Pembangunan Papua demi Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Papua demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Maria Suhiap

Pemerintah dengan gencar melakukan pembangunan di Papua, terutama di bidang infrastruktur. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan rakyat Papua. Mereka juga rakyat Indonesia sehingga berhak mendapatkan kemajuan, yang diperoleh dengan cara pembangunan.

Papua adalah daerah timur Indonesia yang semakin maju. Terbukti dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun pemerintah seperti Stadion Papua Bangkit, Jalan Trans Papua, dan Bandara Internasional Sentani. Pembangunan ini dilakukan dengan masif, demi kesejahteraan rakyat. Tujuannya demi pemerataan modernitas di seluruh Indonesia.

Rakyat Papua mendukung terus pembangunan di wilayah mereka. Apalagi pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di seluruh daerah di Bumi Cendrawasih.

Kesungguhan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua (RIPPP).

Pembangunan property juga dilakukan di Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tiga rumah susun (rusun) di Provinsi Papua Barat. Rusun tersebut diperuntukkan untuk generasi milenial serta aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di sana.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan bahwa Kementerian PUPR berupaya menyediakan hunian layak untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Papua Barat. Pihaknya ingin generasi milenial dan ASN di daerah juga bisa belajar tinggal di rumah susun (rusun).
Iwan melanjutkan, pembangunan hunian vertikal sangat diperlukan guna mengantisipasi keterbatasan lahan yang ada. Selain itu, rusun ini juga melatih generasi milenial dan ASN agar terbiasa hidup di hunian vertikal.

Rusun yang dibangun Kementerian PUPR saat ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta furnitur seperti meja, kursi, lemari pakaian dan tempat tidur. Jadi para penghuni tinggal masuk ke Rusun dan membayar sewa sesuai dengan tarif yang diatur oleh pihak pengelola.

Dalam artian, pembangunan rusun di Papua memang sesuatu yang baru. Akan tetapi masyarakat memahaminya karena saat ini lahan untuk properti semakin terbatas. Oleh karena itu sebagai ganti perumahan, dibuatlah rusun yang lebih hemat tempat dan memuat banyak orang, sehingga mereka mendapatkan hunian yang layak.
Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Yance Pabisa menjelaskan tahun ini setidaknya ada tiga paket pekerjaan pembangunan rusun di Provinsi Papua Barat. Lokasinya tersebar di tiga kabupaten dengan jumlah tiga tower dengan total ketersediaan hunian sebanyak 108 unit.
Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Papua II, hunian vertikal yang akan dibangun antara lain Rusun Sekolah Seminari Menengah Petrus Van Diepen (Keuskupan Manokwari – Sorong) di Jalan Melati Kompleks Misi, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong. Rusun ini dibangun satu tower dengan hunian tipe barak supermini sebanyak 28 unit. Untuk anggaran pembangunan rusun tersebut senilai Rp3,55 miliar.
Selanjutnya adalah rusun Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang akan dibangun di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Kelurahan Fef, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw. Rusun ini dibangun satu tower dengan hunian tipe 36 sebanyak 44 unit dengan total anggaran pembangunan senilai Rp27,3 miliar.
Ketiga adalah rusun Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dibangun di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Rusun ini dibangun satu tower dengan tipe hunian tipe 36 sebanyak 44 unit dengan total anggaran pembangunan Rp26,99 miliar.
Selain infrastruktur dan properti, pemerintah juga melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Tokoh wanita Papua Irene Manibuy menyatakan bahwa pemerintah Pusat memberikan dana sebesar 78,7 Triliun rupiah untuk program percepatan pembangunan Papua. Anggaran tersebut tak hanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga untuk peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Irene menambahkan, salah satu program percepatan pembangunan Papua adalah BAMA (Bank Bahan Makanan). BAMA adalah organisasi yang mengumpulkan para mama (sebutan untuk ibu-ibu di Papua) dari 6 provinsi. Tugas BAMA adalah menghubungkan para mama dengan perusahaan tambang dan perusahaan besar lainnya di Papua, sehingga mereka menjadi supplier tetap.
Dalam artian, program BAMA sangat bagus karena para mama tidak usah berjualan di pinggir jalan atau menempuh jarak yang jauh untuk berdagang di pasar. Namun hasil pertanian dan barang jualan mereka bisa langsung dibeli oleh berbagai perusahaan besar di Papua. Dengan cara ini maka kesejahteraan rakyat akan membaik. Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan dengan memperkuat bisnis UMKM yang dijalankan oleh para mama Papua.
Pembangunan Papua dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, proyek pembangunan juga dilakukan di bidang properti. Pembuatan rumah susun dilakukan agar masyarakat bisa memiliki hunian walau lahannya agak terbatas. Kemudian, pemerintah juga melakukan pembangunan di bidang ekonomi dengan cara pemberdayaan para mama Papua, sehingga mereka lebih mandiri.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali