Pastikan Keamanan dan Kedaulatan Negara, TNI Bangun Markas di DOB Papua

Pastikan Keamanan dan Kedaulatan Negara, TNI Bangun Markas di DOB Papua

Oleh : Theresia Wopari

Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, tentu saja perlu didukung dengan penguatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, maka perlu dibangun Markas TNI di DOB Papua. Hal tersebut juga ditekankan oleh Panglima TNI Yudo Margono.

Panglima Yudo mengatakan bahwa pihaknya akan menambah komando militer (kodam) di Papua, antara lain di Papua Tengah dan Papua Selatan yang termasuk wilayah pemekaran Provinsi Papua. Khusus di Nabire, Papua Tengah juga akan ada peningkatan markas-markas TNI dari seluruh matra.

Yudo menjelaskan, Markas Angkatan Laut di Nabire sudah Lanal tipe D, mungkin bisa ditingkatkan tipe C. Pangkalan Udara TNI AU juga demikian. Nanti di situ ada kodim mungkin bisa ditingkatkan menjadi korem. Begitu pemerintah provinsi berdiri, tentu saja perangkat TNI akan ikut.

Panglima juga menyebutkan bahwa peningkatan markas TNI haruslah memenuhi persyaratan tertentu sehingga akan disesuaikan. Untuk kebutuhan personel, selama ini sudah dilakukan pendidikan bintara dan tamtama setiap 6 bulan sehingga tinggal dilakukan pergeseran-pergeseran personel.

Adapun untuk kebutuhan lahan baru di Papua Tengah guna pembangunan atau peningkatan markas TNI, Panglima mengatakan bahwa pihaknya sudah berbicara dengan pejabat Gubernur.

Panglima Yudo juga berencana akan menambah 800 personel untuk ditempatkan di wilayah Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu, dirinya mengaku bahwa saat ini tengah mendorong pasukan teritorial mempersiapkan Komando Resor Militer (Korem), Kodim hingga Komando Rayon Militer (Koramil). Tak hanya itu, ia juga sedang berdiskusi dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) terkait rencana pembentukan pangkalan TNI AL maupun pangkalan TNI AU, sebagai implikasi pembentukan DOB di wilayah Papua.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan pembentukan komando daerah militer (kodam) di DOB Papua tentu saja membutuhkan proses yang tidak ringan. Apalagi pembentukan kodam tentu berkaita dengan infrastruktur. Daerah yang telah memiliki komando resor militer (Korem), pembentukan kodam relatif lebih mudah.
Saat ini contoh di Provinsi Lampung sudah ada korem, hal ini tentu saja bisa menjadi embrio untuk membentuk Kodam secara lebih mudah. Tetapi bagi DOB misalkan di Papua, hal tersebut pasti akan memerlukan proses yang tidak ringan. Hamim juga menjelaskan bahwa secara umu usulan TNI AD untuk membentuk kodam di setiap provinsi masih berproses. Saat ini, total ada 15 kodam di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengemukakan rencana pihaknya untuk membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia. Belakangan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa rencana penambahan kodam itu sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) di mana hal tersebut merupakan sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa pembangunan DOB bertujuan untuk mendekatkan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Pemerintah juga memberikan perhatian serius dengan memberikan kehadiran DOB di Papua dengan harapan dapat mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Berdasarkan mekanismenya, setelah usul diterima Panglima Laksamana Yudo, akan dibawa ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dari Kemenhan, usul itu kemudian dilanjutkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Panglima nanti juga akan mengusulkan kepada Kemenhan. Kemenhan nanti mengusulkan kepada MenPAN-RB. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena hal tersebut menyangkut masalah anggaran
Pembangunan Markas TNI di DOB Papua merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap DOB Papua. Persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan tetap terjadi jika pemerintah tidak hadir untuk mengawal keberlanjutan kehidupan masyarakat asli Papua. Sehingga pemerintah perlu hadir guna memberikan perhatian yang lebih serta memastikan rakyat Papua dapat menjalani aktivitasnya secara aman.
Dudung menyebutkan, ada sejumlah tantangan dalam rencana pembentukan kodam di setiap provinsi. Dudung juga mengatakan perlunya keseimbangan dengan unsur kepolisian. Hal tersebut dilakukan demi kedaulatan negara serta keamanan negara.
Wilayah Papua yang berbatasan dengan negara lain tentu saja memerlukan koordinasi di sektor keamanan yang lebih baik. Apalagi sebagian wilayah di Papua tergolong sulit untuk dilewati dengan kendaraan darat. Sehingga pembangunan markas TNI di DOB diharapkan mampu meningkatkan koordinasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di Papua.
Sejauh ini, aparat TNI senantiasa menggunakan pendekatan yang humanis ketika menangani permasalahan gangguan keamanan di Papua. Hal ini membuktikan bahwa Personel TNI memiliki peran yang besar dalam menciptakan keamanan di Papua.
Menjaga Papua dibutuhkan koordinasi bersama, baik itu dengan aparat keamanan, tokoh adat maupun masyarakat secara umum. Tentunya guna menunjang kinerja aparat dalam menjaga kedaulatan serta keamanan di Papua. TNI memerlukan markas baru guna meningkatkan pelayanan serta koordinasi.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Bandung