota KPU Kota Tegal Divisi Sosdiklih dan Parmas Thomas Budiono menyebut partisipasi Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Tegal khususnya pada Kecamatan Margadana yang paling rendah yaitu 62,85 persen dibandingkan dengan Kecamatan Tegal Selatan 80,98 persen, Kecamatan Tegal Barat 83,34 persen, dan Kecamatan Tegal Timur 82,26 persen. Terutama para bapak-bapak yang memiliki banyak karyawan pengusaha, untuk membangun demokrasi di Indonesia tolong diliburkan hari itu biar datang ke TPS. Thomas mengatakan bahwa membangun demokrasi itu suatu hal yang dianjurkan, memilih pemimpin yang baik merupakan suatu yang dianjurkan dalam agama apapun.
Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar melalui Program Inklusi ‘Aisyiyah di Kabupaten Banjar menggelar lokakarya di Aula Perguruan Muhammadiyah Martapura. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, bahkan bisa dikatakan mengukir sejarah dengan mengadakan lokakarya pendidikan pemilih yang bertujuan untuk mendorong pemilu inklusif dan substantif.
Anggota KPU Kabupaten Banjar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Rusmilawati, menegaskan pemilu yang inklusif harus memastikan hak dan kepentingan warga diakui. Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Banjar 2018-2023 Muhaimin mengatakan pemilu inklusif dapat dimaknai sebagai pemilu yang memberikan kesempatan bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku, dijamin menggunakan hak-hak pilihnya tanpa hambatan atas dasar agama, ras/etnik, gender, kondisi fisik, usia, dan wilayah.
Disisi lain, Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Banjar Nadiyah berpesan kepada yang hadir untuk bersama-sama membangun kesadaran politik. Lokakarya dapat dijadikan sebagai momentum untuk bersama-sama membangun kesadaran politik yang kuat, menyemai nilai-nilai demokrasi, dan memastikan bahwa suara setiap individu dihargai dan didengar untuk mencapai pemilu yang inklusif dan substantif.
Semakin dekat momentum Pemilu 2024, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam, Bosar Hasibuan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam optimis bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat pada Pemilu dan Pilkada yang diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Menurut KPU Batam, mereka meyakini bahwa jumlah pemilih yang berpartisipasi diperkirakan akan meningkat pada Pemilu/Pilkada serentak 2024. Para pemilih akan terdaftar di 321 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, menurut Hasibuan, Daftar Pemilihan Tetap (DPT) harus diperbarui secara berkala.
Langkah ini diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, baik dalam memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, maupun legislatif yang dilaksanakan secara langsung di seluruh wilayah Indonesia.
Partisipasi pemilih bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, merangsang, dan memberdayakan, kita dapat menciptakan Pemilu 2024 yang mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

)* Penulis merupakan pengamat Komunikasi Politik