Pembangunan Pemerintah Mampu Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Papua

Pembangunan Pemerintah Mampu Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Papua

Oleh : Rebecca Marian

Pembangunan di Papua rupanya mampu mengurangi jumlah kemiskinan di Bumi Cenderawasih. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun Indonesia secara Indonesiasentris telah menunjukkan hasil yang positif bagi kemajuan Papua.

Presiden Joko Widodo boleh jadi merupakan presiden yang memiliki perhatian terhadap pembangunan di Papua. Dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia tersebut.
Hasil pembangunan secara objektif di Papua dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan serta meningkatnya angka harapan hidup. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari efek yang ditimbulkan berkat pembangunan di Papua.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72.85 dan Kota Sorong 78,98. Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60 yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022.
Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022. Capaian tersebut rupanya juga senada dengan Provinsi Papua Barat yang mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022.
Theofransus juga menyebutkan bahwa angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi di Papua Barat di mana angka harapan hidupnya mengalami kenaikan dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022.
Theofransus menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk membangun Papua dengan sebuah sistem dan desain baru yang lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah untuk wilayah Papua merupakan wujud dari kepedulian pemerintah demi terwujudnya pemerataan pembangunan. Dengan berkurangnya angka kemiskinan di Papua tentu saja menjadi bukti bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara terukur.
Perlu diketahui pula, sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua, Presiden Jokowi telah menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, pada 17 April 2023, yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. Untuk menjalankan misi tersebut, selaku ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wakil Presiden (Wapres), mengukuhkan enam Anggota BP3OKP, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat.Pada 29/05/2023 lalu.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga memberikan instruksi kepada enam anggota BP3OKP yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Papua tersebut untuk memastikan bahwa program pembangunan tersebut dapat berjalan baik dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin meminta kepada jajarannya untuk bekerja dengan mengedepankan solidaritas dan persatuan agar turut mendukung dalam menciptakan situasi Papua yang aman dan damai. Dirinya juga mengajak para anggota BP3OKP untuk asling berkolaborasidan menyatukan langkah dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
Pada kesempatan sebelumnya, Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan infrastruktur andal, Kempupera berkomitmen untuk melaksanakan program pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilanjut dengan, pelaksanaan program padat karya tunai, dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur.
Basuki mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, dimana pemerintah telah membangun Jalan Trans Papua 3.534 km, jalan perbatasan Papua 1.098 km dan jembatan Youtefa 1,3 km.
Pembangunan itulah yang membuat masyarakat Papua memiliki akses transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat Papua sehingga roda perputaran ekonomi dapat berputar lebih lancar dan lebih murah karena pengiriman barang bisa dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat.
Selama masa pemerintahannya pula, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Secara tida langsung, pemerintah saat ini ingin meninggalkan manfaat bagi papua dengan terus berprogres dalam membangun Papua, baik pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan SDM.
Pembangunan di Papua telah memberikan banyak perubahan positif di berbagai sektor, misalnya di bidang pengembangan sumber daya manusia di mana tidak sedikit putra Papua yang melanjutkan studi sampai ke jenjang sarjana. Sementara dari sisi ekonomi, telah banyak masyarakat Papua yang terbebas dari status miskin berkat pembangunan yang mempermudah masyarakat Papua untuk berbisnis.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta