Pembangunan Papua Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Papua

Pembangunan Papua Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Papua

Oleh : Sabby Kosay

Pembangunan di Papua terus diupayakan agar bisa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sendiri. Maka dari itu, solusi yang terbaik dari program percepatan pembangunan di Papua oleh Pemerintah RI adalah memang berasal dari usulan para masyarakat lokal sendiri.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan yang penting kepada para anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP). Beliau, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau juga bisa diebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP) mengungkapkan bahwa sangat penting untuk bisa terus memperkuat komunikasi publik di daerah.

Terlebih, komunikasi publik di daerah dan juga penyampaian yang baik kepada berbagai kelompok strategis di Papua adalah memang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Upaya untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai kelompok strategis Papua tersebut juga merupakan salah satu dari sekian banyak wujud kerja nyata dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang benar-benar memiliki komitmen sangat kuat untuk terus mensejahterahkan dan memajukan Papua.

Tidak bisa dipungkiri pula, aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Papua juga merupakan hal yang sentral untuk terus diperhatikan dan diserap oleh pemerintah. Diketahui bahwa memang Pemerintah terus mendengar apa saja kemauan yang disampaikan oleh masyarakat di Papua demi pembangunan daerah mereka.

Pencatatan dan juga pelaporan dengan lengkap juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan jajarannya, khususnya pihak BPP. Karena dengan keberhasilan untuk menangkap seluruh aspirasi masyarakat tersebut, maka juga sekaligus mampu mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan apa saja yang terjadi secara nyata di lapangan dan selama ini terus dirasakan oleh masyarakat untuk segera bisa diperbaiki.

Bukan hanya itu, seluruh upaya ini, termasuk menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat hingga kini masih terus dilakukan diskusi di berbagai forum dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kehadiran BP3OKP memang memiliki tugas yang sangat penting, yang diamanatkan oleh negara, yakni untuk terus mengawal arah baru bagi pembangunan Bumi Cenderawasih ke depannya.

Namun, terdapat sebuah permasalahan yang sama sekali tidak bisa dihindari lagi, yakni terkait dengan adanya keterbatasan waktu pemerintahan yang sekarang, yang mana akan berakhir hingga pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Maka dari itu, pemerintah, khususnya pihak BPP terus melaksanakan seluruh tugasnya dengan benar-benar penuh ketelitian.

Seluruhnya demi bisa terus mengawal semua kegiatan ataupun proyek percepatan pembangunan yang memang bersifat sangat strategis. Termasuk juga mengadakan berbagai macam langkah atau terobosan baru, yang seluruhnya sangat mengedepankan bagaimana kebutuhan masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP) sendiri, sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan dengan kerja keras oleh pemerintah ini benar-benar akan bisa diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan mendatangkan manfaat atau dampak positif sangat tinggi.

Selain itu, menjadi sangat penting pula adanya peningkatan yang terus dilakukan dalam hal koordinasi, sinkronisasi hingga harmonisasi seluruh program dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder di daerah. Pasalnya, dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan dengan baik, maka akan mampu memastikan bahwa agenda konsolidasi mengenai Otonomi Khusus (Otsus) di sebanyak 6 (enam) Provinsi di Papua sendiri, utamanya mengenai penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan yang baru di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) akan terlaksana dengan jauh lebih maksimal tentunya.

Sejalan dengan hal itu, para Anggota BP3OKP juga terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar bisa terus selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua pada periode tahun 2022 hingga 2041 mendatang.

Dalam hal ini, Pemerintah pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi oleh Wapres, K.H. Ma’ruf Amin benar-benar akan menjadikan seluruh program pembangunan di Tanah Papua menjadi sebuah legacy atau warisan dari era kepemimpinannya, serta sebagai sebuah fondasi untuk pemerintahan baru nantinya. Sehingga bisa diibaratkan bahwa pada era pemerintahan saat ini sudah diletakkan landasannya, yang kemudian siap untuk diteruskan oleh Pemerintah baru mendatang.

Kunjungan juga terus secara rutin akan dilaksanakan di Tanah Papua, yang mana penjadwalan juga direncanakan akan dalam waktu dekat, Wapres RI akan kembali mengunjungi beberapa wilayah di Bumi Cenderawasih.

Maka dari itu, usulan dari seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan, terlebih dengan pemberian usulan yang dilakukan oleh masyarakat di Papua sendiri, akan menjadikan sebuah langkah atau solusi sangat konkret agar Pemerintah RI bisa terus menjalankan seluruh program pembangunan yang sangat sesuai dengan apa yang masyarakat selama ini inginkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta