Pembangunan Inklusif Tegaskan Papua Bagian Integral NKRI

Pembangunan Inklusif Tegaskan Papua Bagian Integral NKRI

Oleh: Franky Nawip

Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan inklusif di Papua menjadi salah satu agenda prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan semangat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah timur, termasuk Papua.

Dalam sepuluh tahun terakhir, upaya untuk mengejar ketertinggalan Papua telah menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pendekatan inklusif yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan sosial.

Salah satu pencapaian penting dalam bidang infrastruktur adalah pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer, serta jalan perbatasan sepanjang 1.098 kilometer. Selain itu, pemerintah juga telah membangun jembatan sepanjang 1,3 kilometer, bandara, kompleks perkantoran, serta memperbaiki akses jalan termasuk jalan ring road. Pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua semakin menegaskan pentingnya keterhubungan wilayah dan upaya mengintegrasikan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam konteks pembangunan ekonomi, wilayah Papua mendapatkan perhatian serius dengan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), M Edy Mahmud, pertumbuhan ekonomi di Papua, Maluku, dan Sulawesi didorong oleh industri pengolahan, yang menjadi sektor andalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri di Papua mulai berkembang dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal.
Pemerintah juga telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 yang bertujuan untuk mewujudkan Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Dengan tiga misi utama yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, pembangunan ini diarahkan agar masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dapat menikmati kemajuan yang merata. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pembangunan di Papua bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya peningkatan tersebut akan terus dilakukan melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah gencar membangun sarana pendidikan yang baik di berbagai pelosok Papua. Pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi fokus utama, dengan menggandeng sejumlah lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Papua. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Orang Asli Papua dan memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Dari sisi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan di Papua. Menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Papua, Kristijanindyati Puspitasari, dalam beberapa tahun terakhir, Papua telah menjadi fokus utama dalam kebijakan fiskal nasional. Realisasi anggaran di Papua menunjukkan hasil yang positif, dengan pendapatan mencapai Rp11,58 triliun dan belanja sebesar Rp36,03 triliun hingga akhir Agustus 2024. Meskipun terdapat defisit, pertumbuhan pendapatan negara di Papua menunjukkan tren positif, terutama dari sektor pajak perdagangan internasional yang tumbuh signifikan. Puspitasari juga menyoroti pentingnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan sebesar Rp1,396 triliun kepada pelaku UMKM di Papua. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Upaya pemerintah dalam pembangunan di Papua juga mendapat pengakuan internasional. Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79, perwakilan Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Mariska Dhanutirto, Minister Counsellor Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat termasuk dalam delapan besar provinsi dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia. Fokus utama anggaran ini adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan raya, bandara, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit terus digencarkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat Papua. Capaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua selama satu dekade terakhir menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di wilayah ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain itu, pembangunan di Papua dilakukan dengan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Mariska menegaskan bahwa pemerintah selalu melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pembangunan dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Komitmen ini diharapkan dapat menjamin bahwa pembangunan di Papua bukan hanya sekadar mengejar ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam mengokohkan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI melalui pembangunan inklusif telah menunjukkan hasil yang nyata. Meskipun tantangan masih ada, seperti kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia, komitmen pemerintah untuk terus mendorong kemajuan di Papua patut diapresiasi. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, Papua diharapkan dapat terus tumbuh menjadi wilayah yang mandiri, adil, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan Indonesiasentris.
*Penulis merupakan mahasiswa asli orang Papua